UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan upaya serius negara untuk menunaikan Pasal 34 UUD 1945 dengan bahasa hukum yang lebih operasional. Kekuatannya ada pada pengakuan hak kebutuhan dasar, kewajiban pendataan, dan kerangka koordinasi. Kelemahannya yang bertahan 15 tahun adalah definisi yang menyatukan dua kondisi berbeda, ketergantungan berlebihan pada transfer, data yang selalu menjadi medan perang politik-administratif, serta jarak antara teks “pemberdayaan berkelanjutan” dan praktik “bantuan berkala”.
Cerita Santai Soal UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Kalau dibuka pelan-pelan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 itu sebenarnya bukan sekadar kertas peraturan. Ia lahir dari satu kalimat di Pasal 34 ayat (1) UUD 1945: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Janjinya kelihatan mulia. Negara tidak hanya menghitung orang miskin, tetapi wajib merawat mereka agar kebutuhan dasar terpenuhi. Sampai September 2026 undang-undang ini masih berlaku. Belum dicabut. Belum juga diganti yang baru, meski di DPR sudah ada orang yang mendorong revisi.
Dari mana ceritanya dimulai
Kewajiban negara memelihara fakir miskin sudah tertulis sejak 1945. Masalahnya, selama puluhan tahun aturan itu tercecer di banyak undang-undang. Ada di kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, kerja, dan jaminan sosial. Masing-masing jalan sendiri. Tidak ada payung yang merangkum hak orang miskin, kewajiban pemerintah, cara pendataan, sumber dana, dan sanksinya.
UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sudah menyinggung penanggulangan kemiskinan, tetapi masih umum. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono muncul desakan agar negara lebih tegas mengurus kelompok paling rapuh. Naskah akademik dan rancangan undang-undang disusun sekitar 2009 sampai 2010, terutama di Komisi VIII DPR. Alasan utamanya sederhana. Pembangunan yang mengejar pertumbuhan tidak otomatis merata ke orang paling miskin. Karena aturannya tersebar, program pun mudah tumpang tindih.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada 18 Agustus 2011. Saat itu kemiskinan resmi masih di kisaran 12 sampai 13 persen. Negara baru saja melewati tekanan harga pangan dan sisa krisis keuangan global. Dari situ lahirlah UU 13 Tahun 2011.
Bagaimana undang-undang ini dibuat
Prosesnya biasa saja. Dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Dasar hukumnya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, plus UU Kesejahteraan Sosial. Setelah disetujui, Presiden SBY menandatanganinya.
Ada satu janji di bagian penutup. Peraturan pelaksana harus selesai paling lambat satu tahun setelah diundangkan. Kenyataannya lebih lambat. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 baru mengatur pendekatan wilayah. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 baru mengatur sumbangan masyarakat. Jadi dari awal sudah kelihatan jarak antara janji “terintegrasi” dan kecepatan kerja pemerintah.
Isinya sebenarnya mengatur apa
Undang-undang ini tidak terlalu tebal, sekitar 45 pasal. Definisi utamanya begini. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak punya sumber penghidupan, atau punya sumber penghidupan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi diri dan keluarganya. Di sinilah benih ribut yang bertahan sampai sekarang. Undang-undang ini menyatukan kata fakir dan miskin menjadi satu kategori hukum.
Asasnya terdengar bagus. Kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan pemberdayaan. Hak orang yang masuk kategori ini juga ditulis jelas. Mereka berhak atas pangan, sandang, dan perumahan yang cukup. Berhak atas layanan kesehatan dan pendidikan. Berhak mendapat perlindungan sosial, pemberdayaan, bantuan hukum, serta pelayanan sosial. Ada juga kewajiban di pihak mereka. Mereka diminta berusaha meningkatkan kemampuan, menjaga bantuan yang diterima, dan ikut serta dalam program.
Bentuk penanganannya ada delapan. Pengembangan potensi diri. Bantuan pangan dan sandang. Pelayanan perumahan. Pelayanan kesehatan. Pelayanan pendidikan. Akses kerja dan usaha. Bantuan hukum. Pelayanan sosial. Caranya melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, peningkatan kapasitas, jaminan sosial, kemitraan, dan koordinasi antarinstansi.
Pendataan jadi tulang punggung. Menteri Sosial menetapkan kriteria. Data lalu diverifikasi dan divalidasi. Memalsukan data dilarang. Pemerintah pusat merencanakan, menjalankan, mengoordinasikan, dan mengawasi. Daerah wajib membuat kebijakan lokal. Dananya bisa dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat yang sah, dan sumber lain yang tidak mengikat. Kalau ada yang menyalahgunakan dana atau memalsukan data, ada ancaman pidana. Untuk orang pribadi ancamannya sampai lima tahun penjara atau denda Rp500 juta.
Apa yang terjadi setelah undang-undang ini berjalan
Di atas kertas semuanya rapi. Di lapangan ceritanya lebih berliku. PP 63 Tahun 2013 meminta penanganan mengikuti watak wilayah. Desa, kota, pesisir, pulau kecil, daerah tertinggal, dan perbatasan tidak boleh dipukul rata. Di desa penekanannya pada pertanian, peternakan, dan kerajinan. Di kota penekanannya pada usaha informal, permukiman yang lebih sehat, dan rasa aman. PP 16 Tahun 2015 mengatur sumbangan masyarakat dan menegaskan hasil sumbangan tidak boleh dipakai untuk biaya operasional.
Yang paling dikenal publik justru bukan delapan bentuk penanganan itu, melainkan bantuan sosial. PKH, bantuan pangan, PBI JKN, dan program sejenis menjadi wajah utama. Data awalnya memakai DTKS. Sejak 2025 rujukan nasional bergeser ke DTSEN, yaitu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Data itu merangkum DTKS, Regsosek, P3KE, dan sumber lain, lalu memeringkat rumah tangga ke dalam desil satu sampai sepuluh. Keluarga di desil satu sampai empat jadi prioritas bansos.
Studi di beberapa desa biasanya menemukan pola yang sama. Pendataan dan penyaluran bantuan relatif berjalan. Pengembangan potensi diri, sarana, dan peran masyarakat sering lemah. Anggaran daerah terbatas. Kapasitas aparat desa tidak merata. Sosialisasi kurang. Program pusat dan daerah saling tindih.
Di mana paradoksnya
Paradoks pertama ada di definisi. UUD 1945 menyebut fakir miskin sebagai orang yang harus dipelihara negara. Dalam bahasa sehari-hari dan dalam fikih, fakir biasanya orang yang hampir tidak punya apa-apa atau tidak mampu bekerja. Miskin biasanya orang yang bekerja tetapi hasilnya tidak cukup. Undang-undang ini menyatukan keduanya. Akibatnya orang yang masih bekerja tapi hidup pas-pasan diperlakukan dalam kerangka yang sama dengan orang yang benar-benar tidak bisa menopang hidup. Usulan revisi di DPR berangkat dari titik ini. Fakir butuh jaminan yang lebih tetap. Miskin butuh pemberdayaan dan akses kerja.
Paradoks kedua ada di janji komprehensif. Undang-undang merinci banyak bentuk intervensi. Di praktik, yang paling kelihatan dan paling diukur adalah transfer uang atau pangan. Pengembangan diri, rumah layak, bantuan hukum, dan pendampingan jangka panjang sering jadi pelengkap.
Paradoks ketiga ada di data. Undang-undang menempatkan pendataan sebagai syarat penanganan yang terarah. Tapi data selalu terlambat, salah sasaran, atau berubah status ketika metodenya diganti. Ada keluarga yang bertahun-tahun menerima bantuan padahal kondisinya sudah membaik. Ada yang sangat miskin tetapi tidak pernah masuk daftar. Evaluasi BPHN dan temuan Ombudsman berulang kali menyinggung pemalsuan serta manipulasi data. Sanksi pidana ada. Penegakannya tidak selalu terasa.
Paradoks keempat ada di koordinasi. UU 13 Tahun 2011 dan UU Kesejahteraan Sosial sama-sama menempatkan Menteri Sosial sebagai poros. Di lapangan program kemiskinan juga dijalankan kementerian lain dan pemerintah daerah. Banyak program menyasar orang yang sama. Tanggung jawabnya terpecah.
Paradoks kelima muncul dari sistem desil. DTSEN memakai peringkat relatif, bukan ambang kebutuhan hidup yang mutlak. Seseorang bisa naik desil tanpa hidupnya benar-benar layak, lalu kehilangan bantuan. Perubahan kecil di data bisa mengubah hak secara besar-besaran. Perdebatan ini semakin ramai pada 2026.
Paradoks terakhir ada di angka. Kemiskinan resmi Maret 2026 sekitar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka itu lebih rendah daripada saat undang-undang disahkan. Tapi garis kemiskinan nasional masih jauh di bawah standar yang dipakai banyak lembaga internasional untuk negara berpendapatan menengah atas. Kemiskinan di desa masih lebih tinggi daripada di kota. Target kemiskinan ekstrem nol persen yang berkali-kali diumumkan belum pernah benar-benar selesai tepat waktu.
Isu yang sering dibicarakan orang
Yang paling sering naik ke permukaan adalah ketepatan sasaran bansos. Lalu korupsi dan penyalahgunaan dana, terutama setelah kasus bansos Covid-19. Kualitas data juga selalu jadi bahan ribut, dulu DTKS sekarang DTSEN. Orang juga sering menyoal tumpang tindih program, ketergantungan pada bantuan, dan hubungan undang-undang ini dengan sistem jaminan sosial. Ditambah perdebatan klasik. Garis kemiskinan versi BPS sering tidak sama dengan perasaan orang di kampung tentang siapa yang benar-benar miskin.
Isu yang jarang diingat
Bantuan hukum hampir tidak pernah jadi pusat percakapan, padahal tertulis sebagai hak. Pendekatan wilayah di PP 63 Tahun 2013 juga jarang dievaluasi dengan serius. Program cenderung seragam dari pusat. Kewajiban fakir miskin untuk berusaha dan menjaga bantuan hampir tidak dioperasionalkan. Wacana publik hanya berbicara soal hak. Sumbangan masyarakat sebagai sumber dana alternatif relatif sepi. Anak terlantar yang disebut bersama fakir miskin di UUD 1945 tidak diatur utuh di undang-undang ini. Irusan kemiskinan dengan perempuan, disabilitas, lanjut usia, dan komunitas adat sering tenggelam dalam kategori rumah tangga. Akar struktural seperti tanah, perumahan, dan kerja informal jarang diikat kuat ke undang-undang ini. Pasal pidana soal data palsu dan dana bocor ada di kertas, tetapi dalam urusan sehari-hari jarang terasa giginya.
Keadaan sekarang
Secara hukum undang-undang ini masih hidup. Tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan semuanya. Ada permohonan uji materi yang menyinggung pasal asas, tetapi itu tidak membuat undang-undang ini berhenti berlaku.
Di DPR, sejak akhir 2024 sampai Maret 2026, ada anggota dewan yang berulang kali mengusulkan revisi. Intinya mereka ingin fakir dan miskin dibedakan. Jaminan hidup dipisah dari program pemberdayaan. Pendataan diperbaiki. Sampai September 2026 usulan itu belum menjadi undang-undang baru.
Di operasional, DTSEN sudah jadi rujukan utama bansos sejak 2025. Pemerintah mengklaim pemutakhiran data berhasil memasukkan jutaan keluarga baru yang sebelumnya terlewat, akumulasi lebih dari 4,3 juta keluarga di desil satu sampai empat. Di sisi lain, orang tetap ribut soal desil yang loncat-loncat dan bantuan yang dianggap belum tepat sasaran. Sistem perlindungan sosial digital sedang disiapkan untuk diluncurkan secara nasional sekitar Oktober 2026.
Arah kebijakan besarnya tetap ambisius. RPJMN 2025 sampai 2029 menargetkan kemiskinan turun ke kisaran 4,5 sampai 5 persen pada 2029 dan ingin menghapus kemiskinan ekstrem. UU 13 Tahun 2011 masih dipakai sebagai payung. Instrumen utamanya sekarang lebih banyak diatur lewat instruksi presiden, peraturan menteri, dan arsitektur data baru, bukan lewat revisi undang-undang itu sendiri.
Jadi, apa kesimpulan yang masuk akal
UU 13 Tahun 2011 adalah usaha serius negara menunaikan Pasal 34 UUD 1945 dengan bahasa yang lebih operasional. Kekuatannya ada pada pengakuan hak kebutuhan dasar, kewajiban pendataan, dan kerangka koordinasi. Kelemahannya yang bertahan lima belas tahun ada pada definisi yang menyatukan dua kondisi berbeda, ketergantungan pada transfer bantuan, data yang selalu jadi medan perang administratif, dan jarak antara teks pemberdayaan dengan praktik bantuan berkala.
Undang-undang ini tidak gagal total. Angka kemiskinan resmi turun dan jutaan orang menerima perlindungan. Tetapi ia juga belum menuntaskan janji memelihara dalam arti martabat, kepastian, dan jalan keluar yang lebih struktural. Perdebatan revisi 2025 sampai 2026 menunjukkan bahwa soal utamanya bukan hanya uang. Soalnya ada di konsep. Siapa yang disebut fakir. Siapa yang disebut miskin. Apa yang harus dijamin sepanjang hidup. Dan apa yang harus diberdayakan agar orang bisa keluar dari daftar.
Pengesahan UU Fakir Miskin
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Agustus 2011. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin diundangkan dan diberlakukan oleh Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235 pada tanggal 18 Agustus 2011 di Jakarta.
Undang-Undang 13/2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
Penjelasan Umum
Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin.
Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin.
Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.
Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain Hak dan Tanggung Jawab, Penanganan Fakir Miskin, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya, Koordinasi dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, dan Ketentuan Pidana. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.
Latar Belakang
Pertimbangan yang melatarbelakangi disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ini adalah:
- bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan;
- bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- bahwa pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin;
Dasar Hukum
Dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin adalah:
- Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Isi UU Fakir Miskin
Berikut dibawah ini adalah isi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
- Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
- Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
- Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
Pasal 2
Penanganan fakir miskin berasaskan:
- kemanusiaan;
- keadilan sosial;
- nondiskriminasi;
- kesejahteraan;
- kesetiakawanan; dan
- pemberdayaan.
BAB II
HAK DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3
Fakir miskin berhak:
- memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- memperoleh pelayanan kesehatan;
- memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.
Pasal 4
Fakir miskin bertanggung jawab:
- menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.
BAB III
PENANGANAN FAKIR MISKIN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Pasal 6
Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada:
- perseorangan;
- keluarga;
- kelompok; dan/atau
- masyarakat.
Pasal 7
- Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
- pengembangan potensi diri;
- bantuan pangan dan sandang;
- penyediaan pelayanan perumahan;
- penyediaan pelayanan kesehatan;
- penyediaan pelayanan pendidikan;
- penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- bantuan hukum; dan/atau
- pelayanan sosial.
- Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
- jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
- kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau
- koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Bagian Kedua
Pendataan Fakir Miskin
Pasal 8
- Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.
- Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
- Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.
- Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
- Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.
- Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada bupati/walikota.
- Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
Pasal 9
- Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.
- Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.
- Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/walikota melalui camat.
- Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 10
- Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.
- Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.
- Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- Kementerian/lembaga yang menggunakan data terpadu untuk menangani fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri.
- Anggota masyarakat yang tercantum dalam data terpadu sebagai fakir miskin diberikan kartu identitas.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi informasi dan penerbitan kartu identitas diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Penetapan
Pasal 11
- Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.
- Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.
- Setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Keempat
Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Bentuk
Penanganan Fakir Miskin
Paragraf 1
Pengembangan Potensi Diri
Pasal 12
- Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.
- Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.
Paragraf 2
Bantuan Pangan dan Sandang
Pasal 13
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.
Paragraf 3
Penyediaan Pelayanan Perumahan
Pasal 14
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan.
Paragraf 4
Penyediaan Pelayanan Kesehatan
Pasal 15
- Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
- Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional.
Paragraf 5
Penyediaan Pelayanan Pendidikan
Pasal 16
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.
Paragraf 6
Penyediaan Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha
Pasal 17
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya:
- penyediaan informasi lapangan kerja;
- pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;
- peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
- penyediaan fasilitas bantuan permodalan.
Paragraf 7
Pelayanan Sosial
Pasal 18
- Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.
- Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
- meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
- meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.
Bagian Kelima
Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin
Paragraf 1
Umum
Pasal 19
- Penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu.
- Penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial.
- Pemenuhan kebutuhan selain yang dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam koordinasi Menteri.
Paragraf 2
Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah
Pasal 20
Penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:
- perdesaan;
- perkotaan;
- pesisir dan pulau-pulau kecil;
- tertinggal/terpencil; dan/atau
- perbatasan antarnegara.
Pasal 21
Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui:
- penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
- penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau
- pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.
Pasal 22
Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan dilakukan melalui:
- penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
- bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat; dan/atau
- peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
Pasal 23
Upaya penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui:
- penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut;
- bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;
- pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
- peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan dan pesisir.
Pasal 24
Upaya penanganan fakir miskin di wilayah tertinggal/terpencil dilakukan melalui:
- pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan;
- penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;
- penguatan kelembagaan dan pemerintahan; dan/atau
- pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal.
Pasal 25
Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perbatasan antarnegara dilakukan melalui:
- penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan;
- peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
- penguatan kelembagaan dan pemerintahan;
- pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya;
- menjamin keamanan wilayah perbatasan serta pengamanan sumber daya lokal; dan/atau
- peningkatan daya tahan budaya lokal dari pengaruh negatif budaya asing.
Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 3
Penyaluran Bantuan
Pasal 27
Penyaluran bantuan kepada fakir miskin diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinasi.
BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Pemerintah
Pasal 28
Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, Pemerintah bertugas:
- memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin;
- memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin;
- mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin;
- mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan fakir miskin;
- menyusun dan menyediakan basis data fakir miskin; dan
- mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
Pasal 29
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin pada tingkat nasional.
Bagian Kedua
Pemerintah Daerah Provinsi
Pasal 30
- Dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah provinsi bertugas:
- memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
- memfasilitasi, mengoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
- mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota;
- mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintaskabupaten/kota; dan
- mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah provinsi berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.
Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:
- memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penangangan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
- melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
- mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
- menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
- mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.
- Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
BAB V
SUMBER DAYA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 32
Sumber daya penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:
- sumber daya manusia;
- sarana dan prasarana;
- sumber pendanaan; dan
- sumber daya alam.
Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia
Pasal 33
Sumber daya manusia penyelenggaraan penanganan fakir miskin dilakukan oleh tenaga penanganan fakir miskin yang terdiri atas:
- tenaga kesejahteraan sosial;
- pekerja sosial profesional;
- relawan sosial;
- penyuluh sosial; dan
- tenaga pendamping.
Pasal 34
- Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan huruf b minimal memiliki kualifikasi:
- pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
- pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
- pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat memperoleh:
- pendidikan;
- pelatihan; dan/atau
- penghargaan.
- Tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dapat memperoleh promosi dan tunjangan.
- Ketentuan mengenai tenaga penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 35
- Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:
- panti sosial;
- pusat rehabilitasi sosial;
- pusat pendidikan dan pelatihan;
- pusat kesejahteraan sosial;
- rumah singgah; dan
- rumah perlindungan sosial.
- Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
Bagian Keempat
Sumber Pendanaan
Pasal 36
- Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
- dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
- sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.
- Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
Pasal 37
- Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan penanganan fakir miskin yang pengumpulan dan penggunaannya dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 38
Setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
BAB VI
KOORDINASI DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Koordinasi
Pasal 39
- Menteri mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat nasional.
- Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat provinsi.
- Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 40
- Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 41
- Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin.
- Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- badan usaha;
- organisasi kemasyarakatan;
- perseorangan;
- keluarga;
- kelompok;
- organisasi sosial;
- yayasan;
- lembaga swadaya masyarakat;
- organisasi profesi; dan/atau
- pelaku usaha.
- Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.
- Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 42
Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pasal 43
- Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perUndang-Undangan yang mengatur mengenai penanganan fakir miskin dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 45
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta |
|
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO |
|
| Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2011 |
|
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd PATRIALIS AKBAR |
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 83
Demikian tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, semoga bermanfaat.


Posting Komentar