UU 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Apa itu Rahasia Dagang?
Rahasia Dagang dan Hak Rahasia Dagang menurut UU 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang ini.
Penetapan UU 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
UU 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang disahkan Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 20 Desember 2000 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang diundangkan di Jakarta oleh Sekretaris Negara Djohan Effendi pada tanggal 20 Desember 2000. UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai dengan ketentuan dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Ringhts (Persetujuan TRIPs), lampiran dari Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242. Penjelasan Atas Undang-Undang 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044. Agar setiap orang mengetahuinya.
Bayang Bayang Keunggulan: Menelusuri Evolusi Perlindungan Rahasia Dagang dari Peradaban Kuno hingga UU 30 Tahun 2000 di Bumi Nusantara
Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Informasi semacam itu menjadi tulang punggung keunggulan kompetitif perusahaan. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU 30 Tahun 2000) merupakan payung hukum pertama yang komprehensif di Indonesia untuk melindungi aset tak berwujud ini. Undang undang tersebut lahir sebagai implementasi komitmen Indonesia terhadap Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) setelah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994.
Artikel ini menelusuri sejarah panjang rahasia dagang di dunia dan di Nusantara, menganalisis isi serta perubahan mencolok UU 30 Tahun 2000 dibanding regulasi sebelumnya yang tersebar, menyajikan tabel implementasi dan aturan pelaksanaan, mengurai paradoks serta isu yang ramai dibahas maupun yang disepelekan, memuat pandangan pakar dan kritik, serta meninjau posisi Indonesia saat ini serta kebutuhan perbaikan menghadapi tantangan era digital.
Sejarah dan Pengembangan Rahasia Dagang di Dunia
Konsep menjaga informasi berharga sudah ada sejak peradaban kuno. Di Tiongkok, teknik pembuatan sutra dijaga ketat selama ribuan tahun. Siapa pun yang membocorkan rahasia atau membawa keluar kepompong ulat sutra diancam hukuman berat. Di Mesopotamia, Kode Hammurabi mengatur hubungan antara pengrajin dan murid. Hukum Romawi mengenal actio servi corrupti yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan komersial melalui tindakan terhadap pihak yang merusak hubungan kerja. Pada abad pertengahan, guild di Eropa mengontrol teknik produksi dan melarang anggota membocorkan rahasia kepada pihak luar.
Di Inggris, perlindungan berkembang melalui common law. Putusan Morison versus Moat tahun 1851 menjadi landasan penting. Konvensi Paris 1883 tentang Kekayaan Industrial, khususnya Pasal 10bis tentang persaingan tidak sehat, menjadi dasar internasional awal. Perjanjian TRIPs tahun 1995 melalui Pasal 39 secara eksplisit mewajibkan negara anggota melindungi informasi yang tidak diungkapkan. Di Amerika Serikat, Uniform Trade Secrets Act dan Defend Trade Secrets Act memperkuat penegakan. Di Uni Eropa, Directive 2016/943 menyelaraskan standar. Perlindungan rahasia dagang berbeda dari paten karena tidak memerlukan pendaftaran dan dapat bertahan selama kerahasiaan terjaga.
Sejarah Lokal Nusantara dan Era Kolonial Belanda
Di Nusantara pra kolonial, pengetahuan tradisional seperti formula jamu, teknik batik, atau metode pengolahan hasil bumi sering dijaga dalam lingkup keluarga atau komunitas. Kerahasiaan menjadi mekanisme alami untuk mempertahankan keunggulan. Perusahaan seperti pabrik jamu yang berkembang pada awal abad ke 20 (contoh Tolak Angin) mengandalkan resep yang dijaga ketat. Di sisi lain, perusahaan kolonial seperti pabrik semen atau kimia juga menjaga metode produksi untuk kepentingan bisnis mereka.
Era kolonial Belanda lebih menekankan hukum Eropa modern di bidang lain. Perlindungan kekayaan intelektual formal masih terbatas. Rahasia dagang lebih banyak dilindungi melalui kontrak kerja, kewajiban kerahasiaan, atau praktik persaingan. Setelah kemerdekaan, kebutuhan akan sistem yang terpadu semakin terasa seiring industrialisasi dan keterbukaan perdagangan internasional.
Menuju Kemerdekaan dan Perkembangannya sampai Hari Ini
Setelah 1945, Indonesia mewarisi sebagian kerangka hukum kolonial. Perlindungan informasi rahasia masih tersebar dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (perbuatan melawan hukum) dan ketentuan pidana. Ratifikasi WTO tahun 1994 memaksa penyesuaian. UU 30 Tahun 2000 lahir pada 20 Desember 2000 di bawah Presiden Abdurrahman Wahid. Undang undang ini mengintegrasikan perlindungan rahasia dagang ke dalam sistem hak kekayaan intelektual nasional.
Sejak itu, undang undang tetap berlaku tanpa perubahan substansial. Perkembangan terjadi melalui peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Kasus di pengadilan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha semakin banyak melibatkan mantan karyawan yang membocorkan formula atau metode. Era digital menambah tantangan melalui kebocoran data dan penyebaran informasi yang cepat.
Isi, Proses, dan Perubahan Mencolok UU 30 Tahun 2000 dibanding Regulasi Lama
UU 30 Tahun 2000 mengatur secara khusus apa yang sebelumnya hanya dilindungi secara umum. Proses pembentukannya merespons kewajiban TRIPs dan kebutuhan iklim usaha yang kompetitif.
Perubahan mencolok meliputi:
- Definisi yang jelas: informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya.
- Tiga syarat kumulatif perlindungan: bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga melalui upaya yang layak.
- Lingkup: metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan bisnis.
- Hak pemilik: menggunakan sendiri, memberi lisensi, atau melarang pihak lain menggunakan atau mengungkapkan untuk kepentingan komersial.
- Pengalihan hak dan perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal agar berlaku terhadap pihak ketiga.
- Penyelesaian sengketa melalui gugatan ganti rugi atau penghentian perbuatan, serta jalur pidana (penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah).
- Kaitan dengan larangan persaingan usaha tidak sehat.
Berbeda dari paten, tidak ada pendaftaran wajib untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan bersifat otomatis selama syarat terpenuhi.
Tabel Implementasi dan Aturan Pelaksanaan
| Aspek | Ketentuan Utama | Pelaksana | Catatan Implementasi |
|---|---|---|---|
| Perlindungan Otomatis | Memenuhi tiga syarat (rahasia, nilai ekonomi, upaya menjaga) | Pemilik Rahasia Dagang | Bergantung pada bukti upaya internal perusahaan |
| Pencatatan Pengalihan dan Lisensi | Wajib dicatat agar berlaku terhadap pihak ketiga | Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | Dilakukan melalui sistem yang ada |
| Gugatan Perdata | Ganti rugi dan atau penghentian perbuatan | Pengadilan Negeri | Beberapa putusan telah ada, termasuk di industri plastik dan makanan |
| Penegakan Pidana | Pengaduan, pidana maksimal 2 tahun atau denda 300 juta | Penyidik dan Pengadilan | Masih relatif sedikit kasus yang sampai ke putusan berkekuatan hukum tetap |
| Kaitan Persaingan Usaha | Persekongkolan memperoleh rahasia dapat ditindak | KPPU | Beberapa putusan KPPU telah melibatkan aspek rahasia dagang |
| Upaya Preventif | NDA, kebijakan internal, keamanan digital | Perusahaan | Efektivitas bervariasi, terutama di era digital |
| Jenis Aturan Pelaksanaan | Contoh atau Referensi | Fungsi |
|---|---|---|
| Peraturan Pemerintah | PP Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual | Tata cara pencatatan lisensi |
| Peraturan Presiden atau Menteri | Ketentuan terkait konsultan HKI dan biaya | Dukungan administratif |
| Pedoman Internal Perusahaan | Kebijakan kerahasiaan, NDA karyawan dan mitra | Bukti upaya menjaga kerahasiaan |
| Putusan Pengadilan dan KPPU | Berbagai yurisprudensi | Interpretasi praktis |
Paradoks, Isu Ramai, Isu yang Disepelekan, Pandangan Pakar, dan Kritik
Paradoks utama terletak pada sifat perlindungan yang tidak memerlukan pendaftaran. Keunggulan ini memberikan fleksibilitas dan durasi tidak terbatas, namun pembuktian di pengadilan menjadi lebih sulit karena pemilik harus membuktikan tiga syarat secara kumulatif. Paradoks lain muncul ketika kebutuhan transparansi dalam transaksi bisnis (seperti penjaminan) bertabrakan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan. Di era digital, upaya yang dianggap layak pada tahun 2000 mungkin tidak lagi memadai menghadapi ancaman siber.
Isu yang ramai dibahas meliputi kebocoran oleh mantan karyawan, efektivitas Non Disclosure Agreement, dan kasus yang melibatkan perusahaan asing atau industri manufaktur. Media sering menyoroti putusan pengadilan yang melibatkan formula makanan atau metode produksi. Isu yang disepelekan antara lain kapasitas perusahaan kecil dan menengah dalam membangun sistem perlindungan, tantangan penjaminan kekayaan intelektual berbasis rahasia dagang, serta adaptasi terhadap teknologi baru seperti kecerdasan buatan yang dapat merekonstruksi informasi. Sosialisasi kepada pelaku usaha tradisional juga masih terbatas.
Pakar hak kekayaan intelektual menilai UU 30 Tahun 2000 sudah memenuhi standar minimal TRIPs dan memberikan kerangka yang jelas. Namun kritik mengarah pada usia undang undang yang sudah lebih dari dua dekade tanpa revisi substansial. Beberapa akademisi menyebut sanksi pidana yang relatif ringan kurang memberikan efek jera. Kritik lain menyoroti kekosongan dalam pengaturan detail tentang apa yang dimaksud dengan upaya menjaga kerahasiaan yang layak di era digital, serta tantangan dalam penegakan di tingkat daerah. Beberapa putusan menunjukkan hakim masih menggunakan ketentuan perbuatan melawan hukum umum ketika seharusnya menerapkan undang undang khusus.
Di Mana Kita Sekarang dan Kebutuhan Perbaikan untuk Tantangan Baru
Saat ini UU 30 Tahun 2000 masih berlaku dan menjadi dasar utama perlindungan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menangani pencatatan pengalihan dan lisensi. Kasus di pengadilan dan KPPU menunjukkan bahwa undang undang digunakan, meskipun volume perkara masih tidak sebanyak paten atau merek. Perusahaan besar semakin memperkuat kebijakan internal dan keamanan digital, sementara banyak pelaku usaha kecil masih mengandalkan kepercayaan lisan.
Perbaikan diperlukan untuk menghadapi tantangan baru. Pertama, penyesuaian norma tentang upaya menjaga kerahasiaan agar mencakup standar keamanan siber dan manajemen data. Kedua, evaluasi sanksi agar lebih proporsional dengan nilai ekonomi yang hilang. Ketiga, penguatan mekanisme penjaminan atau pembiayaan berbasis rahasia dagang tanpa mengorbankan kerahasiaan. Keempat, peningkatan kapasitas penegak hukum dan hakim dalam menangani perkara teknis. Kelima, edukasi masif kepada pelaku usaha tentang pentingnya dokumentasi upaya perlindungan. Keenam, harmonisasi dengan undang undang persaingan usaha dan ekonomi kreatif. Tanpa langkah tersebut, perlindungan rahasia dagang berisiko tertinggal dari perkembangan teknologi dan praktik bisnis global.
Rahasia dagang tetap menjadi senjata diam dalam persaingan usaha. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 telah meletakkan fondasi, namun fondasi itu perlu diperkuat agar tetap relevan. Di tengah arus digital yang mempercepat penyebaran informasi, kemampuan menjaga dan membuktikan kerahasiaan menjadi kunci apakah keunggulan kompetitif dapat bertahan atau hilang dalam sekejap.
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Latar Belakang
Pertimbangan UU 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang adalah:
- bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;
- bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement an Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Rahasia Dagang;
Dasar Hukum
Dasar hukum UU 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang adalah:
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persatuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
Penjelasan Umum UU Rahasia Dagang
Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi di bidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, misalnya Paten. Dalam Paten, sebagai imbalan atas hak ekslusif yang diberikan oleh negara, penemu harus mengungkapkan temuan atau invensinya. Namun, tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu.
Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, pengusahaan maupun pemanfaatannya oleh penemuannya.
Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang pada saat ini Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.
Isi UU tentang Rahasia Dagang
Isi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang adalah (bukan format asli):
UNDANG-UNDANG TENTANG RAHASIA DAGANG
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
- Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
- Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang ini.
- Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Rahasia Dagang.
- Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri.
- Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
BAB II
LINGKUP RAHASIA DAGANG
Pasal 2
Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
Pasal 3
- Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.
BAB III
HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG
Pasal 4
Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:
- menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
BAB IV
PENGALIHAN HAK DAN LISENSI
Bagian Pertama
Pengalihan Hak
Pasal 5
- Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:
- pewarisan;
- hibah;
- wasiat;
- perjanjian tertulis; atau
- sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
- Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.
Bagian Kedua
Lisensi
Pasal 6
Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.
Pasal 7
Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemegang Hak Rahasia Dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.
Pasal 8
- Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Rahasia Dagang.
Pasal 9
- Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).
- Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.
BAB V
BIAYA
Pasal 10
- Pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian Lisensi Rahasia Dagang dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat mengelola sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 11
- Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:
- gugatan ganti rugi; dan/atau
- penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 4.
- Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.
Pasal 12
Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
BAB VII
PELANGGARAN RAHASIA DAGANG
Pasal 13
Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.
Pasal 14
Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 15
Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila:
- tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
- tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.
BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 16
- Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negari Sipil di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.
- Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
- melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
- melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
- meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
- melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
- melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
- melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Rahasia Dagang; dan/atau
- meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.
- Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Hukum Acara Pidana.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17
- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Posting Komentar