Beranda 2019 Keinsinyuran PP Profesi

PP 25 tahun 2019 tentang Keinsinyuran

Updated: • 0 • min read
Table of Contents
PP 25 tahun 2019 tentang Keinsinyuran

PP 25 tahun 2019 tentang Keinsinyuran merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 17, Pasal 22, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Peraturan Pemerintah ini disusun guna memberikan rincian pengaturan dalam Praktik Keinsinyuran, yakni untuk memberikan landasan dan kepastian hukum serta pelindungan hukum kepada Insinyur, Pengguna Keinsinyuran, dan Pemanfaat Keinsinyuran.

Apa Lingkup Pengaturan PP Keinsinyuran

Lingkup Pengaturan dalam PP 25 tahun 2019 tentang Keinsinyuran ini meliputi disiplin teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran; program profesi Insinyur; registrasi Insinyur; Insinyur Asing; dan pembinaan Keinsinyuran.

Apa itu Insinyur?

Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang Keinsinyuran. Insinyur bekerja sebagai insinyur yang menyelenggarakan Praktik Keinsinyuran. Praktik Keinsinyuran adalah penyelenggaraan kegiatan Keinsinyuran.

Apa itu Disiplin Teknik Keinsinyuran?

Keinsinyuran mencakup disiplin teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran. Disiplin teknik Keinsinyuran merupakan bagian dari rumpun ilmu terapan sebagai aplikasi ilmu dalam kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Cakupan disiplin teknik Keinsinyuran meliputi kebumian dan energi; rekayasa sipil dan lingkungan terbangun; industri; konservasi dan pengelolaan sumber daya alam; pertanian dan hasil pertanian; teknologi kelautan dan perkapalan; dan aeronotika dan astronotika.

Apa itu Bidang Keinsinyuran?

Bidang Keinsinyuran merupakan kegiatan profesi yang memerlukan keahlian teknik.

Cakupan bidang Keinsinyuran meliputi pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi; penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi; konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi; teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan proses produk; ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral; penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan sumber daya alami; dan pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset.

Apa itu Program Profesi Insinyur?

Program Profesi Insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi Keinsinyuran.

Program Profesi Insinyur diselenggarakan untuk memberikan arah pertumbuhan dan peningkatan profesionalisme Insinyur sebagai pelaku profesi yang andal dan berdaya saing tinggi, dengan hasil pekerjaan yang bermutu serta terjaminnya kemaslahatan masyarakat; dan meletakkan Keinsinyuran Indonesia pada peran dalam pembangunan nasional melalui peningkatan nilai tambah kekayaan tanah air dengan menguasai dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun kemandirian Indonesia.

Program Profesi Insinyur dilaksanakan melalui program studi Program Profesi Insinyur. Program studi Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan industri sesuai dengan standar Program Profesi Insinyur. Penyelenggaraan program studi Program Profesi Insinyur oleh perguruan tinggi harus mendapatkan izin Menteri.

Selain melalui Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Program Profesi Insinyur dapat juga dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau. Rekognisi pembelajaran lampau merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja di dalam sektor pendidikan formal.

Program Profesi Insinyur melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau dapat diikuti oleh seluruh lulusan program sarjana teknik kurikulum 4 (empat) tahun dan program sarjana teknik terapan kurikulum 4 (empat) tahun dengan pengalaman kerja Keinsinyuran. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rekognisi pembelajaran lampau Program Profesi Insinyur diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengesahan PP Keinsinyuran

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2019 oleh Presiden Joko Widodo.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 18 April 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 66. Penjelasan atas PP 25 tahun 2019 tentang Keinsinyuran ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332. Agar setiap orang mengetahuinya.

Analisis Mendalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran merupakan peraturan pelaksana utama yang merinci ketentuan teknis dari UU Keinsinyuran. Peraturan ini ditetapkan pada 12 April 2019 oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada 18 April 2019. Hingga kini PP tersebut masih berlaku dan menjadi landasan operasional bagi profesionalisme insinyur di Indonesia.

Sejarah dan Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran lahir untuk memberikan payung hukum bagi profesi insinyur yang sebelumnya kurang diatur secara spesifik. Undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksana untuk beberapa pasal penting, antara lain terkait disiplin teknik, program profesi, registrasi, insinyur asing, dan pembinaan. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 disusun untuk mengisi kekosongan tersebut, memberikan kepastian hukum, melindungi insinyur, pengguna jasa, dan masyarakat, serta mendorong profesionalisme dalam rangka keselamatan kerja, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas rekayasa. Latar belakangnya juga mencakup kebutuhan meningkatkan daya saing insinyur Indonesia dalam pembangunan nasional serta mengatur praktik keinsinyuran secara tertib.

Proses Pembentukan

Proses penyusunan Peraturan Pemerintah ini mengikuti amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014, khususnya Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 17, Pasal 22, dan Pasal 49. Pemerintah, melalui kementerian terkait, menyusun draf yang kemudian ditetapkan oleh Presiden. Prosesnya relatif teknis dan administratif, berbeda dengan proses legislasi undang-undang yang lebih politis. Peraturan Pemerintah ini menjadi instrumen kunci agar Undang-Undang Keinsinyuran tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat dijalankan melalui mekanisme pendidikan profesi, registrasi, dan pengawasan.

Isi Pokok dan Perubahan yang Dibawa

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 meliputi disiplin teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran, Program Profesi Insinyur, registrasi Insinyur, Insinyur Asing, serta pembinaan Keinsinyuran dan sanksi administratif.

Disiplin teknik mencakup kebumian dan energi, rekayasa sipil dan lingkungan terbangun, industri, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, pertanian dan hasil pertanian, teknologi kelautan dan perkapalan, serta aeronotika dan astronotika. Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang mendapat izin Menteri, dengan syarat peserta memiliki kualifikasi sarjana teknik atau setara. Lulusan mendapatkan gelar profesi Insinyur.

Ketentuan terpenting adalah kewajiban setiap insinyur yang melakukan praktik keinsinyuran untuk memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur yang diterbitkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Surat Tanda Registrasi Insinyur mensyaratkan Sertifikat Kompetensi Insinyur. Insinyur asing juga diatur ketat, harus memiliki izin kerja dan melakukan alih pengetahuan. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur pembinaan oleh pemerintah, termasuk audit kinerja, serta sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara, denda, hingga pencabutan izin bagi yang melanggar.

Implementasi di Lapangan

Implementasi Peraturan Pemerintah ini telah berjalan lebih dari enam tahun. Program Profesi Insinyur berkembang di berbagai perguruan tinggi. Persatuan Insinyur Indonesia aktif menerbitkan Surat Tanda Registrasi Insinyur dan Sertifikat Insinyur Profesional pada tingkat Pratama, Madya, dan Utama. Namun, kesadaran dan kepatuhan masih belum merata. Banyak praktisi, termasuk Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang keinsinyuran, belum memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur. Penegakan sanksi administratif masih terbatas, dan sosialisasi belum optimal di seluruh sektor dan daerah. Registrasi dan sertifikasi telah menjadi persyaratan dalam beberapa proyek, tetapi belum sepenuhnya menjadi norma wajib di lapangan.

Aspek Ketentuan dalam PP 25/2019 Status Implementasi Kendala Utama
Program Profesi Insinyur Diselenggarakan perguruan tinggi berizin Berkembang di banyak perguruan tinggi Kapasitas dan pemerataan akses
Surat Tanda Registrasi Insinyur Wajib untuk praktik keinsinyuran, diterbitkan PII Berjalan, jumlah bertambah Kesadaran rendah, biaya, prosedur
Sertifikat Kompetensi Syarat STRI, berlaku jangka tertentu Tersedia melalui lembaga sertifikasi Standar dan mutu uji kompetensi
Insinyur Asing Izin kerja dan alih pengetahuan Diatur Pengawasan transfer teknologi
Pembinaan dan pengawasan Pemerintah dan PII Berjalan terbatas Koordinasi dan kapasitas
Sanksi administratif Peringatan, penghentian, denda Jarang ditegakkan keras Penegakan selektif

Aturan Pelaksanaan dan Terkait Utama

Peraturan atau Instrumen Nomor atau Sumber Materi Pokok
Undang-Undang 11 Tahun 2014 Payung hukum Keinsinyuran
Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2019 Peraturan pelaksanaan utama
Surat Edaran PII SE terkait STRI tahun 2019 dan seterusnya Persyaratan, biaya, alur penerbitan STRI
Peraturan atau Keputusan PII Berbagai Standar kompetensi, jenjang Insinyur Profesional
Peraturan Menteri Terkait pendidikan tinggi Izin penyelenggaraan Program Profesi Insinyur
Pedoman atau SOP lembaga sertifikasi Internal Uji kompetensi dan penerbitan sertifikat

Paradoks dalam Kebijakan

Terdapat beberapa paradoks yang melekat pada peraturan ini. Pertama, profesionalisme diwajibkan melalui Surat Tanda Registrasi Insinyur, tetapi kesadaran praktisi termasuk Aparatur Sipil Negara masih rendah. Kedua, organisasi profesi memiliki peran sentral, tetapi prosedur dan biaya dapat menjadi hambatan bagi insinyur di daerah. Ketiga, tujuan utama adalah keselamatan dan kualitas rekayasa, tetapi sanksi jarang ditegakkan secara konsisten. Keempat, regulasi mengatur alih teknologi dari insinyur asing, tetapi efektivitas transfer pengetahuan sering dipertanyakan. Kelima, jenjang profesionalisme bagus di atas kertas, tetapi industri sering lebih mengutamakan pengalaman praktis.

Isu yang Ramai Dibahas

Isu yang paling menonjol adalah kewajiban Surat Tanda Registrasi Insinyur dan implikasinya terhadap praktik keinsinyuran, termasuk risiko sanksi bagi yang tidak memiliki. Diskusi juga mencakup penyalahgunaan gelar Insinyur tanpa registrasi yang sah, peran Persatuan Insinyur Indonesia sebagai penerbit Surat Tanda Registrasi Insinyur, serta bagaimana Program Profesi Insinyur diintegrasikan dengan kebutuhan industri. Isu lain meliputi kesiapan insinyur Indonesia menghadapi proyek infrastruktur besar dan persaingan global, serta interaksi regulasi ini dengan sistem sertifikasi kompetensi nasional.

Isu yang Sering Disepelekan

Beberapa isu kurang mendapat sorotan memadai. Di antaranya adalah pemerataan akses Program Profesi Insinyur dan sertifikasi di luar Pulau Jawa, dampak biaya dan waktu terhadap insinyur muda atau di daerah, perlindungan insinyur dari eksploitasi dalam proyek, serta integrasi regulasi ini dengan sistem kepegawaian Aparatur Sipil Negara. Isu etika profesional, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan dalam praktik keinsinyuran juga sering terabaikan dibanding aspek administratif. Selain itu, pengawasan terhadap kualitas transfer teknologi dari insinyur asing jarang menjadi fokus utama.

Kondisi Terkini

Pada tahun 2026, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 masih berlaku penuh dan menjadi rujukan utama bersama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Program Profesi Insinyur telah menghasilkan banyak lulusan, dan jumlah pemegang Surat Tanda Registrasi Insinyur terus bertambah. Persatuan Insinyur Indonesia semakin aktif dalam sertifikasi dan pembinaan. Namun, kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan masih signifikan. Banyak proyek infrastruktur berjalan dengan campuran tenaga yang memiliki dan tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur. Sosialisasi dan penegakan masih perlu ditingkatkan agar regulasi benar-benar mengubah budaya profesionalisme insinyur di Indonesia.

Apakah Perlu Ada Perbaikan?

Ya, perbaikan atau penyempurnaan diperlukan agar implementasi lebih efektif. Perbaikan ideal mencakup penguatan sosialisasi dan insentif agar kepemilikan Surat Tanda Registrasi Insinyur menjadi norma, terutama bagi Aparatur Sipil Negara dan praktisi di sektor publik. Penyederhanaan prosedur dan penyesuaian biaya agar lebih inklusif juga penting. Penguatan mekanisme penegakan sanksi yang konsisten dan transparan, evaluasi mutu Program Profesi Insinyur dan standar kompetensi agar lebih relevan dengan kebutuhan industri dan teknologi baru, penguatan pengawasan alih teknologi dari insinyur asing, harmonisasi dengan regulasi ketenagakerjaan dan pengadaan barang jasa, serta peningkatan peran daerah dan perguruan tinggi dalam pemerataan akses.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 merupakan langkah penting untuk menertibkan dan meningkatkan profesionalisme keinsinyuran di Indonesia. Tanpa penguatan implementasi, penegakan, dan penyesuaian terhadap realitas lapangan serta perkembangan teknologi, peraturan ini berisiko hanya menjadi dokumen administratif yang kurang berdampak pada kualitas rekayasa, keselamatan, dan daya saing nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran

Latar Belakang

Pertimbangan terbitnya PP 25 tahun 2019 tentang Keinsinyuran adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 17, Pasal 22, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Dasar Hukum

Dasar hukum terbitnya PP 25 tahun 2019 tentang Keinsinyuran adalah:

  1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);

Penjelasan Umum

Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 17, Pasal 22, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Peraturan Pemerintah ini disusun guna memberikan rincian pengaturan dalam Praktik Keinsinyuran, yakni untuk memberikan landasan dan kepastian hukum serta pelindungan hukum kepada Insinyur, Pengguna Keinsinyuran, dan Pemanfaat Keinsinyuran.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan juga untuk memberikan arah pertumbuhan dan peningkatan profesionalisme Insinyur, meletakkan Keinsinyuran Indonesia pada peran dalam pembangunan nasional, serta menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keinsinyuran Indonesia yang baik dalam rangka meningkatkan keselamatan kerja, keberlanjutan lingkungan, serta keunggulan hasil rekayasa, untuk meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan Insinyur dan masyarakat.

Secara umum peraturan pemerintah ini mengatur mengenai disiplin teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran, Program Profesi Insinyur, registrasi Insinyur, Insinyur Asing, pembinaan, dan sanksi administratif. Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai penyesuaian bagi Insinyur Asing.

Isi PP 25 tahun 2019

Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran, bukan format asli:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEINSINYURAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
  2. Praktik Keinsinyuran adalah penyelenggaraan kegiatan Keinsinyuran.
  3. Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang Keinsinyuran.
  4. Insinyur Asing adalah Insinyur yang berkewarganegaraan asing.
  5. Program Profesi Insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi Keinsinyuran.
  6. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi Keinsinyuran yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang Keinsinyuran dengan mengacu pada standar kompetensi Insinyur.
  7. Sertifikat Kompetensi Insinyur adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Insinyur yang telah lulus Uji Kompetensi.
  8. Surat Tanda Registrasi Insinyur adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada Insinyur yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur dan diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Keinsinyuran.
  9. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Insinyur untuk menjalankan Praktik Keinsinyuran secara berkesinambungan.
  10. Dewan Insinyur Indonesia yang selanjutnya disingkat DII adalah lembaga yang beranggotakan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Keinsinyuran yang berwenang membuat kebijakan penyelenggaraan Keinsinyuran dan pengawasan pelaksanaannya.
  11. Persatuan Insinyur Indonesia, yang selanjutnya disingkat PII, adalah organisasi wadah berhimpun Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia.
  12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

  1. disiplin teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran;
  2. program profesi Insinyur;
  3. registrasi Insinyur;
  4. Insinyur Asing; dan
  5. pembinaan Keinsinyuran.

BAB II
DISIPLIN TEKNIK KEINSINYURAN DAN BIDANG KEINSINYURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Keinsinyuran mencakup disiplin teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran.

Pasal 4

  1. Disiplin teknik Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari rumpun ilmu terapan sebagai aplikasi ilmu dalam kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
  2. Bidang Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kegiatan profesi yang memerlukan keahlian teknik.

Bagian Kedua
Disiplin Teknik Keinsinyuran

Pasal 5

Cakupan disiplin teknik Keinsinyuran meliputi:

  1. kebumian dan energi;
  2. rekayasa sipil dan lingkungan terbangun;
  3. industri;
  4. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;
  5. pertanian dan hasil pertanian;
  6. teknologi kelautan dan perkapalan; dan
  7. aeronotika dan astronotika.

Pasal 6

  1. Disiplin teknik kebumian dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi:
    1. teknik geofisika;
    2. teknik geodesi dan geomatika;
    3. teknik geologi; dan
    4. teknik geokimia.
  2. Disiplin teknik rekayasa sipil dan lingkungan terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit meliputi:
    1. teknik bangunan;
    2. perencanaan perkotaan dan wilayah; dan
    3. teknik penyehatan.
  3. Disiplin teknik industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit meliputi:
    1. teknik mesin;
    2. teknik kimia;
    3. teknik industri;
    4. teknik fisika;
    5. teknik material;
    6. teknik elektro;
    7. teknik telekomunikasi;
    8. teknik informatika; dan
    9. teknik farmasi
  4. Disiplin teknik konservasi dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling sedikit meliputi:
    1. teknik pertambangan;
    2. teknik perminyakan;
    3. teknik metalurgi;
    4. teknik lingkungan;
    5. teknik konservasi energi; dan
    6. teknik bioenergi dan kemurgi.
  5. Disiplin teknik pertanian dan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e paling sedikit meliputi:
    1. teknik pertanian;
    2. teknik industri pertanian;
    3. teknik kehutanan;
    4. teknik hasil pertanian; dan
    5. teknik peternakan.
  6. Disiplin teknik teknologi kelautan dan perkapalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f paling sedikit meliputi:
    1. teknik kelautan; dan
    2. teknik perkapalan.
  7. Disiplin teknik aeronotika dan astronotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g paling sedikit meliputi:
    1. teknik penerbangan;
    2. teknik dirgantara; dan
    3. teknik astronotika.
  8. Penambahan disiplin teknik Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  9. Penambahan disiplin teknik Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Bidang Keinsinyuran

Pasal 7

Cakupan bidang Keinsinyuran meliputi:

  1. pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi;
  2. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi;
  3. konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi;
  4. teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan proses produk;
  5. ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral;
  6. penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan sumber daya alami; dan
  7. pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset.

Pasal 8

  1. Pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit meliputi kegiatan:
    1. perencanaan program;
    2. penerapan program pendidikan tinggi teknik/teknologi; dan
    3. penerapan program pelatihan teknik/teknologi.
  2. Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit meliputi kegiatan:
    1. konsep teknologi;
    2. metode dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
    3. penelitian;
    4. percobaan;
    5. pemodelan;
    6. pengembangan; dan
    7. komersialisasi.
  3. Konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit meliputi kegiatan:
    1. pengkajian kelayakan;
    2. penelitian tanah;
    3. perencanaan;
    4. perancangan;
    5. pelaksanaan;
    6. pengawasan;
    7. pembangunan terintegrasi;
    8. pengoperasian;
    9. pemeliharaan;
    10. pembongkaran;
    11. manajemen penyelenggaraan konstruksi bangunan; dan
    12. pembangunan kembali.
  4. Teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan proses produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d paling sedikit meliputi kegiatan:
    1. pengembangan teknik produksi;
    2. perencanaan proses manufaktur;
    3. pengoperasian;
    4. pemeliharaan;
    5. pengembangan;
    6. modifikasi;
    7. pelayanan pada masyarakat; dan
    8. jasa industri.
  5. Ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e paling sedikit meliputi kegiatan:
    1. penyelidikan umum/survey pendahuluan;
    2. eksplorasi;
    3. studi kelayakan;
    4. konstruksi;
    5. penambangan/eksploitasi;
    6. pengolahan dan pemurnian;
    7. pengangkutan dan penjualan;
    8. pemanfaatan; dan
    9. pasca tambang/pasca eksploitasi.
  6. Penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan sumber daya alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f paling sedikit meliputi kegiatan:
    1. pengkajian kelayakan;
    2. penelitian kesesuaian alam;
    3. perencanaan;
    4. perancangan;
    5. penerapan teknologi budi daya hayati;
    6. pengelolaan;
    7. pemeliharaan; dan
    8. komersialisasi.
  7. Pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g paling sedikit meliputi:
    1. pelaksanaan fungsi manajemen;
    2. pelayanan publik;
    3. pembangunan aset negara;
    4. pelaksanaan kegiatan pengembangan aset negara; dan
    5. penerbitan regulasi dan kebijakan pelayanan publik.
  8. Penambahan bidang Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  9. Penambahan terhadap bidang Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III
PROGRAM PROFESI INSINYUR

Pasal 9

Program Profesi Insinyur diselenggarakan untuk:

  1. memberikan arah pertumbuhan dan peningkatan profesionalisme Insinyur sebagai pelaku profesi yang andal dan berdaya saing tinggi, dengan hasil pekerjaan yang bermutu serta terjaminnya kemaslahatan masyarakat; dan
  2. meletakkan Keinsinyuran Indonesia pada peran dalam pembangunan nasional melalui peningkatan nilai tambah kekayaan tanah air dengan menguasai dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun kemandirian Indonesia.

Pasal 10

  1. Program Profesi Insinyur dilaksanakan melalui program studi Program Profesi Insinyur.
  2. Program studi Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan industri sesuai dengan standar Program Profesi Insinyur.
  3. Penyelenggaraan program studi Program Profesi Insinyur oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin Menteri.

Pasal 11

Perguruan tinggi diberikan izin untuk menyelenggarakan program studi Program Profesi Insinyur setelah memenuhi persyaratan:

  1. memiliki peringkat terakreditasi perguruan tinggi unggul atau A;
  2. memiliki paling sedikit 5 (lima) Program Studi Sarjana Teknik;
  3. jumlah Program Studi Sarjana Teknik peringkat terakreditasi unggul atau A paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan Program Studi Sarjana Teknik;
  4. memiliki paling sedikit 6 (enam) dosen tetap pada setiap program studi;
  5. memiliki jumlah dosen yang telah sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam profesi Keinsinyuran;
  6. memiliki perjanjian kerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan/atau kalangan industri; dan
  7. telah menyusun kurikulum program studi Program Profesi Insinyur bersama dengan PII dan/atau himpunan keahlian Keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh PII.

Pasal 12

  1. Seseorang yang akan mengikuti program studi Program Profesi Insinyur memiliki kualifikasi akademik:
    1. sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik; atau
    2. sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang disetarakan dengan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik melalui program penyetaraan.
  2. Program penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
  3. Program penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh sarjana pendidikan bidang teknik dan sarjana bidang sains yang memiliki pengalaman kerja dalam Praktik Keinsinyuran paling sedikit 3 (tiga) tahun.
  4. Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perusahaan atau lembaga pemberi kerja dan/atau surat pernyataan.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

  1. Selain melalui Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Program Profesi Insinyur dapat juga dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
  2. Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja di dalam sektor pendidikan formal.
  3. Program Profesi Insinyur melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diikuti oleh seluruh lulusan program sarjana teknik kurikulum 4 (empat) tahun dan program sarjana teknik terapan kurikulum 4 (empat) tahun dengan pengalaman kerja Keinsinyuran.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rekognisi pembelajaran lampau Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program studi Program Profesi Insinyur diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

  1. Seseorang yang telah memenuhi standar Program Profesi Insinyur, baik melalui program studi Program Profesi Insinyur maupun melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau serta lulus Program Profesi Insinyur berhak mendapatkan sertifikat profesi Insinyur.
  2. Sertifikat profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh PII.

Pasal 16

  1. Seseorang yang telah lulus Program Profesi Insinyur diberikan gelar profesi Insinyur.
  2. Gelar profesi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh perguruan tinggi penyelenggara Program Profesi Insinyur.

BAB IV
REGISTRASI INSINYUR

Pasal 17

  1. Setiap Insinyur yang akan melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur.
  2. Registrasi Insinyur dilakukan oleh PII.
  3. Surat Tanda Registrasi Insinyur dikeluarkan oleh PII.

Pasal 18

  1. Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Insinyur harus memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur.
  2. Sertifikat Kompetensi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus Uji Kompetensi.
  3. Sertifikat Kompetensi Insinyur berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  4. Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

  1. Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur, dikenakan biaya.
  2. Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DII setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
  3. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Pasal 20

Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling sedikit mencantumkan:

  1. jenjang kualifikasi profesi; dan
  2. masa berlaku.

Pasal 21

  1. Jenjang kualifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
    1. Insinyur profesional pratama;
    2. Insinyur profesional madya; dan
    3. Insinyur profesional utama.
  2. Kriteria jenjang kualifikasi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta mendapatkan rekomendasi dari DII.

Pasal 22

  1. Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun.
  2. Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
    1. tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
    2. memenuhi persyaratan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
  3. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh PII sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan:
    1. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Insinyur; dan
    2. mengembangkan tanggung jawab sosial Insinyur pada lingkungan profesinya dan masyarakat di sekitarnya.

BAB V
INSINYUR ASING

Pasal 23

  1. Insinyur Asing dapat melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia setelah memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Surat izin kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
  3. Untuk mendapat surat izin kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Insinyur Asing harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur.
  4. Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh PII berdasarkan:
    1. surat tanda registrasi menurut hukum negaranya; atau
    2. Sertifikat Kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Surat Tanda Registrasi Insinyur bagi Insinyur Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh PII.

Pasal 24

  1. Insinyur Asing wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.
  2. Alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    1. mengembangkan dan meningkatkan jasa Praktik Keinsinyuran pada perusahaan atau lembaga tempatnya bekerja;
    2. mengalihkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya kepada Insinyur; dan/atau
    3. memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, penelitian, dan/atau pengembangan di bidang Keinsinyuran tanpa dipungut biaya.
  3. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh DII.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 25

  1. Pembinaan Keinsinyuran menjadi tanggung jawab Pemerintah.
  2. Pembinaan Keinsinyuran dilaksanakan untuk:
    1. mendorong tumbuhnya iklim inovasi;
    2. menghasilkan produk berdaya saing; dan
    3. meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi Insinyur yang profesional.
  3. Tanggung jawab pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan menteri yang terkait.

Pasal 26

Pembinaan Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan:

  1. menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas Keinsinyuran berdasarkan rekomendasi DII;
  2. melakukan pemberdayaan Keinsinyuran;
  3. meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan, dan kemampuan perekayasaan;
  4. mendorong industri yang berkaitan dengan Keinsinyuran untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi;
  5. mendorong Insinyur agar kreatif dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah;
  6. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keinsinyuran;
  7. melakukan pembinaan dalam kaitan dengan remunerasi tarif jasa Keinsinyuran yang setara dan berkeadilan;
  8. mendorong peningkatan produksi dalam negeri yang berdaya saing dari jasa Keinsinyuran;
  9. meningkatkan peran Insinyur dalam pembangunan nasional; dan
  10. melakukan sosialisasi dan edukasi guna menarik minat generasi muda untuk mengikuti pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berprofesi sebagai Insinyur.

Pasal 27

  1. Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah dapat melakukan audit kinerja Keinsinyuran.
  2. Audit kinerja Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan dan penilaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria Praktik Keinsinyuran.

Pasal 28

  1. Norma, standar, prosedur, dan kriteria merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam Praktik Keinsinyuran.
  2. PII melakukan pembinaan kepada anggotanya untuk menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk Praktik Keinsinyuran diatur oleh Menteri atau menteri terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

  1. PII memfasilitasi pemerolehan asuransi profesi bagi Insinyur sesuai pencatatan data di PII dengan jenjang dan klasifikasi Surat Tanda Registrasi Insinyur.
  2. Ketentuan mengenai pemerolehan asuransi profesi bagi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Jenis Pelanggaran dan Jenis Sanksi

Pasal 30

  1. Insinyur yang melakukan kegiatan Keinsinyuran tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. peringatan tertulis; dan/atau
    2. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran.
  3. Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Pasal 31

  1. Dalam hal Insinyur yang telah mendapatkan Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melakukan kegiatan Keinsinyuran yang menimbulkan kerugian materiil, Insinyur dikenai sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. peringatan tertulis;
    2. denda;
    3. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran;
    4. pembekuan Surat Tanda Registrasi Insinyur; dan/atau
    5. pencabutan Surat Tanda Registrasi Insinyur.

Pasal 32

  1. Insinyur Asing yang melakukan kegiatan Keinsinyuran di Indonesia tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. peringatan tertulis;
    2. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran;
    3. pembekuan izin kerja;
    4. pencabutan izin kerja; dan/atau
    5. tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Insinyur Asing yang dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa denda.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 33

  1. Dugaan pelanggaran administratif diperoleh dari:
      <
    1. hasil pemeriksaan aparat pemerintah;
    2. pengaduan;
    3. laporan; dan/atau
    4. pemberitaan media massa.
  2. PII melakukan pemeriksaan dan/atau investigasi terhadap dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PII dapat memanggil Insinyur dan/atau Insinyur Asing yang bersangkutan.

Pasal 34

  1. Dalam hal seseorang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17, PII menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31.
  2. Dalam hal seseorang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24:
    1. PII menjatuhkan sanksi berupa:
      1. peringatan tertulis;
      2. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran;
      3. tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
      4. denda.
    2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin kerja dan pencabutan izin kerja.

Pasal 35

Seseorang yang telah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dapat mengajukan keberatan kepada PII.

Pasal 36

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh PII.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

  1. Insinyur Asing yang telah bekerja di Indonesia dan belum memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur atau Sertifikat Kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur dari PII dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan
  2. Insinyur Asing yang telah bekerja di Indonesia dan belum memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur dari PII namun telah memiliki surat tanda registrasi atau Sertifikat Kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya harus mendaftarkan diri kepada PII paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Demikianlah bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Dokumen PP 25 tahun 2019 tentang Keinsinyuran

Dokumen Penjelasan PP 25 tahun 2019 tentang Keinsinyuran

Demikianlah Sobat Aturlah.ID salinan isi PP 25 tahun 2019 tentang Keinsinyuran. Tulisan ini untuk informasi, bukan opini hukum dan bukan pengganti konsultasi dengan profesional. Selalu cek naskah resmi di JDIH, JDIHN, dan Peraturan.go.id, terima kasih.

Posting Komentar