UU 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

Table of Contents

UU 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar mencabut Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2717). Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar disebutkan bahwa Lalu Lintas Devisa adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk. Devisa adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional. Sistem Nilai Tukar adalah sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

Pengesahan UU 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar disahkan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 17 Mei 1999 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar diundangkan Menteri Sekretaris Negara Muladi pada tanggal 17 Mei 1999 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67. Penjelasan Atas UU 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844. Agar setiap orang mengetahuinya.

Arus Bebas Yang Mengguncang Rupiah Perjalanan Panjang Pengaturan Devisa Dan Nilai Tukar

Undang Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar menjadi landasan hukum bagi rezim devisa bebas di Indonesia. Regulasi ini lahir bersamaan dengan reformasi bank sentral pada 17 Mei 1999. Tulisan ini menguraikan secara mendalam sejarah global dan lokal, proses pembentukan, perubahan mencolok dibanding aturan lama, implementasi, paradoks, isu hangat, kritik, serta posisi terkini beserta kebutuhan perbaikan.

Sejarah Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar Di Dunia

Sistem moneter internasional bermula dari standar emas pada abad kesembilan belas. Setiap mata uang dijamin dengan cadangan emas sehingga nilai tukar relatif tetap. Setelah Perang Dunia Pertama sistem tersebut runtuh. Pada tahun 1944 Konferensi Bretton Woods menciptakan sistem nilai tukar tetap yang dapat disesuaikan. Dolar Amerika Serikat dipatok pada emas sementara mata uang lain dipatok pada dolar. Dana Moneter Internasional dibentuk untuk menjaga stabilitas. Sistem Bretton Woods berakhir tahun 1971 ketika Amerika Serikat menghentikan konversi dolar ke emas. Sejak itu sebagian besar negara beralih ke sistem nilai tukar mengambang. Arus modal lintas batas menjadi semakin bebas seiring liberalisasi keuangan global.

Sejarah Lokal Nusantara Dan Masa Penjajahan Kolonial Belanda

Masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan telah mengenal alat tukar berupa emas, perak, dan logam lain. Kerajaan Samudra Pasai menerbitkan dirham. Majapahit menggunakan uang gobog. Perdagangan internasional membawa real Spanyol dan mata uang asing lainnya. Pada masa VOC muncul upaya penyeragaman. VOC mengedarkan duit tembaga dan sertifikat kertas. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan De Javasche Bank tahun 1828 yang memperoleh hak mencetak gulden. Sistem moneter kolonial dirancang untuk mendukung kepentingan dagang dan tanam paksa. Kontrol devisa ketat diterapkan agar hasil ekspor tetap berada dalam lingkaran kolonial.

Menuju Kemerdekaan Dan Perkembangan Hingga Hari Ini

Setelah proklamasi kemerdekaan muncul perang valuta antara uang Jepang, uang NICA, dan Oeang Republik Indonesia. Pemerintah Republik berupaya menegakkan kedaulatan moneter. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru kontrol devisa masih ketat melalui Undang Undang Nomor 32 Tahun 1964. Sejak tahun 1970 pemerintah mulai menerapkan sistem devisa bebas secara bertahap. Sistem nilai tukar berkembang dari tetap, managed floating, hingga free floating sejak 14 Agustus 1997 di tengah krisis. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1999 kemudian memberikan kerangka hukum yang lebih modern bagi rezim bebas tersebut.

Proses Pembentukan Dan Latar Belakang

Latar belakang undang undang ini tercantum dalam konsideran. Devisa merupakan alat dan sumber pembiayaan penting. Pemilikan dan penggunaan devisa serta sistem nilai tukar perlu diatur agar memperlancar perdagangan, investasi, dan pembayaran luar negeri. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1964 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Pembaruan diperlukan untuk mendukung stabilitas moneter dan perekonomian yang mampu bersaing secara internasional. Proses legislasi berlangsung di tengah semangat reformasi dan tekanan krisis.

Perubahan Dibanding Regulasi Lama Dan Perubahan Baru Yang Mencolok

Undang Undang Nomor 32 Tahun 1964 bersifat restriktif dengan kontrol ketat atas lalu lintas devisa. Setelah Undang Undang Nomor 24 Tahun 1999 berlaku terjadi perubahan mendasar. Setiap penduduk bebas memiliki dan menggunakan devisa. Tidak ada kewajiban menjual devisa kepada negara. Lalu lintas devisa didefinisikan sebagai perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk. Bank Indonesia mengajukan sistem nilai tukar untuk ditetapkan pemerintah dan melaksanakan kebijakan nilai tukar tersebut. Kewajiban pelaporan tetap ada untuk pemantauan. Sanksi pidana dan administratif diatur bagi pelanggaran kewajiban pelaporan.

Perubahan mencolok terletak pada pengakuan resmi atas sistem devisa bebas yang sudah dipraktikkan sejak 1970 serta pemberian kewenangan kepada Bank Indonesia dalam bidang sistem nilai tukar. Undang undang ini mencabut secara tegas aturan lama yang sudah ketinggalan zaman.

Implementasi Di Lapangan

Implementasi dilakukan melalui Peraturan Bank Indonesia yang mengatur kewajiban pelaporan, tata cara transaksi, dan pengawasan. Sistem nilai tukar free floating dijalankan dengan intervensi terbatas untuk meredam volatilitas berlebih. Pemantauan lalu lintas devisa dilakukan melalui laporan bank dan lembaga keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir muncul kebijakan tambahan mengenai devisa hasil ekspor yang mewajibkan penempatan sementara di dalam negeri untuk memperkuat cadangan devisa.

Tahap Implementasi	Kegiatan Utama	Instansi Terkait	Keterangan
Persiapan Regulasi	Penyusunan peraturan pelaksana	Bank Indonesia	Mengatur pelaporan dan transaksi
Penerapan Sistem Nilai Tukar	Pelaksanaan free floating dengan intervensi terbatas	Bank Indonesia	Sejak Agustus 1997 diperkuat oleh undang undang
Pemantauan Devisa	Kewajiban laporan penduduk dan bank	Bank Indonesia	Mencegah penyalahgunaan
Pengawasan Transaksi	Pemeriksaan kepatuhan	Bank Indonesia dan otoritas terkait	Termasuk devisa hasil ekspor
Sanksi	Penerapan pidana dan administratif	Otoritas berwenang	Bagi pelanggaran kewajiban

Aturan Pelaksanaan	Nomor Dan Tahun	Pokok Pengaturan
Peraturan Bank Indonesia	Berbagai PBI terkait lalu lintas devisa	Tata cara pelaporan dan transaksi
Peraturan Pemerintah	Nomor 36 Tahun 2023	Devisa hasil ekspor dari sumber daya alam
Undang Undang Sektor Keuangan	Nomor 4 Tahun 2023	Penguatan kewenangan pengaturan devisa
Peraturan terkait	Berbagai ketentuan Bank Indonesia	Pemantauan arus modal dan cadangan devisa

Paradoks Dalam Regulasi

Paradoks utama terletak pada kebebasan memiliki dan menggunakan devisa di satu sisi serta kebutuhan menjaga stabilitas nilai tukar dan cadangan devisa di sisi lain. Arus modal yang sangat bebas memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha namun membuat rupiah rentan terhadap gejolak spekulatif. Paradoks lain muncul ketika kebijakan teknis semakin ketat terhadap devisa hasil ekspor sementara undang undang induk masih menegaskan prinsip kebebasan.

Isu Yang Ramai Dibahas

Isu paling ramai adalah kerentanan rupiah akibat arus modal yang masuk dan keluar dengan cepat. Banyak pihak menilai rezim devisa bebas membuat Indonesia mudah diguncang spekulan. Kebijakan penempatan devisa hasil ekspor di bank dalam negeri menjadi perdebatan hangat antara kepentingan stabilitas dan kemudahan pelaku usaha. Desakan untuk merevisi undang undang agar memberi ruang kontrol lebih besar terus muncul setiap kali rupiah melemah tajam.

Isu Yang Disepelekan

Beberapa isu kurang mendapat perhatian. Pertama adalah dampak digitalisasi dan aset kripto terhadap lalu lintas devisa. Kedua adalah efektivitas sistem pelaporan dalam menangkap arus modal spekulatif jangka pendek. Ketiga adalah koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan cadangan devisa. Keempat adalah kesiapan menghadapi perubahan struktur perdagangan global dan rantai pasok.

Pandangan Pakar Dan Kritik Terhadap Regulasi

Banyak ekonom menghargai undang undang ini karena membuka ruang integrasi ekonomi internasional dan menarik investasi. Namun kritik cukup tajam. Sejumlah pengamat menilai kebebasan yang terlalu luas menyebabkan volatilitas berlebih dan melemahkan kedaulatan moneter. Ada yang menyebut undang undang ini sebagai produk tekanan lembaga internasional pada masa krisis. Kritik lain menyoroti ketimpangan antara semangat kebebasan dalam undang undang dan praktik kebijakan yang semakin mengarah pada kontrol selektif terhadap devisa hasil ekspor.

Di sisi lain sejumlah ahli menegaskan bahwa kembali ke sistem kontrol ketat akan merugikan daya saing dan kepercayaan investor. Yang diperlukan adalah pemantauan yang lebih cerdas dan instrumen makroprudensial yang efektif tanpa mengorbankan prinsip dasar kebebasan.

Posisi Terkini Dan Kebutuhan Perbaikan

Undang Undang Nomor 24 Tahun 1999 tetap berlaku hingga kini. Sistem nilai tukar free floating dijalankan dengan intervensi terbatas oleh Bank Indonesia. Kebijakan terkait devisa hasil ekspor terus diperkuat melalui peraturan turunan dan Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Namun tantangan baru muncul dari gejolak geopolitik, perubahan suku bunga global, digitalisasi keuangan, dan kebutuhan menjaga cadangan devisa yang memadai.

Perbaikan yang diperlukan meliputi penguatan sistem pemantauan berbasis data real time, penyesuaian kerangka hukum untuk aset digital, peningkatan transparansi kebijakan intervensi, serta penyeimbangan antara kebebasan arus modal dan perlindungan stabilitas makroekonomi. Reformasi harus menjaga daya tarik investasi sambil memberi ruang kebijakan yang lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal. Pengaturan devisa yang bijak tetap menjadi salah satu kunci kestabilan perekonomian nasional di tengah arus global yang semakin cepat dan kompleks.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

Mencabut

Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar mencabut Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2717).

Latar Belakang

Pertimbangan UU 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar adalah:

1. bahwa kesinambungan pembangunan nasional harus dipelihara berdasarkan keadilan yang merata dan diarahkan untuk terwujudnya perekonomian nasional yang bernafaskan kerakyatan, mandiri, andal dan mampu bersaing dalam kancah perekonomian internasional yang ditunjang dengan sistem devisa dan sistem nilai tukar yang dapat mendukung tercapainya stabilitas moneter guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
2. bahwa devisa merupakan salah satu alat dan sumber pembiayaan yang penting bagi bangsa dan negara, oleh karena itu pemilikan dan penggunaan devisa serta sistem nilai tukar perlu diatur sebaik-baiknya untuk memperlancar lalu lintas perdagangan, investasi dan pembayaran dengan luar negeri;
3. bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan dan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diadakan pembaruan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Undang-undang baru tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;

Dasar Hukum

Dasar hukum UU 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar adalah:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Nomor 66 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

Penjelasan Umum UU Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional, salah satu alat dan sumber pembiayaan yang sangat penting adalah Devisa. Untuk meningkatkan Devisa tersebut, sejak tahun 1970 Pemerintah telah menerapkan sistem Devisa bebas.

Penerapan sistem Devisa bebas tanpa diikuti dengan kebijakan pemantauan Lalu Lintas Devisa dan penentuan Sistem Nilai Tukar dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Untuk mencegah dampak negatif tersebut, sistem Devisa perlu ditopang dengan undang-undang baru yang memadai, sekaligus menghapuskan ketidakpuasan hukum yang telah berlangsung selama ini dengan mencabut Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964.

Pelaksanaan kebijakan sistem Devisa dan Sistem Nilai Tukar dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang bertanggungjawab dalam memelihara kestabilan nilai rupiah. Upaya itu perlu didukung oleh suatu sistem pemantauan Lalu Lintas Devisa yang efektif.

Untuk itu, Bank Indonesia diberi wewenang meminta keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa dan menetapkan ketentuan mengenai kegiatan Devisa yang didasarkan atas prinsip kehati-hatian.

Isi UU Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

Berikut isi Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (bukan format asli):

UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Lalu Lintas Devisa adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk;
2. Devisa adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional;
3. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri;
4. Sistem Nilai Tukar adalah sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

BAB II
LALU LINTAS DEVISA

Pasal 2

1. Setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan Devisa.
2. Penggunaan Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan transaksi di dalam negeri, wajib memperhatikan ketentuan mengenai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Bank Indonesia.

Pasal 3

1. Bank Indonesia berwenang meminta keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas Devisa yang dilakukan oleh Penduduk.
2. Setiap Penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.

Pasal 4

1. Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia menetapkan ketentuan atas berbagai jenis transaksi Devisa yang dilakukan oleh bank.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB III
SISTEM NILAI TUKAR

Pasal 5

1. Bank Indonesia mengajukan Sistem Nilai Tukar untuk ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan Sistem Nilai Tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diancam dengan pidana denda sekurang-kurangnya Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 7

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Indonesia berwenang menetapkan sanksi administratif terhadap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
   1. teguran tertulis; atau
   2. denda; atau
   3. pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2717) dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dokumen UU 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

Demikianlah Sobat Aturlah.ID salinan isi UU 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Tulisan ini untuk informasi, bukan opini hukum dan bukan pengganti konsultasi dengan profesional. Selalu cek naskah resmi di JDIH, JDIHN, dan Peraturan.go.id, terima kasih.