UU 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga UU 13 Tahun 2016 Tentang Paten
UU 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga UU 13 Tahun 2016 Tentang Paten merupakan perubahan karena perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap UU Paten 2016 tidak ketinggalan zaman. Namun ini adalah perubahan yang lebih banyak lagi, dengan UU baru tapi tidak membuat UU Paten yang baru lagi, jadi semacam tambal sulam saja.
Perubahan Watak UU Paten
Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 adalah perubahan ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. UU ini diundangkan pada 28 Oktober 2024 (LN 2024 Nomor 251, TLN 7002) dan langsung berlaku. Secara resmi, perubahan ini bukan “revisi teknis kecil”, melainkan pergeseran watak: dari rezim paten yang relatif restriktif pada terutama di farmasi dulu menuju rezim yang lebih luas, lebih cepat secara prosedural, dan lebih selaras dengan praktik internasional, dengan harga yang kemudian dikoreksi Mahkamah Konstitusi pada 28 Agustus 2026.
Pengesahan UU Perubahan Ketiga UU Paten
Undang-undang Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto. Diundangkan Mensesneg Prasetyo Hadi. Undang-undang Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251. Penjelasan Atas UU 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga UU 13 Tahun 2016 Tentang Paten ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002. Agar setiap orang mengetahuinya.
Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024: Wacana, Proses, Perubahan, dan Watak Baru Hukum Paten Indonesia
Tentang: Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Ditetapkan dan diundangkan: 28 Oktober 2024
Sumber pengundangan: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7002
Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 adalah perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Ia diundangkan pada 28 Oktober 2024 dan langsung berlaku. Secara resmi, perubahan ini bukan revisi teknis kecil, melainkan pergeseran watak: dari rezim paten yang relatif restriktif, terutama di bidang farmasi—menuju rezim yang lebih luas, lebih cepat secara prosedural, dan lebih selaras dengan praktik internasional.
Pergeseran itu kemudian dikoreksi secara parsial oleh Mahkamah Konstitusi pada 28 Agustus 2026. Karena itu, memahami UU ini tidak cukup dengan membaca daftar pasal yang diubah. Perlu dilihat wacana yang mendorongnya, proses legislasinya, isu yang diutamakan, isu yang dipinggirkan, tanggapan masyarakat, substansi perubahannya, watak hukum yang lahir dari amandemen itu, dan situasi terkini setelah putusan MK.
Wacana di Balik Perubahan
Wacana resmi pemerintah dan DPR bertumpu pada tiga alasan yang berulang: meningkatkan pelayanan paten kepada masyarakat, menyesuaikan kebutuhan hukum masyarakat, dan menyesuaikan praktik internasional. Di belakang tiga alasan itu terdapat tekanan politik-ekonomi yang lebih konkret.
Dari konsumen teknologi menjadi produsen inovasi
Definisi invensi dalam UU 13/2016—hanya “produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangannya”, hal ini dianggap terlalu sempit untuk ekonomi 4.0 dan 5.0. Banyak inovasi kini hidup dalam bentuk sistem, metode, penggunaan, serta invensi yang diimplementasikan pada komputer, termasuk kecerdasan buatan yang menempel pada perangkat. Perluasan definisi diposisikan sebagai syarat agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi asing.
Harmonisasi internasional
Indonesia meratifikasi Perjanjian WIPO tentang Kekayaan Intelektual, Sumber Daya Genetik, dan Pengetahuan Tradisional Terkait pada Juli 2024. UU Paten lalu dipakai sebagai kendaraan untuk mewajibkan pengungkapan asal-usul sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dalam permohonan paten.
Kebutuhan lokal dan sumber daya genetik
Naskah penjelasan menekankan bahwa Indonesia kaya sumber daya genetik, bahwa inovasi berupa pengembangan produk atau proses lama harus memperhatikan kemampuan lokal, dan bahwa kebijakan paten “tidak boleh menghambat inovasi yang ada”. Frasa terakhir kemudian dipakai untuk menjustifikasi penghapusan pagar anti-evergreening di Pasal 4 huruf f.
Pelayanan yang lebih cepat
Antrian pemeriksaan, kewajiban menunggu publikasi 18 bulan sebelum pemeriksaan substantif, grace period 6 bulan yang terlalu pendek bagi dosen dan peneliti, serta kekakuan administrasi dianggap menghambat inventor dalam negeri.
Wacana yang hampir tidak menjadi pusat pembahasan resmi adalah akses obat, beban Jaminan Kesehatan Nasional, dan kedaulatan kesehatan. Isu itu muncul dari koalisi pasien dan organisasi masyarakat sipil, bukan dari naskah akademik pemerintah.
Proses Perubahan
Revisi ini merupakan inisiatif pemerintah dan masuk Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2024. Presiden Joko Widodo pada 25 Oktober 2023 menyampaikan perlunya perubahan UU 13/2016 dan menugaskan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk membahasnya bersama DPR.
Panitia Khusus dibentuk pada 28 Maret 2024. Pembahasan tingkat I berjalan relatif cepat untuk ukuran undang-undang yang mengubah puluhan pasal:
- Rapat kerja dengan pemerintah pada Juni 2024
- Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah sekitar 53 butir pada Agustus 2024
- Penyelesaian pembicaraan tingkat I pada 23 September 2024
- Pengesahan dalam rapat paripurna DPR pada 30 September 2024
- Penetapan dan pengundangan pada 28 Oktober 2024, sudah pada masa Presiden Prabowo Subianto
Penting dicatat soal penomoran. Banyak dokumen DPR sempat menyebut “Perubahan Kedua”, padahal UU 13/2016 sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Secara hierarki, UU 65/2024 memang perubahan ketiga. Inkonsistensi sebutan ini menandai bahwa revisi paten sempat terselip dalam arsitektur Omnibus Law, lalu dikembalikan ke jalur undang-undang sektoral.
Prosesnya melibatkan rapat dengar pendapat dengan peneliti, industri dalam dan luar negeri, serta instansi terkait. Namun isu farmasi dan akses obat yang diangkat koalisi masyarakat sipil sejak tahap rancangan tidak masuk ke rumusan akhir Pasal 4. Hal itu menjadi benih uji materi pada 2025–2026.
Isu Penting: Mengapa Harus Diubah
Beberapa persoalan lama memang nyata, bukan sekadar dalih pembaruan.
Definisi invensi ketinggalan zaman
Rumusan 2016 tidak secara tegas menampung sistem, metode, dan penggunaan. Perubahan Pasal 1 angka 2 memperluas invensi menjadi ide inventor yang dituangkan ke dalam pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi berupa produk dan/atau proses, penyempurnaan dan/atau pengembangan produk dan/atau proses, serta sistem, metode, dan penggunaan.
Batas program komputer kabur
Pasal 4 lama mudah dibaca seolah seluruh perangkat lunak tidak dapat dipatenkan. Rumusan baru tetap mengecualikan program komputer, kecuali invensi yang diimplementasikan komputer. Contoh yang disebut dalam penjelasan meliputi program navigasi berdasarkan GPS pada kendaraan, pengaturan jarak aman dengan kecepatan otomatis, dan kendali peralatan rumah tangga jarak jauh melalui internet. Perubahan ini mendekatkan Indonesia pada praktik computer-implemented invention di banyak yurisdiksi.
Proses terlalu lambat bagi inventor kampus dan UMKM
Grace period 6 bulan setelah pameran atau publikasi ilmiah sering habis sebelum dosen menyelesaikan urusan administrasi kampus. UU baru memperpanjangnya menjadi 12 bulan. Pemeriksaan substantif pun tidak lagi wajib menunggu publikasi 18 bulan. Pemohon dapat meminta pemeriksaan lebih awal setelah permohonan lengkap, dengan biaya PNBP. Tersedia pula pemeriksaan substantif kembali sebelum banding.
Kewajiban pelaksanaan paten di Indonesia sempat longgar
Setelah Cipta Kerja, local working requirement melemah. Pasal 20A kemudian disisipkan: pemegang paten, dari dalam atau luar negeri, wajib menyampaikan surat pernyataan pelaksanaan paten di Indonesia kepada Menteri setiap akhir tahun. Tujuannya agar paten tidak hanya tercatat di atas kertas, melainkan terpantau sebagai aktivitas ekonomi di dalam negeri, dan menjadi bahan lisensi wajib jika tidak dikerjakan.
Sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional rentan biopirasi
Tanpa kewajiban disclosure of origin, paten atas invensi yang memakai plasma nutfah atau pengetahuan komunitas adat sulit dilacak untuk access and benefit sharing. Pasal 26 hasil amandemen mewajibkan pemohon menyebutkan asal-usul secara jelas dan benar. Informasi itu dicatat dan diumumkan sebagai bahan pertimbangan pembagian hasil.
Harmonisasi prosedur internasional
Ada opsi pemulihan hak prioritas, masa tenggang terjemahan, masa tenggang anuitas 6 bulan dengan denda 100 persen, dan pemulihan permohonan yang dianggap ditarik. Ketentuan ini merespons keluhan pemohon dan konsultan kekayaan intelektual bahwa rezim lama terlalu kaku secara administratif.
Isu yang Dilupakan atau Dipinggirkan
Di sinilah watak politik hukum amandemen paling kentara.
Pagar anti-evergreening farmasi
Pasal 4 huruf f UU 13/2016 mengecualikan dari invensi:
- penggunaan baru atas produk yang sudah ada atau sudah dikenal; dan
- bentuk baru senyawa lama yang tidak memberi peningkatan khasiat bermakna, padahal perbedaan struktur kimianya sudah diketahui.
Norma ini adalah instrumen hulu untuk menahan paten sekunder obat: indikasi baru, sediaan baru, garam, kristal, atau dosis tanpa inovasi terapeutik yang berarti. Penghapusannya adalah perubahan paling consequential, tetapi justru paling minim dibahas secara terbuka di paripurna.
Pemerintah dan DPR membingkainya sebagai ruang bagi penggunaan baru dan inovasi obat tradisional. Koalisi pasien membacanya sebagai izin patent evergreening. Contoh yang mereka angkat antara lain Bedaquiline, yang paten utamanya habis pada 2023 tetapi paten sekundernya merentang hingga 2036, serta pola serupa pada obat HIV, hepatitis C, kanker, diabetes, dan COVID-19.
Mekanisme pembagian manfaat yang belum utuh
Kewajiban menyebut asal-usul sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional adalah kemajuan. Namun UU Paten tidak membangun rezim prior informed consent, kontrak pembagian manfaat, atau sanksi yang memadai jika pengungkapan palsu. Informasi asal-usul hanya menjadi “bahan pertimbangan”. Tanpa undang-undang masyarakat adat dan tanpa peraturan pelaksana yang ketat, pasal ini mudah menjadi formalitas administratif.
Kapasitas pemeriksa versus percepatan
Pemeriksaan lebih awal dan re-examination menjanjikan kepastian, tetapi tidak otomatis menaikkan mutu substansi. Jika pemeriksa tidak diperkuat, percepatan justru dapat memperbanyak paten berkualitas rendah, terutama di sektor farmasi.
Siapa yang boleh mengajukan banding atas pemberian paten
Frasa “pihak yang berkepentingan” dalam Pasal 70 ayat (1) sempat dipersoalkan karena berpotensi menutup akses pasien atau organisasi pasien ke Komisi Banding Paten. Mahkamah Konstitusi kemudian menolak dalil ini dengan alasan frasa tersebut cukup luas dan dapat ditafsir kasus demi kasus. Artinya, akses prosedural publik ke sistem banding paten tetap ambigu.
Local working yang sempat dilucuti Cipta Kerja
Pasal 20A menghidupkan lagi pengawasan pelaksanaan, tetapi arsitektur lisensi wajib dan sanksinya tetap bergantung pada peraturan pelaksana serta politik penegakan. Pelaporan tahunan tanpa verifikasi lapangan mudah menjadi kepatuhan di atas kertas.
Tanggapan Masyarakat
Tanggapan terbelah menurut kepentingan.
Pemerintah, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sebagian akademisi kekayaan intelektual, dan industri yang berorientasi ekspor atau investasi menyambut perluasan objek paten, grace period 12 bulan, pemeriksaan lebih awal, dan kejelasan computer-implemented invention. Narasi resminya: Indonesia menjadi lebih ramah inventor dan lebih selaras dengan standar global.
Koalisi Advokasi Hak Pasien untuk Akses Obat menolak penghapusan Pasal 4 huruf f sejak tahap rancangan. Koalisi ini antara lain terdiri atas Perkumpulan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, Perkumpulan Persaudaraan Korban Napza Indonesia, Yayasan Hipertensi Paru Indonesia, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Indonesia for Global Justice, Indonesia AIDS Coalition, serta individu pasien. Mereka menilai negara melepas kendali publik atas paten obat, memperpanjang monopoli, menunda masuknya obat generik, dan membebani JKN.
Pada 17 Desember 2025, koalisi tersebut mengajukan uji materi Perkara Nomor 255/PUU-XXIII/2025. DPR dan pemerintah di persidangan MK membela penghapusan Pasal 4 huruf f sebagai pergeseran paradigma: dari rezim restriktif farmasi ke rezim yang lebih adaptif terhadap riset kesehatan, serta sebagai fleksibilitas yang diizinkan TRIPs. MK tidak menerima pembelaan itu secara utuh.
Publik umum relatif senyap. Paten adalah isu elit. Yang membuatnya politis adalah harga obat, bukan definisi “sistem dan metode”.
Apa Saja Perubahannya
UU 65/2024 menyentuh puluhan pasal. Laporan Badan Legislasi DPR menyebut perubahan terhadap sekitar 48 pasal. Inti substantifnya sebagai berikut.
1. Definisi diperluas
Paten tetap merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Definisi invensi diperluas sehingga mencakup sistem, metode, dan penggunaan. Ditambahkan pula definisi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional.
Definisi lama: Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
Definisi baru: Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk dan/atau proses, penyempurnaan, dan/atau pengembangan produk dan/atau proses, serta sistem, metode, dan penggunaan.
2. Pasal 4 disusun ulang
Huruf c dan d diubah, menyangkut metode kegiatan mental, permainan, dan bisnis, serta program komputer kecuali invensi yang diimplementasikan komputer. Huruf f dihapus. Huruf g ditambahkan. Penghapusan huruf f menjadi pintu bagi second medical use.
3. Grace period diperpanjang
Masa tenggang untuk penetapan kebaruan terkait pengungkapan dalam pameran resmi, penelitian, dan presentasi ilmiah oleh inventor diperpanjang dari 6 bulan menjadi 12 bulan.
4. Pemeriksaan dipercepat dan diberi jalur ulang
Pemohon dapat mengajukan pemeriksaan substantif lebih awal tanpa wajib menunggu publikasi 18 bulan, setelah permohonan dinyatakan lengkap dan memperoleh tanggal penerimaan. Tersedia pula pemeriksaan substantif kembali dengan batas waktu keputusan paling lama 12 bulan sejak permintaan.
5. Kewajiban laporan pelaksanaan paten
Pasal 20A mewajibkan pemegang paten menyampaikan surat pernyataan pelaksanaan paten di Indonesia kepada Menteri setiap akhir tahun.
6. Pengungkapan asal-usul sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional
Jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, pemohon wajib menyebutkan informasi asal-usul secara jelas dan benar. Informasi itu dicatat dan diumumkan, serta dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan pembagian hasil dan akses pemanfaatan.
7. Keluwesan administrasi
- Opsi pemulihan hak prioritas
- Masa tenggang penyampaian terjemahan
- Masa tenggang pembayaran anuitas 6 bulan dengan denda 100 persen
- Pemulihan permohonan yang dianggap ditarik
- Penghapusan sebagian kewajiban dokumen pernyataan kepemilikan pada saat pengajuan
8. Penyesuaian lisensi wajib dan pelaksanaan oleh pemerintah
Ketentuan lisensi wajib dan pelaksanaan paten oleh pemerintah tetap ada, termasuk alasan kepentingan umum serta kebutuhan obat-obatan.
9. Ketentuan peralihan
Permohonan yang sudah diajukan sebelum UU baru berlaku tetap diperiksa berdasarkan ketentuan lama. Banyak operasionalisasi ketentuan baru menunggu peraturan pemerintah.
Menjadi Apa Watak Undang-Undang Paten setelah Diubah
Setelah Oktober 2024, watak UU Paten menjadi lebih ekspansif, lebih prosedural-ramah pemohon, dan lebih internasionalis, dengan satu celah publik yang dalam.
Undang-undang ini tidak lagi semata alat perlindungan inventor, melainkan alat kebijakan industri. Ia memperluas apa yang boleh dimonopoli—sistem, metode, penggunaan, invensi yang diimplementasikan komputer, dan penggunaan medis kedua—mempercepat pemberian hak, lalu mengimbangi dengan kewajiban lapor pelaksanaan serta pengungkapan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
Watak publik-kesehatannya sempat melemah. Penghapusan Pasal 4 huruf f menggeser titik berat dari “cegah monopoli obat di hulu” ke “biarkan riset indikasi baru, urus konfliknya nanti lewat lisensi wajib atau pelaksanaan pemerintah”. Itu adalah watak rezim yang percaya pada fleksibilitas TRIPs dan inovasi inkremental, bukan pada pagar ketat kualitas paten farmasi.
Mahkamah Konstitusi kemudian mengubah watak itu secara parsial. Sejak 28 Agustus 2026, secara konstitusional Indonesia kembali memiliki norma anti-evergreening di hulu, sambil tetap mempertahankan perluasan definisi, percepatan prosedur, dan rezim sumber daya genetik serta pengetahuan tradisional.
Hasilnya adalah hibrida yang tegang: pro-inovasi di teknologi umum, kembali restriktif pada second medical use dan bentuk baru senyawa tanpa peningkatan khasiat bermakna.
Situasi Saat Ini
Sampai September 2026, kedudukan hukumnya sebagai berikut.
UU 65/2024 tetap berlaku sebagai kerangka utama. DJKI telah mempromosikan manfaat proseduralnya: pemeriksaan lebih awal, grace period satu tahun, laporan pelaksanaan, dan re-examination. Tren permohonan paten terus naik. DJKI sempat mencatat 15.815 permohonan pada 2024.
Titik balik politik-hukumnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 255/PUU-XXIII/2025, dibacakan pada 28 Agustus 2026. MK mengabulkan sebagian permohonan koalisi pasien. Kata “dihapus” pada Pasal 4 huruf f dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Norma lama dihidupkan kembali: invensi tidak mencakup temuan berupa penggunaan baru untuk produk yang sudah ada atau sudah dikenal, dan/atau bentuk baru senyawa lama yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna serta terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui. Penjelasan Pasal 4 huruf f UU 13/2016 juga diberlakukan kembali.
Tantangan atas frasa “pihak yang berkepentingan” dalam Pasal 70 ayat (1) ditolak. MK menilai frasa itu memberi kepastian yang memadai dan tidak perlu diperjelas lebih jauh oleh pembentuk undang-undang.
Alasan MK tegas. Larangan second medical use pada fase pendaftaran dinilai lebih menjamin kepastian bagi industri generik dan kedaulatan kesehatan daripada mengandalkan intervensi belakangan. Penghapusan pagar itu dinilai mengganggu keseimbangan antara hak eksklusif pemegang paten dan hak masyarakat atas kesehatan.
Pada pertengahan September 2026, Kementerian Hukum menyatakan akan menyesuaikan tata laksana pemeriksaan dan banding agar selaras dengan putusan tersebut. Lapangan praktik kini berada di masa transisi. Teks UU 65/2024 masih tertulis “huruf f dihapus”, tetapi secara konstitusional huruf f hidup kembali dan wajib dipakai pemeriksa. Ketegangan teknis ini akan diisi oleh petunjuk teknis DJKI, kemungkinan peraturan pelaksana, dan sengketa kasus demi kasus mengenai apa yang dimaksud dengan “peningkatan khasiat bermakna”.
Kesimpulan
Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 lahir dari wacana inovasi, pelayanan, dan harmonisasi internasional. Prosesnya relatif cepat. Ia berhasil memperluas objek paten, mempercepat prosedur, dan memasukkan kewajiban pengungkapan sumber daya genetik serta pengetahuan tradisional.
Namun amandemen itu juga melepas pagar anti-evergreening yang selama ini menahan monopoli obat tanpa inovasi substansial. Masyarakat sipil yang terabaikan di meja legislasi kemudian memenangkan sebagian argumennya di Mahkamah Konstitusi.
Situasi sekarang bukan “undang-undang baru sudah selesai”, melainkan “undang-undang baru sudah dikoreksi di jantung paling politisnya”. Perluasan objek paten, percepatan layanan, dan disclosure sumber daya genetik serta pengetahuan tradisional tetap berjalan. Yang tidak bertahan utuh adalah pergeseran paradigma farmasi yang diinginkan pembentuk undang-undang pada 2024. Negara, melalui MK, menarik kembali satu pagar publik yang sempat dilepas.
Undang-undang Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
Mengubah
Undang-undang Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
Latar Belakang
Pertimbangan UU 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga UU 13 Tahun 2016 Tentang Paten adalah:
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang paten kepada masyarakat serta untuk menyesuaikan dengan perkernbangan kebutuhan hukum masyarakat dan praktik internasional, perlu mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mernbentuk Undang-Undang tentang Pembahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
Dasar Hukum
Landasan hukum terbitnya UU 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga UU 13 Tahun 2016 Tentang Paten adalah:
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Penjelasan Umum
Paten sebagai salah satu kekayaan intelektual dalam bidang industri, memiliki peran penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Pelindungan dan pemajuan terhadap Paten dalam suatu negara akan berdampak signifikan dalam bidang perekonomian, industri, ilmu pengetahuan, kreatifitas penemuan, teknologi, dan kesehatan. Oleh karena itu, politik hukum pembentukan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten perlu diarahkan untuk merespons kebutuhan masyarakat dan perekonomian global secara adaptif dan responsif melalui kebijakan yang dapat menopang inovasi serta memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, perlu melakukan penataan sistem hukum di bidang Paten dengan menespons kebutuhan kebijakan pelayanan di bidang Paten yang memudahkan bagi masyarakat secara cepat, efektif, dan elfisien.
Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai payung hukum pelaksanaan Paten di Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum.
Selain itu, Indonesia sebagai negara abggota World Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade Organization (WTO) perlu menyesuaikan Undang-Undang ini dengan standar pengaturan dalam persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)/Persetujuan TRIPs, sehingga Undang-Undang ini perlu dilakukan perubahan.
Selain beberapa aspek di atas, beberapa aspek lain yang memerlukan perubahan pengaturan yaitu terkait isu inovasi, antara lain:
- perlu adanya penyesuaian terkait Paten sehubungan dengan pengaturan Paten sederhana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- perlu adanya kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, khususnya terhadap Invensi yang merupakan pengembangan dari produk/proses yang ada sebelumnya, yang seharusnya inovasi tersebut memperhatikan kemampuan lokal karena Indonesia merupakan negara dengan Sumber Daya Genetik yang sangat kaya untuk dapat dikembangkan, dan kebijakan Paten tidak boleh menghambat inovasi yang ada; dan
- kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah mengubah beberapa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan berinvestasi, yang salah satunya menyatakan bahwa mengimpor juga merupakan bentuk pelaksanaan Paten di Indonesia.
Isi Perubahan 3 UU Paten
Berikut adalah isi UU 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga UU 13 Tahun 2016 Tentang Paten, bukan format asli:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN.
Pasal I
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:
- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
diubah sebagai berikut:
- Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 18 dan angka 19 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
- Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk dan/atau proses, penyempurnaan, dan/atau pengembangan produk danlatau proses, serta sistem, metode, dan penggunaan.
- Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
- Permohonan adalah permohonan Paten atau Paten sederhana yang diajukan kepada Menteri.
- Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten.
- Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
- Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahli yang diangkat oleh Menteri dan diberi tugas serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
- Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.
- Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun noneksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- Komisi Banding Paten adalah komisi independen yang ada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten.
- Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan, dalam hubungan kerja atau Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi atau Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas atau Pemegang Paten dari Penerima Lisensi-wajib atau Pemegang Paten atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- Hari adalah hari kerja.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
- Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
- Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 4 diubah, huruf f dihapus, dan ditambahkan I (satu) huruf, yakni huruf g sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Invensi tidak mencakup:
- kreasi estetika;
- skema;
- metode untuk melakukan kegiatan:
- yang melibatkan kegiatan mental;
- permainan; dan
- bisnis;
- program komputer, kecuali Invensi yang diimplementasikan komputer;
- presentasi mengenai suatu informasi;
- Dihapus; dan
- teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
- Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
- Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:
- dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri;
- digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan ; dan/atau
- diumumkan oleh Inventornya dalam:
- sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau
- forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.
- Invensi juga tidak dianggap telah diumurnkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.
- Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:
- Ketentuan huruf a Pasal 9 diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyt sebagai berikut:
Pasal 9
Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:
- proses, produk, metode, sistem, dan penggunaan, yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- dihapus;
- makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.
- Penjelasan ayat (3) Pasal 14 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
- Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
- Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya, memberi izin melaksanakan Paten yang dimilikinya kepada pihak lain, dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
- dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- dalam hal Paten-metode, sistem, dan penggunaan: menggunakan metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi pelindungan Paten.
- Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.
- Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya, memberi izin melaksanakan Paten yang dimilikinya kepada pihak lain, dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
- Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20A
Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 membuat pernyataan pelaksanaan Paten di Indonesia dan memberitahukannya kepada Menteri paling lambat setiap akhir tahun.
- Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24
- Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya.
-
- Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan jumlah klaim lebih dari 10 (sepuluh), terhadap kelebihan klaim tersebut dikenai biaya.
- Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dapat diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik.
- Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (4) Pasal 25 diubah, ayat (21 huruf g dihapus, dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf j sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
- Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling sedikit memuat:
- tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon, dalam hal Pemohon bukan badan hukum;
- nama dan alamat lengkap Pemohon, dalam hal Pemohon badan hukum;
- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
- nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- judul Invensi; dan
- nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
- judul Invensi;
- deskripsi tentang Invensi;
- klaim Invensi;
- abstrak Invensi;
- gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
- surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- dihapus;
- surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor;
- surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik; dan
- surat pernyataan asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional jika Invensi berkaitan dengan Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional.
- Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.
- Klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling sedikit memuat:
- Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26
- Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar informasi asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional tersebut.
- Informasi tentang asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan secara elektronik dan/atau non-elektronik.
- Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk pertimbangan pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional.
- Pembagian hasil danlatau akses pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional.
-
Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28
- Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasa.
- Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.
- Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:
Pasa1 30
- Permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.
- Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan.
- Dokumen prioritas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.
- Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi Pemohon, Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.
- Dalam hal Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Permohonan tetap dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Hak Prioritas dengan membayar biaya.
- Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 34 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34
- Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan dan dicatat oleh Menteri.
- Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
- data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e;
- bukti pembayaran biaya Permohonan; dan
- tambahan biaya klaim jika diajukan dengan jumlah klaim lebih dari 10 (sepuluh).
- Dalam hal deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditulis dalam bahasa asing, berlaku ketentuan:
- jika deskripsi ditulis dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, deskripsi wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; atau
- jika deskripsi ditulis dalam bahasa Inggris, deskripsi wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia.
-
- Terjemahan deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Apahila deskripsi tentang Invensi yang ditulis dalam bahasa asing selain bahasa Inggris tidak dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), Permohonan dimaksud dianggap ditarik kembali.
- Apabila deskripsi tentang Invensi yang ditulis dalam bahasa Inggris tidak dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), Permohonan dimaksud dianggap ditarik kembali.
- Ketentuan ayat (3) Pasal 35 dihapus dan ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35
- Dalam hal persyaratan dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 belum lengkap, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan Permohonan tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pengiriman pemberitahuan oleh Menteri.
- Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan.
- Dihapus.
- Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri disertai alasan sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir.
- Dalam hal keadaan darurat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangarl jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis disertai bukti pendukung kepada Menteri.
- Menteri dapat memberikan perpanjarlgan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
-
Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36
- Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), atau ayat (6) Pemohon tidak melengkapi persyaratan dan kelengkapan Permohonan, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonarl dianggap ditarik kembali.
- Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali dengan dikenai biaya.
- Permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Permohonan dianggap ditarik kembali.
- Permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan hanya untuk melengkapi syarat dan/atau kelengkapan Permohonan.
-
Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 diubah dan di antara ayat (21 dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39
- Permohonan dapat dilakukan perubahan terhadap:
- data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f; dan/atau
- data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- Perubahan terhadap lampiran Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan perubahan tersebut tidak memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan terdahulu.
-
- Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai biaya.
- Dalam hal perubahan dilakukan dengan menambah jumlah klaim dari Permohonan semula, menjadi lebih dari 10 (sepuluh) klaim maka terhadap kelebihan klaim tersebut dikenai biaya.
- Jika Pemohon tidak membayar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan klaim dianggap ditarik kembali.
- Permohonan dapat dilakukan perubahan terhadap:
-
Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 43 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 43
- Permohonan hanya dapat ditarik kembali oleh Pemohon sebelum Menteri memberikan keputusan menyetujui atau menolak Permohonan.
- Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
-
-
Terhadap penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menerbitkan surat pemberitahuan yang menyatakan Permohonan ditarik kembali.
-
- Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali terhadap Permohonan yang telah ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dengan dikenai biaya.
-
- Permohonan kembali diajukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Permohonan diatur dengan Peraturan Menteri.
- Ketentuan ayat (3) Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 46
- Menteri mengumumkan Permohonan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak:
- Tanggal Penerimaan; atau
- tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- Dalam hal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan atas permintaan Pemohon dan dikenai biaya.
- Ketentuan ayat (2) Pasal 48 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf j sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 48
- Pengumuman berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan.
- Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:
- nama dan kewarganegaraan Inventor;
- nama dan alamat lengkap Pemohon dan Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- judul Invensi;
- Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas, nomor, dan negara tempat perrnohonan yang pertama kali diajukan dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
- abstrak Invensi;
- klasifikasi Invensi;
- gambar, dalam hal Permohonan dilampiri dengan gambar;
- nomor pengumuman;
- nomor Permohonan; dan
- asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional, dalam hal Permohonan berkaitan dengan Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional.
- Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 54
Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pas aL 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 39 ayat (2).
-
Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 55A
- Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat dilakukan lebih awal setelah Permohonan dinyatakan lengkap.
- Pemeriksaan substantif lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui permohonan kepada Menteri dan dikenai biaya.
- Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat sebelum Permohonan diumumkan.
- Hasil pemeriksaan substantif lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berakhir.
- Apabila dalam masa pengumuman terdapat pandangan dan/atau keberatan, Permohonan dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- Hasil pemeriksaan substantif lebih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) bulan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berakhir.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemeriksaan substantif lebih awal diatur dengan Peraturan Menteri.
-
Di dalam Bab V ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keempat
Pemeriksaan Substantif Kembali
-
Di antara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu)pasal, yakni Pasal 63A sehingga berbunyi sebagai herikut:
Pasal 63A
- Permohonan pemeriksaan substantif kembali diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- Pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan terhadap:
- penolakan Permohonan;
- koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten;
- keputusan pemberian Paten;
- penarikan kembali; dan/atau
- dianggap ditarik kembali.
- Pemeriksaan substantif kembali terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya.
- Permohonan pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diajukan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pemberian, penolakan, atau dianggap ditarik kembali Permohonan.
- Permohonan pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diajukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan penarikan kembali Permohonan.
- Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif kembali.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
-
Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 66
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Banding Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.
-
Ketentuan Pasal 67 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 67
- Permohonan banding dapat diajukan terhadap:
- penolakan Permohonan;
- koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten; dan/atau
- keputusan pemberian Paten
- Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- Dalam hal permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan oleh pemohon banding yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan banding harus diajukan melalui Kuasa.
- Dalam hal termohon banding terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termohon banding harus menunjuk Kuasa.
- Permohonan banding dapat diajukan terhadap:
-
Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 68 diubah sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 68
- Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan atau surat pemberitahuan penolakan pemeriksaan substantif kembali.
- Apabila Pemohon atau Kuasanya mengajukan banding setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan banding.
- Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan atas permohonan banding terhadap penolakan Permohonan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- Dalam permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.
- Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak merupakan alasan atau penjelasan baru yang memperluas lingkup Invensi.
- Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan pating lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan atas permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Dalam hal Komisi Banding Paten memutuskan untuk menerima permohonan banding terhadap penolakan Permohonan maka Menteri akan menindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten.
- Lampiran dari sertifikat Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicatat dan diumumkan oleh Menteri melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
-
Paragraf 3 Bagian Kedua Bab VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 3
Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi,
Klaim, darrlatau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten
atau Keputusan Pemeriksaan Substantif Kembali
-
Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 69 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9) sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 69
- Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi Paten atau surat pemberitahuan keputu$an pemeriksaan substantif kembali.
- Apabila Pemohon atau Kuasanya mengajukan banding setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan banding.
- Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan atas permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, danlatau gambar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
- pembatasan lingkup klaim;
- koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi; dan/atau
- klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu.
- Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengakibatkan lingkup pelindungan Invensi lebih luas dari lingkup pelindungan Invensi yang pertama kali diajukan.
- Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama 6 (enam) hulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan atas permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Dalam hal Keputusan Komisi Banding Paten menerima permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri menindaklanjutinya dengan mengubah lampiran sertifikat.
- Lampiran sertilikat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicatat dan diumumkan oleh Menteri melalui media elektronik danlatau media nonelektronik.
- Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dxrlatau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.
-
Ketentuan ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (9) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (10), sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 70
- Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten atau keputusan pemberian Paten berdasarkan pemeriksaan substantif kembali diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten.
- Apabila permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten yang telah diberikan kepada Pemegang Paten diajukan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang berkepentingan atau Kuasanya dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
- Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan atas permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- Dalam permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuraikan keberatan dan alasan secara lengkap disertai dengan bukti pendukung yang kuat.
- Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama I (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan atas permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan sebagian permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten, Menteri menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat Paten.
- Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan seluruh isi permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten maka Menteri mencabut sertifikat Paten.
- Perubahan lampiran sertifikat Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pencabutan sertifikat Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dicatat dan diumumkan oleh Menteri melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
- Terhadap keputusan pemberian Paten yang sedang diperiksa Komisi Banding Paten tidak dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.
-
Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 71A
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan banding Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.
-
Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 72
- Pemohon, termohon, atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan Komisi Banding Paten ke Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan.
- Dihapus.
- Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan kasasi.
- Pasal 73 dihapus.
-
Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 81
- Lisensi-wajib diberikan berdasarkan prinsip kemanfaatan dan bersifat non-eksklusif.
- Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- lingkup pemberian Lisensi-wajib terbatas sesuai tujuan pemberian Lisensi-wajib; dan
- jangka waktu pemberian Lisensi-wajib terbatas sesuai tujuan pemberian Lisensi-wajib.
- Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan, kecuali berkenaan dengan bagian atau aset perusahaan yang mendapatkan Lisensi-wajib.
- Pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.
-
Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 82A
Dalam hal Lisensi-wajib diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, berlaku ketentuan:
- Invensi yang diklaim dalam Paten kedua harus memiliki penyempurnaan teknis yang penting dengan signifikansi ekonomi yang bermakna, dalam kaitannya dengan Invensi yang diklaim dalam Paten Pertama;
- Pemegang Paten berhak saling memberikan Lisensi untuk menggqnakan Paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar; dan
- Lisensi-wajib pada Paten pertama tidak dapat dialihkan kecuali bersama-sama dengan Paten kedua.
-
Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 84A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 84A
Ketentuan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 84 ayat (1) huruf b dikecualikan dalam hal terdapat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa pelaksanaan Paten terbukti dan/atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- Pasal 85 dihapus.
- Pasal 93 dihapus.
-
Ketentuan ayat (2) Pasal 103 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 103
- Lisensi-wajib berakhir karena selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Lisensi-wajib oleh Menteri atau karena putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib.
- Selain karena selesainya jangka waktu Lisensi-wajib dan putusan Pengadilan Niaga yang membatalkan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lisensi-wajib juga berakhir karena pembatalan berdasarkan Keputusan Menteri atas permohonan Pemegang Paten jika:
- alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi-wajib tidak ada lagi;
- penerima Lisensi-wajib tidak melaksanakan Lisensi-wajib atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakan Lisensi-wajib;
- penerima Lisensi-wajib tidak menaati syarat dan ketentuan lainnya; atau
- pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaarl Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib pertama, dalam hal diberikan beberapa Lisensi-wajib.
- Permohonan pembatalan keputusan pemberian Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan setelah penerima Lisensi-wajib tidak melaksanakan Paten berdasarkan Lisensi-wajib dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pemberian Lisensi-wajib.
- Syarat dan ketentuan lainnya yang harus ditaati oleh penerima Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
- pembayaran Imbalan; atau
- ketaatan atas lingkup Lisensi,
-
Ketentuan ayat (2) Pasal 108 diubah sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 108
- Hak atas Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- Syarat dan tata cara pengajuan hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan fidusia.
-
Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) Pasal 109 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 109
- Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan:
- berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; atau
- kebutuhan mendesak untuk kepentingan masyarakat.
- Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbatas, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat nonkomersial.
- Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari Menteri dan menteri terkait atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.
- Dalam hal Pemerintah tidak atau belum melaksanakan sendiri Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaksanaan Paten hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Paten dengan persetujuan Pemerintah.
- Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan Paten dapat dilaksanakan.
- Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan:
-
Ketentuan huruf a Pasal 111 diubah sehingga Pasa1 111 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 111
Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b meliputi:
- produk farmasi, alat kesehatan, dan/atau bioteknologi yang harganya mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan kecacatan yang signifikan, dan/atau merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- produk kimia dan/atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian yang diperlukan untuk ketahanan pangan;
- obat hewan Yang diperlukan untuk menanggutangi hama dan/atau penyakit hewan yang berjangkit secara luas; dan/atau
- proses dan/atau produk untuk menanggulangi bencana alam dan/atau bencana lingkungan hidup.
-
Di antara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasat 111A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 111A
- Menteri dapat memutuskan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah atas impor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia.
- Menteri dapat memutuskan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk mengekspor produk farmasi yang diberi Paten dan diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara belum berkembang.
-
Ketentuan ayat (2) Pasal 112 diubah sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 112
- Dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a dan Pasal 110, Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- Dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk kebutuhan mendesak bagi kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b dan Pasal 111, tidak mengurangi hak Pemegang Paten untuk melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
-
Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 126 diubah, sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 126
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan.
- Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Paten dan Paten sederhana, meliputi biaya tahunan dibayarkan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan 1 (satu) tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya wajib dibayar setiap tahun dan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa pelindungan tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi masa tenggang selama 6 (enam) bulan dengan dikenai denda sebanyak 100% (seratus persen) dihitung dari jumlah biaya tahunan yang terutang.
-
Ketentuan ayat (1) Pasal 128 diubah dan ayat (2), ayat (3), ayat (a), ayat (5), dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 128
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayar sampai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Paten dinyatakan dihapus.
- Dihapus.
- Dihapus.
- Dihapus.
- Dihapus.
- Dihapus.
-
Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 128A
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan masa tenggang pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
-
Ketentuan ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (4) Pasal 132 diubah, ayat (1) huruf d dihapus, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 132
- Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dilakukan jika:
- Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 9 seharusnya tidak diberikan;
- Pemegang Paten mempunyai iktikad tidak baik dalam pengungkapan informasi asal dari Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- Paten dimaksud sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invensi yang sama; atau
- Dihapus;
- Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.
-
- Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
- jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga; atau
- pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.
- Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
- Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dihapuskan.
- Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga.
- Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dilakukan jika:
-
Ketentuan ayat (1) Pasal 134 dihapus dan ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 134
- Dihapus.
- Dalam hal penghapusan Paten berdasarkan Pasal 130 huruf d, Menteri wajib memberitahukan kepada Pemegang Paten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebelum Paten dimaksud dinyatakan hapus.
- Tidak diterimanya surat pemberitahuan oleh Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13O huruf d.
-
Ketentuan huruf b Pasal 167 diubah sehingga Pasal 167 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 167
Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII dan gugatan perdata atas:
- impor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan telah dipasarkan di suatu negara secara sah dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- produksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia sebelum berakhirnya pelindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan dan riset kemudian melakukan pemasaran setelah pelindungan Paten dimaksud berakhir.
Pasal II
- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
- Permohonan Paten yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Paten sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
- Masa pelindungan permohonan Paten sederhana yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dihitung sejak Tanggal Penerimaan;
- Paten yang telah diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu pelindungannya berakhir.
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Posting Komentar