UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

Table of Contents
UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan memberikan definisi tentang Perpustakaan, Koleksi Perpustakaan, Koleksi Nasional, Naskah Kuno, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Pustakawan, Pemustaka, Organisasi Profesi Pustakawan dan Bahan Perpustakaan. UU Perpustakaan ini disebut-sebut memiliki pertimbangan sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, dan dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Pengesahan UU Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan disahkan Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Nopember 2007. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan diundangkan pada tanggal 1 Nopember 2007 di Jakarta oleh Menkumham Andi Mattalatta. Agar setiap orang mengetahuinya Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, dan. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774.

Adanya Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia.

Wahana Abadi Kecerdasan Bangsa Jejak Undang Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 Dari Naskah Lontar Hingga Era Digital

Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menjadi tonggak hukum pertama yang mengatur secara menyeluruh institusi pengelola koleksi karya tulis karya cetak dan karya rekam di Indonesia. Regulasi ini lahir untuk mendukung amanat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perpustakaan diposisikan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang mengembangkan potensi masyarakat agar beriman bertakwa berakhlak mulia sehat berilmu cakap kreatif mandiri demokratis serta bertanggung jawab. Dokumen hukum ini juga menempatkan perpustakaan sebagai sarana pelestarian kekayaan budaya bangsa sekaligus pendorong budaya gemar membaca.

Artikel ini menyajikan telaah panjang lebar mulai dari sejarah pengembangan perpustakaan di dunia tradisi lokal Nusantara masa penjajahan Belanda perjalanan menuju kemerdekaan hingga kondisi terkini. Pembahasan mencakup proses pembentukan perubahan dibanding aturan lama yang bersifat parsial perubahan mencolok implementasi tabel pelaksanaan paradoks isu yang ramai dibahas isu yang sering disepelekan pandangan pakar kritik serta kebutuhan perbaikan menghadapi tantangan digital dan kesenjangan literasi.

Sejarah dan Pengembangan Perpustakaan di Dunia

Perpustakaan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu. Perpustakaan Alexandria di Mesir kuno menjadi simbol pusat pengetahuan yang mengumpulkan naskah dari berbagai penjuru dunia. Di Mesopotamia terdapat koleksi lempengan tanah liat yang merekam hukum sastra dan administrasi. Pada abad pertengahan Eropa biara biara memelihara naskah dalam skriptorium. Revolusi cetak Gutenberg pada abad ke lima belas memperluas akses buku sehingga mendorong lahirnya perpustakaan publik modern. Abad kesembilan belas dan kedua puluh menyaksikan pertumbuhan perpustakaan nasional perpustakaan umum dan perpustakaan perguruan tinggi di Eropa Amerika dan Asia. Prinsip akses terbuka standar katalogisasi serta peran pustakawan profesional semakin kokoh. Di era digital perpustakaan bertransformasi menjadi pusat informasi hybrid yang menggabungkan koleksi fisik dan sumber daya elektronik dengan layanan jarak jauh serta preservasi digital.

Pengalaman global menunjukkan bahwa keberhasilan perpustakaan bergantung pada dukungan kebijakan negara standar nasional pendanaan berkelanjutan kompetensi sumber daya manusia serta partisipasi masyarakat. Negara negara maju menempatkan perpustakaan sebagai infrastruktur literasi yang setara dengan pendidikan formal. Pelajaran ini kemudian mempengaruhi perumusan kerangka hukum di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia.

Sejarah Lokal Nusantara dan Penjajahan Kolonial Belanda

Di Nusantara tradisi pengelolaan pengetahuan tertulis sudah ada jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Kerajaan Sriwijaya Majapahit Mataram dan kesultanan di luar Jawa memelihara naskah lontar prasasti dan kitab yang berisi hukum adat sastra keagamaan serta catatan pemerintahan. Koleksi naskah disimpan di lingkungan keraton atau tempat suci dan dijaga oleh para pujangga atau juru tulis. Fungsi utama koleksi tersebut adalah pelestarian pengetahuan serta dukungan bagi administrasi kerajaan.

Masa kolonial Belanda membawa sistem perpustakaan yang lebih terstruktur namun berorientasi pada kepentingan penguasa. Pada tahun 1643 berdiri perpustakaan gereja di Batavia yang melayani kalangan rohani perawat rumah sakit dan sebagian masyarakat. Tahun 1778 muncul Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang mengumpulkan buku manuskrip serta menerbitkan katalog. Pemerintah kolonial juga mengembangkan volksbibliotheek atau perpustakaan rakyat yang dikelola melalui sekolah rakyat dan lembaga Volks Lectuur yang kemudian menjadi Balai Pustaka. Koleksi pada masa ini didominasi literatur berbahasa Belanda serta bahan bacaan yang mendukung kebijakan kolonial. Akses masyarakat pribumi masih sangat terbatas.

Menuju Kemerdekaan dan Perkembangan Hingga Hari Ini

Setelah proklamasi kemerdekaan semangat membangun perpustakaan rakyat menguat seiring program pemberantasan buta huruf. Tahun 1950 an muncul berbagai perpustakaan yayasan dan perpustakaan negara. Tonggak penting terjadi pada 17 Mei 1980 ketika Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dibentuk melalui penggabungan beberapa lembaga. Namun hingga awal abad kedua puluh satu pengaturan hukum perpustakaan masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral sehingga bersifat parsial dan kurang komprehensif.

Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 lahir sebagai jawaban atas kebutuhan kerangka hukum yang utuh. Setelah itu terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana. Perkembangan selanjutnya mencakup digitalisasi koleksi pengembangan sistem otomasi perpustakaan serta integrasi dengan gerakan literasi nasional. Saat ini perpustakaan menghadapi era transformasi digital dengan tantangan kesenjangan infrastruktur kompetensi pustakawan serta perubahan perilaku pemustaka.

Proses Pembentukan dan Isi Pokok Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007

Undang Undang ini ditetapkan dan diundangkan pada 1 November 2007. Konsideran menimbang menekankan pentingnya perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat pelestarian budaya serta penumbuh budaya gemar membaca. Dasar hukumnya adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Struktur undang undang mencakup ketentuan umum hak kewajiban dan kewenangan standar nasional perpustakaan koleksi layanan pembentukan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan jenis jenis perpustakaan tenaga perpustakaan sarana prasarana pendanaan kerja sama peran serta masyarakat Dewan Perpustakaan pembudayaan kegemaran membaca ketentuan sanksi serta ketentuan penutup.

Definisi perpustakaan dalam Pasal 1 menekankan pengelolaan koleksi secara profesional dengan sistem baku untuk memenuhi kebutuhan pendidikan penelitian pelestarian informasi dan rekreasi. Asas penyelenggaraan meliputi pembelajaran sepanjang hayat demokrasi keadilan keprofesionalan keterbukaan keterukuran dan kemitraan. Fungsi perpustakaan adalah wahana pendidikan penelitian pelestarian informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Perubahan Dibanding Regulasi Lama dan Perubahan Baru yang Mencolok

Sebelum tahun 2007 ketentuan terkait perpustakaan tersebar dalam berbagai peraturan tentang pendidikan kebudayaan kearsipan dan pemerintahan daerah. Tidak ada undang undang khusus yang mengatur secara menyeluruh. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 menghadirkan perubahan fundamental dengan menempatkan perpustakaan sebagai kewajiban negara dan daerah menetapkan standar nasional mewajibkan penyelenggaraan perpustakaan umum daerah mewajibkan penyimpanan karya lokal serta membentuk Dewan Perpustakaan sebagai lembaga penasihat dan pengawas.

Perubahan mencolok terletak pada pengaturan jenis perpustakaan yang mencakup perpustakaan nasional perpustakaan umum perpustakaan sekolah perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus. Undang undang ini juga mengatur tenaga perpustakaan termasuk pustakawan profesional serta mewajibkan alokasi anggaran yang memadai berdasarkan prinsip kecukupan dan berkelanjutan. Pembudayaan kegemaran membaca menjadi program nasional yang melibatkan gerakan buku murah penerjemahan dan penyediaan sarana di ruang publik.

Implementasi dan Tabel Aturan Pelaksanaan

Implementasi dilakukan melalui penetapan standar nasional oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pembentukan perpustakaan di setiap tingkat pemerintahan pengadaan koleksi pengembangan layanan serta pengawasan oleh Dewan Perpustakaan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 menjabarkan lebih rinci mekanisme pelaksanaan. Namun di lapangan implementasi masih bervariasi antar daerah tergantung kapasitas fiskal dan komitmen pemerintah lokal.

Jenis PerpustakaanPenyelenggara UtamaKewajiban PokokFokus Koleksi
Perpustakaan NasionalPemerintah PusatPengelola koleksi nasional pelestarian dan layanan rujukanKarya nasional dan internasional
Perpustakaan UmumProvinsi Kabupaten KotaLayanan masyarakat umum penyimpanan karya lokalBahan bacaan umum dan lokal
Perpustakaan SekolahSatuan PendidikanMendukung proses belajar mengajarBahan ajar dan pengayaan
Perpustakaan Perguruan TinggiPerguruan TinggiMendukung pendidikan penelitian dan pengabdianKoleksi ilmiah sesuai program studi
Perpustakaan KhususLembaga InstansiMendukung tugas pokok lembagaKoleksi sesuai bidang lembaga
Aspek PelaksanaanKetentuan Undang UndangPraktik di Lapangan
Standar NasionalWajib dipenuhi oleh seluruh perpustakaanMasih banyak perpustakaan belum memenuhi standar koleksi dan tenaga
PendanaanPrinsip kecukupan dan berkelanjutanAlokasi anggaran sering di bawah kebutuhan minimal
Tenaga PerpustakaanPustakawan profesional dan tenaga ahliKekurangan pustakawan bersertifikat terutama di daerah
Pembudayaan MembacaProgram nasional melibatkan semua pihakKegiatan masih sporadis dan kurang berkelanjutan
PengawasanDewan Perpustakaan tingkat nasional dan provinsiPeran dewan belum optimal di semua wilayah

Paradoks Isu yang Ramai Dibahas dan Isu yang Disepelekan

Paradoks utama muncul ketika undang undang menempatkan perpustakaan sebagai infrastruktur pencerdasan bangsa namun alokasi anggaran dan perhatian politik sering kali rendah. Perpustakaan diharapkan menjadi pusat literasi namun banyak yang masih berfungsi sekadar gudang buku. Isu yang ramai dibahas meliputi rendahnya minat baca masyarakat kesenjangan koleksi antar daerah kurangnya pustakawan profesional serta tantangan digitalisasi. Isu yang sering disepelekan mencakup kualitas data statistik perpustakaan perlindungan hak cipta dalam digitalisasi mekanisme sanksi yang jarang ditegakkan serta integrasi perpustakaan dengan sistem pendidikan formal secara sistematis.

Pandangan Pakar dan Kritik terhadap Regulasi Ini

Para pakar literasi dan ilmu perpustakaan mengakui bahwa Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Namun kritik muncul terkait implementasi yang belum merata. Beberapa ahli menyoroti bahwa Peraturan Pemerintah pelaksana masih menyisakan celah ketidakjelasan mengenai pembagian kewenangan dan penegakan sanksi. Kritik lain menyoroti bahwa standar nasional belum sepenuhnya diikuti oleh seluruh perpustakaan terutama di daerah tertinggal. Kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan terlihat dari jumlah pustakawan yang jauh di bawah kebutuhan serta infrastruktur digital yang belum merata.

Pakar juga mencatat bahwa transformasi menuju perpustakaan hybrid dan digital berjalan lambat karena keterbatasan dana kompetensi sumber daya manusia serta resistensi terhadap perubahan. Undang undang dinilai masih berorientasi pada koleksi fisik sehingga perlu adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Posisi Saat Ini dan Kebutuhan Perbaikan Menghadapi Tantangan Baru

Saat ini Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 masih berlaku sebagai payung hukum utama. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terus mendorong digitalisasi koleksi pengembangan sistem otomasi serta program literasi nasional. Namun tantangan baru berupa kesenjangan digital perubahan perilaku generasi muda yang lebih akrab dengan media sosial ancaman terhadap kelestarian naskah kuno serta kebutuhan keterampilan abad kedua puluh satu menuntut respons kebijakan yang lebih adaptif.

Perbaikan yang diperlukan meliputi revisi atau penyempurnaan aturan pelaksana agar lebih responsif terhadap era digital penguatan alokasi anggaran yang terukur peningkatan kapasitas pustakawan melalui pendidikan dan sertifikasi berkelanjutan integrasi perpustakaan dengan kurikulum pendidikan formal serta pengembangan model layanan berbasis komunitas. Kolaborasi antara pemerintah pusat daerah perguruan tinggi dan masyarakat menjadi kunci agar perpustakaan benar benar menjadi wahana abadi kecerdasan bangsa.

Perjalanan panjang dari naskah lontar di keraton masa kolonial yang terbatas semangat kemerdekaan hingga kerangka hukum modern menunjukkan bahwa perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan buku. Perpustakaan adalah institusi yang menjaga memori kolektif bangsa sekaligus membuka jalan bagi generasi mendatang untuk terus belajar dan berdaya. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 menjadi batu penanda penting. Dengan perbaikan berkelanjutan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa dapat semakin terwujud di seluruh penjuru negeri.

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

Latar Belakang

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah:

  1. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
  2. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa;
  3. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;
  4. bahwa ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan masih bersifat parsial dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perpustakaan;

Dasar Hukum

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Penjelasan Umum UU Perpustakaan

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Hal itu karena ketika manusia purba mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan mereka untuk diingat dan disampaikan kepada pihak lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan serta menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh-kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks. Dari sini awal mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola perpustakaan.

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Di sisi lain, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi World Summit of Information Society – WSIS, 12 Desember 2003.

Deklarasi WSIS bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan. Setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luas menggunakan seluruh potensi mereka untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup. Indonesia telah merdeka lebih dari 60 (enam puluh) tahun, tetapi perpustakaan ternyata belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perlu dikembangkan suatu sistem nasional perpustakaan. Sistem itu merupakan wujud kerja sama dan perpaduan dari berbagai jenis perpustakaan di Indonesia demi memampukan institusi perpustakaan menjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaran masyarakat dan demi mempercepat tercapainya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan pusat dan daerah dalam bidang perpustakaan. Keberadaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai LPND berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tidak lagi memiliki kekuatan efektif dalam melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman kebijakan dalam pengembangan perpustakaan di daerah secara umum pada satu sisi menguntungkan sebagai pendelegasian kewenangan kepada daerah. Namun, di sisi lain dianggap kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan perpustakaan yang andal dan profesional sesuai dengan standar ilmu perpustakaan dan informasi yang baku karena bervariasinya kemampuan manajemen dan finansial yang dimiliki oleh setiap daerah serta adanya perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai peran dan fungsi perpustakaan.

Sejumlah warga masyarakat telah mengupayakan sendiri pendirian taman bacaan atau perpustakaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah. Namun, upaya sebagian kecil masyarakat ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlah, variasi, dan intensitasnya jauh lebih besar. Untuk itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan adanya undang-undang ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia.

Isi UU Perpustakaan

Berikut adalah isi Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (bukan format asli):

UNDANG-UNDANG TENTANG PERPUSTAKAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
  2. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
  3. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
  5. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
  6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
  7. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
  8. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
  9. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
  10. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
  11. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
  12. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
  13. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  14. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  15. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.vMenteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II
HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

  1. Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
    1. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
    2. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
    3. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
    4. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
  2. Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
  3. Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

  1. Masyarakat berkewajiban:
    1. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
    2. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
    3. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
    4. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
    5. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
    6. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

  1. Pemerintah berkewajiban:
    1. mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional;
    2. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
    3. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air;
    4. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia);
    5. menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;
    6. meningkatan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;
    7. membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan;
    8. mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan
    9. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:

  1. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
  2. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
  3. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
  4. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
  5. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
  6. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 9

Pemerintah berwenang:

  1. menetapkan kebijakan nasional dalam pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  3. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Pasal 10

Pemerintah daerah berwenang:

  1. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing- masing;
  2. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
  3. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB III
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Pasal 11

  1. Standar nasional perpustakaan terdiri atas:
    1. standar koleksi perpustakaan;
    2. standar sarana dan prasarana;
    3. standar pelayanan perpustakaan;
    4. standar tenaga perpustakaan;
    5. standar penyelenggaraan; dan
    6. standar pengelolaan.
  2. Standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 12

  1. Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
  2. Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
  3. Bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional.
  4. Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan secara terbatas.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penggunaan secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

  1. Koleksi nasional diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk nasional (KIN), dan didistribusikan oleh Perpustakaan Nasional.
  2. Koleksi nasional yang berada di daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah (KID), dan didistribusikan oleh perpustakaan umum provinsi.

BAB V
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 14

  1. Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
  2. Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
  3. Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
  4. Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
  5. Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
  6. Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antarperpustakaan.
  7. Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB VI
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, SERTA PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 15

  1. Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
  2. Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
  3. Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
    1. memiliki koleksi perpustakaan;
    2. memiliki tenaga perpustakaan;
    3. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
    4. memiliki sumber pendanaan; dan
    5. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 16

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

  1. perpustakaan pemerintah;
  2. perpustakaan provinsi;
  3. perpustakaan kabupaten/kota;
  4. perpustakaan kecamatan;
  5. perpustakaan desa;
  6. perpustakaan masyarakat;
  7. perpustakaan keluarga; dan
  8. perpustakaan pribadi.

Pasal 17

Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 18

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 19

  1. Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
  2. Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
  3. Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VII
JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 20

Perpustakaan terdiri atas:

  1. Perpustakaan Nasional;
  2. Perpustakaan Umum;
  3. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
  4. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
  5. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kesatu
Perpustakaan Nasional

Pasal 21

  1. Perpustakaan Nasional merupakan LPND yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di ibukota negara.
  2. Perpustakaan Nasional bertugas:
    1. menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;
    2. melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan;
    3. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan
    4. mengembangkan standar nasional perpustakaan.
  3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan Nasional bertanggung jawab:
    1. mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
    2. mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa;
    3. melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; dan
    4. mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri.

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum

Pasal 22

  1. Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
  2. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
  3. Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
  4. Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
  5. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 23

  1. Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
  2. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
  3. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
  4. Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
  5. Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
  6. Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 24

  1. Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
  2. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  3. Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
  4. Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

Bagian Kelima
Perpustakaan Khusus

Pasal 25

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal 26

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Pasal 27

Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 28

Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

BAB VIII
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 29

  1. Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
  2. Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
  3. Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
  4. Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 30

Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

Pasal 31

Tenaga perpustakaan berhak atas:

  1. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
  2. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
  3. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 32

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

  1. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
  2. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
  3. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 33

  1. Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
  2. Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
  3. Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum provinsi, dan/atau perpustakaan umum kabupaten/kota dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Organisasi Profesi

Pasal 34

  1. Pustakawan membentuk organisasi profesi.
  2. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi pelindungan profesi kepada pustakawan.
  3. Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
  4. Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 35

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:

  1. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  2. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
  3. memberi pelindungan hukum kepada pustakawan; dan
  4. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 36

  1. Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
  2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.

Pasal 37

  1. Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 38

  1. Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
  2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 39

  1. Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
  2. Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pasal 40

  1. Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
  2. Pendanaan perpustakaan bersumber dari:
    1. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
    2. sebagian anggaran pendidikan;
    3. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
    4. kerja sama yang saling menguntungkan;
    5. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
    6. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
    7. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

BAB XI
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 42

  1. Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
  2. Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
  3. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 43

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

BAB XII
DEWAN PERPUSTAKAAN

Pasal 44

  1. Presiden menetapkan Dewan Perpustakaan Nasional atas usul Menteri dengan memperhatikan masukan dari Kepala Perpustakaan Nasional.
  2. Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi atas usul kepala perpustakaan provinsi.
  3. Dewan Perpustakaan Nasional bertanggung jawab kepada Presiden dan Dewan Perpustakaan Provinsi bertanggung jawab kepada gubernur.
  4. Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
    1. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
    2. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
    3. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
    4. 2 (dua) orang akademisi;
    5. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
    6. 1 (satu) orang sastrawan;
    7. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
    8. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
    9. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
    10. 1 (satu) orang tokoh pers.
  5. Dewan perpustakaan dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota dewan perpustakaan.
  6. Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
    1. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan;
    2. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
    3. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.

Pasal 45

  1. Dewan Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
  2. Dewan Perpustakaan Provinsi dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 46

Dewan perpustakaan dapat menjalin kerja sama dengan perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6).

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta pemilihan pimpinan dewan perpustakaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 48

  1. Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
  2. Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas.
  3. Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
  4. Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat- tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 49

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 50

Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 51

  1. Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
  2. Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
  3. Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
  4. Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
  5. Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
  6. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
  7. Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 52

  1. Semua lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif.
  2. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.

Pasal 54

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dokumen Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

Demikianlah Sobat Aturlah.ID salinan isi UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Tulisan ini untuk informasi, bukan opini hukum dan bukan pengganti konsultasi dengan profesional. Selalu cek naskah resmi di JDIH, JDIHN, dan Peraturan.go.id, terima kasih.

Posting Komentar