Kritik Rieke Diah Pitaloka: “Akal-akalan” Regulasi MBG, Kopdes, hingga Ancaman Tambang di Ujung Kulon

Table of Contents
Kritik Rieke Diah Pitaloka: “Akal-akalan” Regulasi MBG, Kopdes, hingga Ancaman Tambang di Ujung Kulon

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) pada 19 November 2026, Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah regulasi yang dinilainya tidak selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes), hingga penetapan wilayah usaha pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon yang berpotensi mengancam habitat Badak Jawa.

Rieke menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurutnya, gagasan baik dari Presiden bisa “dininjung” oleh regulasi yang tidak sesuai hierarki peraturan perundang-undangan atau bahkan bertentangan dengan semangat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.

Ketidakselarasan Regulasi Program MBG

Rieke mempertanyakan transformasi digital dan penerapan IoT pada program MBG yang diserahkan kepada Peruri. Ia menilai langkah ini tidak sejalan dengan penekanan Presiden bahwa data merupakan kedaulatan nasional. Anggaran lebih dari Rp1 triliun (ada yang menyebut sekitar Rp900 miliar) dari APBN dialokasikan tanpa melalui Terms of Reference (TOR) Bappenas, sehingga menimbulkan pertanyaan soal transparansi.

Ia juga menyoroti belum adanya dashboard nasional untuk monitoring MBG serta adanya investigasi Kejaksaan Agung terhadap program tersebut. Menurut Rieke, Instruksi Presiden Nomor 9 dan 17 Tahun 2025 serta Perpres terkait digitalisasi berpotensi menyingkirkan gagasan asli Presiden dan menciptakan “negara di dalam negara”.

Kopdes yang Bergeser ke Basis Korporasi

Rieke mengkritik implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menurutnya lebih berbasis korporasi daripada koperasi ekonomi rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi. Ia merujuk arsip sejarah, termasuk pemikiran Mohammad Hatta dan Natsir, yang menunjukkan bahwa gagasan koperasi desa dan perencanaan gizi sudah ada sejak lama dan sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Ia meminta agar dilakukan analisis bersama apakah gagasan Presiden yang kurang tepat, atau justru regulasi yang menikung gagasan tersebut. Rieke secara eksplisit menyatakan tidak menyalahkan Presiden, melainkan menunjuk indikasi adanya “invisible power” yang melemahkan kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Ancaman Tambang di Sekitar Ujung Kulon dan Nasib Badak Jawa

Salah satu sorotan paling kuat adalah konflik regulasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Rieke menyebut Perpres Nomor 65 Tahun 2025 telah menetapkan kawasan tersebut (termasuk daratan dan perairan) sebagai kawasan konservasi untuk melindungi Badak Jawa. Namun, Keputusan Menteri ESDM Nomor 65 Tahun 2026 (ditetapkan Februari 2026) justru memasukkan sebagian perairan sekitar Ujung Kulon ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

“Mana bisa Kepmen melawan Perpres? Batalkan, Pak. Cabut,” tegas Rieke. Ia menilai hierarki peraturan dilanggar karena Keputusan Menteri tidak boleh mengesampingkan Peraturan Presiden.

Selain itu, penetapan WUP ini berpotensi mengancam habitat terakhir Badak Jawa di dunia dan status kawasan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Rieke menekankan bahwa pelestarian Badak Jawa harus dilakukan dengan menjaga habitat aslinya, bukan dengan merelokasi satwa tersebut.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Untuk memahami mengapa kritik Rieke terkait Kepmen ESDM yang “melawan” Perpres sangat relevan, berikut adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah):

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
  3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
  4. Peraturan Pemerintah (PP)
  5. Peraturan Presiden (Perpres)
  6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Catatan: Di bawah hierarki formal di atas terdapat peraturan pelaksana yang lebih rendah, antara lain:

  • Keputusan Presiden (Keppres)
  • Peraturan Menteri / Keputusan Menteri (Permen/Kepmen)
  • Peraturan lembaga non-kementerian, dan peraturan lainnya

Prinsip utama: Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Keputusan Menteri (Kepmen) berada di bawah Peraturan Presiden (Perpres), sehingga Kepmen tidak dapat mengesampingkan atau bertentangan dengan Perpres.

Regulasi Lain yang Dinilai Melemahkan Kekuasaan Presiden

Rieke juga menyoroti sejumlah peraturan lain, termasuk Perpres Nomor 82, 83, dan 115, yang dinilainya menciptakan lembaga atau mekanisme di luar mandat konstitusi. Ia menyinggung keterlambatan pengesahan Undang-Undang Satu Data Indonesia yang sudah disetujui DPR namun belum ditandatangani Presiden (hingga akhir Oktober 2026), serta UU lain seperti reforma agraria dan perampasan aset.

Menurutnya, ada pola sistematis di mana regulasi justru melemahkan kekuasaan Presiden yang diamanatkan konstitusi. Ia juga menyerukan pencabutan regulasi yang melemahkan serta percepatan pengesahan undang-undang yang tertunda agar negara benar-benar berbasis hukum.

Respons KSP dan Bakom

Kepala Bakom (disebut Dr. Syahganda Nainggolan dalam sidang) mengakui kompleksitas struktural, termasuk ego sektoral, yang menghambat penyampaian pesan pemerintah. Ia menyebut data big data menunjukkan lonjakan kepuasan publik setelah peristiwa tertentu, serta dugaan adanya manipulasi algoritma media sosial yang mengalihkan pesan Presiden. Pihak KSP dan Bakom berkomitmen menyampaikan tanggapan tertulis, mengawasi sejumlah Perpres yang disoroti, dan memastikan Undang-Undang Satu Data Indonesia memperkuat otoritas Presiden di era digital.

Kesimpulan

Kritik Rieke Diah Pitaloka menekankan pentingnya hierarki peraturan, kepatuhan terhadap konstitusi (khususnya Pasal 33 UUD 1945), dan perlindungan kawasan konservasi Ujung Kulon sebagai habitat terakhir Badak Jawa. Ia mengajak agar gagasan Presiden tidak dinikung oleh regulasi yang tidak sejalan, serta mendesak pencabutan Kepmen ESDM yang dianggap bertentangan dengan Perpres terkait konservasi Ujung Kulon.

Video lengkap sidang dapat disaksikan di kanal Kompas.com:

https://www.youtube.com/watch?v=Fn0JH1VlDeg

Artikel ini disusun berdasarkan ringkasan isi video Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI tanggal 19 November 2026. Hierarki peraturan mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011.

Sumber: Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI bersama KSP dan Bakom, 19 November 2026
Video: Kompas.com – DPR Vs KSP-Bakom

Posting Komentar