Permendikdasmen 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tendik

Table of Contents

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah regulasi yang tujuannya jelas: memberikan rasa aman dan nyaman agar pendidik dan tenaga kependidikan bisa menjalankan tugas secara profesional, bermartabat, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan semangat kerja serta profesionalisme.

Ini bukan sekadar “perlindungan formal”, melainkan respons terhadap kasus-kasus kriminalisasi guru, kekerasan (fisik, psikis, seksual), intimidasi dari orang tua/siswa/masyarakat, PHK sepihak, hingga kurangnya pengakuan atas karya intelektual guru.

Membaca ulang Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 bukan sebagai aturan biasa, melainkan sebagai pergeseran diam-diam dari “perlindungan formal” menuju “perlindungan yang hadir sebelum pengaduan.”

Sebagian besar tulisan tentang Permendikdasmen 4/2026 berhenti di daftar jenis perlindungan dan kewajiban membentuk Satgas. Padahal, di balik teks formal itu tersembunyi sesuatu yang jauh lebih radikal: negara mulai mengakui bahwa guru bisa menjadi korban sebelum sempat menjadi pelaku.

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 yang diteken Menteri Abdul Mu’ti pada 8 Januari 2026 dan berlaku sejak 12 Januari 2026 bukan sekadar pengganti Permendikbud 10/2017. Ia adalah pengakuan resmi bahwa ekosistem pendidikan Indonesia telah berubah. Kriminalisasi guru, viralnya kasus di media sosial, dan meningkatnya tekanan dari orang tua membuat “perlindungan” lama terasa seperti payung yang bocor di musim hujan lebat.

Bukan Sekadar Empat Jenis Perlindungan

Hampir semua artikel menyebutkan empat pilar: hukum, profesi, keselamatan & kesehatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual. Yang jarang dibahas adalah bagaimana keempatnya saling terkait dan membentuk satu kesatuan logika baru.

Logika Baru

Perlindungan hukum tidak lagi berdiri sendiri. Ia digabung dengan perlindungan profesi agar guru tidak takut mendidik karena takut digugat. Perlindungan K3 memastikan tubuh guru aman, sementara HAKI memastikan otak dan kreativitasnya dihargai. Empat pilar ini membentuk “perlindungan utuh manusia pendidik”.

Yang paling mencolok adalah detail kekerasan seksual. Peraturan ini tidak lagi memakai bahasa generik. Ia menyebutkan satu per satu: siulan, menatap dengan nafsu, mengirim foto, merekam tanpa izin, menyentuh tanpa persetujuan, hingga pemaksaan aborsi. Tingkat detail ini jarang ditemukan dalam peraturan pendidikan sebelumnya. Seolah negara berkata: “Kami sudah mendengar cerita-cerita yang selama ini dibisikkan di ruang guru.”

Praduga Tak Bersalah: Senjata yang Selama Ini Hilang

Di antara empat prinsip (nondiskriminatif, akuntabilitas, nirlaba, dan praduga tak bersalah), yang paling revolusioner adalah asas praduga tak bersalah. Selama ini, ketika video viral beredar, opini publik—dan kadang aparat—langsung menempatkan guru sebagai tersangka. Peraturan ini secara eksplisit melindungi guru dari vonis publik sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Guru tidak boleh dinyatakan bersalah hanya karena suara orang tua lebih keras di media sosial.

Ini bukan pembelaan buta. Ini adalah upaya mengembalikan keseimbangan. Pendidikan yang bermutu hanya mungkin jika guru merasa aman untuk mendidik, bukan sekadar “menghindari masalah”.

Satgas yang Boleh Bergerak Sebelum Ada Laporan

Inilah poin yang paling jarang disentuh secara mendalam. Pasal-pasal tentang Satgas Perlindungan tidak hanya mewajibkan pembentukan tim di tingkat kementerian, daerah, dan organisasi profesi (paling lambat 18 bulan). Yang lebih penting adalah kewenangan mereka untuk bertindak dalam kondisi darurat atau ketika kasus sudah viral—tanpa harus menunggu pengaduan resmi.

Bayangkan: video guru yang sedang menegur siswa tiba-tiba menyebar. Dalam hitungan jam, komentar beracun sudah membanjiri. Dulu, guru harus menunggu proses formal yang lambat. Sekarang, Satgas bisa langsung masuk, melakukan pendampingan, mediasi, atau bahkan mengamankan situasi sebelum kerusakan reputasi menjadi permanen.

Implikasi praktis: Perlindungan tidak lagi reaktif murni. Ia menjadi proaktif dalam situasi krisis reputasi. Ini adalah pengakuan bahwa di era media sosial, “keadilan yang terlambat” seringkali sama dengan ketidakadilan.

HAKI: Pengakuan bahwa Guru Juga Mencipta

Bagian tentang hak atas kekayaan intelektual sering dilewatkan karena dianggap “teknis”. Padahal, ini adalah pengakuan bahwa guru bukan hanya penyampai kurikulum, melainkan juga pencipta. Bahan ajar, modul, media pembelajaran, bahkan metode khusus yang dikembangkan guru kini memiliki payung perlindungan yang lebih tegas.

Di tengah maraknya platform digital dan konten pendidikan berbayar, klausul ini menjadi penting. Guru yang karyanya dijiplak atau dikomersialkan tanpa izin kini punya landasan hukum yang lebih kuat.

Yang Belum Banyak Dibicarakan: Tanggung Jawab Bersama yang Nyata

Peraturan ini menempatkan lima pihak sebagai penanggung jawab: pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat. Bukan lagi “tugas dinas saja”. Masyarakat—yang selama ini sering menjadi sumber tekanan—kini juga disebut sebagai bagian dari sistem perlindungan.

Ini menantang. Apakah orang tua dan komunitas siap beralih dari posisi “pengawas yang siap menghakimi” menjadi “mitra yang ikut melindungi”? Peraturan ini membuka ruang itu, meski implementasinya masih akan panjang.

Kesimpulan: Peraturan yang Menggeser Paradigma

Permendikdasmen 4/2026 tidak sempurna. Keberhasilannya sangat bergantung pada seberapa cepat Satgas dibentuk, seberapa serius daerah mengalokasikan anggaran, dan seberapa berani satuan pendidikan menggunakannya. Namun, secara filosofis, peraturan ini menandai pergeseran penting.

Dari “guru harus kuat menghadapi tekanan” menjadi “negara hadir sebelum guru patah”. Dari “perlindungan setelah ada laporan” menjadi “perlindungan yang bisa bergerak saat api baru menyala”. Dan dari “guru hanya dilindungi tubuhnya” menjadi “guru dilindungi tubuh, profesinya, karyanya, dan martabatnya”.

Jika dijalankan dengan konsisten, peraturan ini bisa menjadi titik balik. Bukan karena teksnya sempurna, melainkan karena ia mulai mengakui sesuatu yang selama ini diabaikan: di ruang kelas yang penuh tantangan, guru juga manusia yang butuh rasa aman untuk bisa mendidik dengan baik.

Pengesahan

Permendikdasmen 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tendik ditetapkan Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada 8 Januari 2026. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13 pada 12 Januari 2026. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Mencabut

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Latar Belakang

Pertimbangan Permendikdasmen 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tendik adalah:

1. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, perlu diberikan perlindungan;
2. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Dasar Hukum

Landasan hukum keluarnya Permendikdasmen 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tendik adalah:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

Isi Permendikdasmen

Berikut adalah isi Permendikdasmen 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tendik, bukan format asli

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, narasumber teknis, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
2. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
3. Perlindungan adalah upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
6. Satuan Tugas Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat Satgas Perlindungan adalah tim yang berfungsi sebagai koordinator Perlindungan di kementerian, pemerintah daerah, atau Organisasi Profesi.
7. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, Pendidik lainnya, dan Tenaga Kependidikan, serta pendidikan profesi guru.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, Pendidik lainnya, dan Tenaga Kependidikan, serta pendidikan profesi guru.

Pasal 2

Perlindungan bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 3

1. Upaya Perlindungan dilaksanakan dengan prinsip:
   1. nondiskriminatif;
   2. akuntabilitas;
   3. nirlaba; dan
   4. praduga tak bersalah.
2. Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perlindungan yang tidak membedakan agama, gender, latar budaya, tingkat pendidikan, dan tingkat sosial ekonomi.
3. Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perlindungan oleh setiap pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya secara benar, terbuka, dan bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang diambil.
4. Nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Perlindungan yang diberikan tidak untuk menarik keuntungan.
5. Praduga tak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum ada keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB II
JENIS, BENTUK, DAN PIHAK YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Perlindungan meliputi perlindungan:

1. hukum;
2. profesi;
3. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
4. hak atas kekayaan intelektual, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Kedua
Jenis Perlindungan Hukum

Pasal 5

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup perlindungan terhadap:

1. tindak kekerasan;
2. ancaman;
3. diskriminatif;
4. intimidasi; dan/atau
5. perlakuan tidak adil,

dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 6

1. Tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
   1. kekerasan fisik;
   2. kekerasan psikis;
   3. perundungan;
   4. kekerasan seksual;
   5. kebijakan yang mengandung kekerasan; dan
   6. bentuk kekerasan lainnya.
2. Tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dilakukan secara verbal, nonverbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

1. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan kekerasan yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
2. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berupa:
   1. penganiayaan;
   2. perkelahian;
   3. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
   4. pembunuhan; dan/atau
   5. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

1. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.
2. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berupa:
   1. pengucilan;
   2. penolakan;
   3. pengabaian;
   4. penghinaan;
   5. penyebaran rumor;
   6. panggilan yang mengejek;
   7. teror;
   8. dipermalukan di depan umum;
   9. pemerasan; dan/atau
   10. perbuatan lain yang sejenis.

Pasal 9

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang.

Pasal 10

1. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berupa:
   1. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender;
   2. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
   3. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
   4. perbuatan menatap, mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual;
   5. perbuatan mengambil, merekam, mengedarkan foto, dan/atau rekaman audio dan/atau visual Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa seksual;
   6. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa seksual;
   7. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi;
   8. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
   9. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
   10. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   11. perbuatan membuka pakaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   12. pemaksaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
   13. percobaan perkosaan;
   14. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
   15. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk melakukan aborsi;
   16. eksploitasi seksual; dan/atau
   17. perbuatan lain yang sejenis.
3. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dan huruf k merupakan kekerasan seksual jika dilakukan tanpa persetujuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. Tanpa persetujuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dalam kondisi:
   1. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
   2. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba; dan
   3. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur.

Pasal 11

1. Kebijakan yang mengandung kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan.
2. Kebijakan yang mengandung kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.

Pasal 12

Ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan setiap upaya dan/atau tindakan, baik dari dalam maupun luar Satuan Pendidikan yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan, keamanan, dan/atau kepentingan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 13

1. Diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan setiap perbuatan dalam bentuk:
   1. pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin; atau
   2. kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
2. Bentuk diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berupa:
   1. larangan atau pemaksaan untuk mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Pendidik, atau Tenaga Kependidikan; dan/atau
   2. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Intimidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d atau perlakuan tidak adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan tindakan atau perilaku yang bertujuan untuk menakut-nakuti atau memaksa orang lain agar tunduk dan patuh terhadap kehendak pelaku yang dapat dilakukan secara verbal, fisik, psikologis, atau melalui isyarat nonverbal.

Bagian Ketiga
Jenis Perlindungan Profesi

Pasal 15

Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup Perlindungan terhadap:

1. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pemberian imbalan yang tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan perjanjian kerja;
3. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
4. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
5. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan peningkatan karier.

Bagian Keempat
Jenis Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 16

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mencakup Perlindungan terhadap risiko:

1. gangguan keamanan kerja;
2. kecelakaan kerja;
3. kebakaran pada waktu kerja;
4. bencana alam;
5. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
6. risiko lain terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Kelima
Jenis Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pasal 17

1. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa Perlindungan terhadap:
   1. hak cipta; dan
   2. hak milik industri.
2. Hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak milik industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, varietas tanaman, hak milik industri lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bentuk Perlindungan

Pasal 18

1. Perlindungan dilakukan dalam bentuk advokasi nonlitigasi yang meliputi:
   1. konsultasi hukum;
   2. mediasi; dan
   3. pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
2. Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian saran atau pendapat hukum untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan.
3. Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
4. Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi kata sepakat maka pengadu dan teradu dapat menyelesaikan permasalahan melalui jalur litigasi.
5. Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyelesaian permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual melalui pengadilan.
6. Bentuk Perlindungan yang dapat diberikan dalam litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa bantuan untuk mendapatkan penasihat hukum dalam penyelesaian perkara pidana, perdata, atau tata usaha negara.
7. Pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendampingan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk menyelesaikan permasalahan administratif, hak keperdataan, dan/atau penyelesaian permasalahan yang bersifat traumatik psikis dan fisik.

Bagian Ketujuh
Pihak Yang Memberi Perlindungan

Pasal 19

1. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kewajiban:
   1. Pemerintah Pusat;
   2. Pemerintah Daerah;
   3. Masyarakat;
   4. Organisasi Profesi; dan/atau
   5. Satuan Pendidikan.
2. Dalam melaksanakan kewajiban Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Organisasi Profesi, dan/atau Satuan Pendidikan sesuai kewenangan masing-masing harus:
   1. menyediakan sumber daya; dan
   2. menyusun mekanisme pemberian Perlindungan,
   melalui Satgas Perlindungan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan Perlindungan, Pemerintah Pusat dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan/atau bekerja sama dengan Masyarakat, Organisasi Profesi, Satuan Pendidikan, dan/atau pihak terkait lainnya.

BAB III
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Tugas Satuan Tugas Perlindungan

Pasal 20

Tugas Satgas Perlindungan:

1. menyusun program kerja tentang pelaksanaan Perlindungan;
2. memberikan advokasi nonlitigasi;
3. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program Perlindungan;
4. memberikan penyuluhan hukum terkait dengan Perlindungan;
5. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Masyarakat, Organisasi Profesi, dan/atau pihak terkait lainnya;
6. menerima dan menindaklanjuti pengaduan terkait Perlindungan;
7. menerbitkan keputusan hasil advokasi nonlitigasi;
8. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program Perlindungan yang telah dilaksanakan; dan
9. membuat laporan kepada pimpinan terkait pelaksanaan tugas Satgas Perlindungan.

Bagian Kedua
Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan

Pasal 21

1. Pembentukan Satgas Perlindungan di tingkat Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan:
   1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya membentuk Satgas Perlindungan.
   2. Keanggotaan Satgas Perlindungan ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
   3. Keanggotaan Satgas diangkat untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa tugasnya berakhir.
   4. Satgas Perlindungan berjumlah gasal yang terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur:
      1. dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota; dan
      2. akademisi;
   5. selain unsur sebagaimana dimaksud pada huruf d, Satgas Perlindungan dapat mengangkat anggota dari unsur praktisi hukum.
2. Sekretariat Satgas Perlindungan berkedudukan di dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
3. Struktur organisasi Satgas Perlindungan terdiri atas ketua dan anggota Satgas Perlindungan.

Pasal 22

1. Pembentukan Satgas Perlindungan di tingkat Kementerian dilakukan dengan ketentuan:
   1. Kementerian melalui Direktur Jenderal membentuk Satgas Perlindungan.
   2. Keanggotaan Satgas Perlindungan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
   3. Keanggotaan Satgas Perlindungan berjumlah gasal paling sedikit 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur:
      1. birokrat;
      2. akademisi; dan
      3. praktisi.
2. Sekretariat Satgas Perlindungan berkedudukan di Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 23

Pembentukan Satgas Perlindungan/tim advokasi/nama lain di Organisasi Profesi dilakukan dengan ketentuan:

1. Pimpinan Organisasi Profesi membentuk Satgas Perlindungan/tim advokasi/nama lain untuk melakukan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
2. Keanggotaan Satgas Perlindungan/tim advokasi/ nama lain ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga.

Bagian Ketiga
Keanggotaan Satuan Tugas Perlindungan

Pasal 24

1. Keanggotaan Satgas Perlindungan dapat berakhir dengan ketentuan:
   1. habis masa tugas;
   2. meninggal dunia;
   3. mengundurkan diri;
   4. dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
   5. dijatuhi hukuman disiplin berat bagi aparatur sipil negara;
   6. pindah tugas atau mutasi; atau
   7. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas.
2. Direktur Jenderal, dan kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi kinerja Satgas Perlindungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
TINDAKAN PENCEGAHAN

Pasal 25

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Satuan Pendidikan melakukan pencegahan agar tidak terjadi permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual yang menimpa Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 26

1. Bentuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berupa:
   1. sosialisasi; dan
   2. bimbingan teknis.
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
3. Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk memberikan bimbingan terkait jenis dan bentuk Perlindungan, mekanisme dan prosedur Perlindungan, pengaduan untuk memperoleh Perlindungan, dan penanganan Perlindungan.

BAB V
PENGADUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Pengaduan meliputi:

1. pihak yang melakukan pengaduan;
2. penyampaian pengaduan;
3. penanganan pengaduan; dan
4. kemitraan.

Bagian Kedua
Pihak yang Melakukan Pengaduan

Pasal 28

Pihak yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

1. Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan;
2. keluarga dari Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan;
3. sekelompok Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang mempunyai kepentingan yang sama; atau
4. pihak lain yang diberi kuasa.

Pasal 29

1. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b disampaikan kepada Satgas Perlindungan secara tertulis dalam bentuk surat pengaduan melalui aplikasi yang dikembangkan Kementerian.
2. Surat pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   1. identitas pengadu berupa formulir yang berisi data:
      1. nama lengkap;
      2. nama dan alamat instansi (unit kerja);
      3. jabatan;
      4. nomor telepon atau gawai pengadu;
      5. nomor telepon atau gawai unit kerja;
      6. alamat surat elektronik (surel) pribadi;
      7. alamat rumah sesuai kartu tanda penduduk; dan
      8. alamat domisili apabila berbeda dengan alamat rumah.
   2. salinan kartu tanda penduduk pengadu yang masih berlaku.
   3. kronologi meliputi:
      1. peristiwa atau kejadian;
      2. tempat dan waktu kejadian;
      3. pihak yang terlibat; dan
      4. saksi.
   4. alat bukti awal berupa:
      1. salinan dokumen pendukung yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian; dan/atau
      2. bukti pendukung lain yang menguatkan pengaduan.
   5. tanda tangan dan nama jelas pengadu atau yang diberi kuasa.

Pasal 30

Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan terhadap semua jenis dan bentuk Perlindungan dengan tahapan:

1. penerimaan pengaduan;
2. pemeriksaan pengaduan;
3. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan
4. tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 31

1. Penerimaan pengaduan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui aplikasi yang dikembangkan Kementerian.
2. Dalam hal terdapat kendala pengaduan melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan dapat diterima melalui:
   1. surat tertulis;
   2. pesan singkat elektronik; atau
   3. bentuk pengaduan lainnya,
   yang disampaikan melalui berbagai kanal media komunikasi.

Pasal 32

Pemeriksaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilaksanakan dengan tahapan:

1. Satgas Perlindungan melakukan panggilan kepada pengadu melalui surat panggilan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
2. apabila pengadu tidak menanggapi sampai panggilan ketiga, pemeriksaan tidak dilanjutkan dan dinyatakan dihentikan; atau
3. apabila pengadu menanggapi surat panggilan, Satgas Perlindungan melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan yang diadukan dengan mengacu pada alat bukti awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d.

Pasal 33

Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilaksanakan dengan tahapan:

1. Satgas Perlindungan melakukan analisis untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan surat pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan hasil pemeriksaan terhadap permasalahan yang diadukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c.
2. Satgas Perlindungan menyimpulkan dan membuat rekomendasi yang memuat:
   1. identitas pengadu;
   2. identitas teradu;
   3. kronologi peristiwa;
   4. kesimpulan dari peristiwa; dan
   5. rekomendasi yang berisi rencana tindak lanjut aduan.

Pasal 34

1. Tindak lanjut aduan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:
   1. sesuai dengan kesimpulan dan rekomendasi Satgas Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; dan
   2. bentuk tindak lanjut penyelesaian atas permasalahan yang diadukan berupa advokasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
2. Berdasarkan hasil advokasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Satgas Perlindungan menerbitkan keputusan hasil advokasi nonlitigasi terkait Perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual dari permasalahan atau perselisihan yang diadukan.

Pasal 35

Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan terhadap pengaduan dari:

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan; dan
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas di Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan dengan ketentuan:

1. pengaduan dapat diajukan kepada:
   1. Satgas Perlindungan/tim advokasi/nama lain di Organisasi Profesi; atau
   2. Satgas Perlindungan Pemerintah Daerah;
2. penanganan pengaduan dilakukan dengan memperhatikan kronologi dari permasalahan yang dialami oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. proses penanganan pengaduan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Satgas Perlindungan/tim advokasi/nama lain di Organisasi Profesi ditetapkan oleh pimpinan Organisasi Profesi;
4. apabila Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengajukan pengaduan ke Satgas Perlindungan/tim advokasi/nama lain di Organisasi Profesi dan pengaduan tidak ditangani dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengaduan diterima atau menangani namun tidak selesai maka pihak yang melakukan pengaduan dapat mengajukan pengaduan ke Satgas Perlindungan Pemerintah Daerah;
5. apabila Satgas Perlindungan Pemerintah Daerah:
   1. tidak menangani pengaduan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengaduan diterima; atau
   2. menangani pengaduan namun tidak selesai sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30,
   maka pihak yang melakukan pengaduan dapat mengajukan pengaduan ke Satgas Perlindungan Kementerian;
6. Satgas Perlindungan Kementerian memberikan peringatan atau teguran kepada Satgas Perlindungan Pemerintah Daerah karena tidak menangani dan tidak menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan
7. apabila penanganan Perlindungan tidak dilaksanakan setelah diberi peringatan atau teguran oleh Kementerian maka penanganan Perlindungan dilaksanakan oleh Satgas Perlindungan Kementerian.

Pasal 37

Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan dengan ketentuan:

1. pengaduan dapat diajukan kepada:
   1. Satgas Perlindungan/tim advokasi/nama lain di Organisasi Profesi; atau
   2. Satgas Perlindungan Pemerintah Daerah;
2. penanganan pengaduan dilakukan dengan memperhatikan kronologi peristiwa dari permasalahan yang dialami oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. apabila Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengajukan pengaduan ke Satgas Perlindungan/tim advokasi/nama lain di organisasi profesi dan pengaduan tidak ditangani dalam 3 (tiga) hari kerja setelah pengaduan diterima atau menangani namun tidak selesai maka pihak yang melakukan pengaduan dapat mengajukan pengaduan ke Satgas Perlindungan Pemerintah Daerah;
4. apabila Satgas Perlindungan Pemerintah Daerah:
   1. tidak menangani pengaduan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengaduan diterima; atau
   2. menangani pengaduan namun tidak selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30,
   maka pihak yang melakukan pengaduan dapat mengajukan pengaduan ke Satgas Perlindungan Kementerian;
5. Satgas Perlindungan Kementerian memberikan peringatan atau teguran kepada Satgas Perlindungan Pemerintah Daerah karena tidak menangani dan tidak menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
6. apabila penanganan Perlindungan tidak dilaksanakan setelah diberi peringatan atau teguran oleh Kementerian maka penanganan Perlindungan dilaksanakan oleh Satgas Perlindungan Kementerian.

Pasal 38

1. Dalam kondisi tertentu, penanganan Perlindungan dapat dilakukan tanpa pengaduan.
2. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan darurat yang terkait permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual yang viral dan menjadi konsumsi publik.
3. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditangani secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

1. Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilaksanakan dalam rangka pemberian Perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual.
2. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Satgas Perlindungan dengan:
   1. lembaga konsultasi dan bantuan hukum;
   2. lembaga Perlindungan saksi dan korban;
   3. perguruan tinggi; dan/atau
   4. aparat penegak hukum.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 40

Pelaksanaan Perlindungan dibiayai dari anggaran yang bersumber dari:

1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. anggaran penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan/atau
4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 41

1. Pemantauan dan evaluasi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangannya.
2. Pemantauan Perlindungan dilaksanakan dengan tujuan untuk:
   1. mengetahui ketercapaian program sesuai dengan rencana kegiatan;
   2. mengidentifikasi lingkup tugas Satgas Perlindungan yang perlu ditingkatkan;
   3. mengevaluasi dampak program atau kegiatan; dan
   4. menentukan rencana tindak lanjut.
3. Pemantauan Perlindungan dapat dilakukan dengan cara:
   1. pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti data pengaduan dan data layanan perlindungan;
   2. pengkajian dokumen dan laporan, seperti rencana kerja, laporan pelaksanaan, dan laporan evaluasi;
   3. observasi langsung, seperti mengunjungi lokasi program atau kegiatan; dan
   4. wawancara dengan pemangku kepentingan, seperti pengadu, teradu, saksi, dan pihak yang terkait.
4. Evaluasi Perlindungan dilaksanakan dengan tujuan untuk:
   1. menentukan apakah program atau kegiatan berhasil mencapai tujuannya;
   2. mengidentifikasi faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan program atau kegiatan; dan
   3. memberikan rekomendasi untuk perbaikan program atau kegiatan berikutnya.
5. Mekanisme evaluasi dapat dilakukan dengan cara:
   1. membuat perencanaan evaluasi meliputi penentuan tujuan, indikator, dan instrumen evaluasi;
   2. pengumpulan data pengaduan, data layanan perlindungan, dan data hasil penjaringan permasalahan di lapangan;
   3. analisis data terkait dengan hasil pengumpulan data pengaduan, data layanan perlindungan, dan data hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
   4. pelaporan hasil evaluasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pemerintah Daerah, Kementerian, dan Organisasi Profesi harus membentuk Satgas Perlindungan di tingkat Pemerintah Daerah, Kementerian, dan Organisasi Profesi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Unduh dan Baca Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Demikianlah isi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.