UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya
UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan oleh DPR-RI pada hari Kamis tanggal 19 November 2026. Setelah itu menunggu mendapatkan nomor pengundangan dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Namun sebelum mendapatkan nomor pengundangan dan diberlakukan serta menunggu aturan pelaksanaannya oleh Pemerintah mari kita kenali dulu apa isi dari UU Perampasan Aset yang ramai dibicarakan ini.
Akhir Penantian Delapan Belas Tahun: Jejak Perampasan Aset dari VOC hingga Undang Undang 2026
Pada 19 November 2026, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengetuk palu pengesahan Rancangan Undang Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang undang. Peristiwa ini menutup perjalanan panjang yang dimulai dari kajian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008. Regulasi baru membawa paradigma penegakan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan harta hasil kejahatan kepada negara dan korban. Namun, pengesahan tersebut langsung memicu perdebatan tajam dari kalangan pegiat antikorupsi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
Sejarah Perampasan Aset di Dunia dan Nusantara
Konsep perampasan aset hasil kejahatan telah berkembang seiring evolusi hukum pidana modern. Di tingkat internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Melawan Korupsi yang diadopsi pada 2003 mendorong negara anggota untuk mengembangkan mekanisme pemulihan aset, baik yang berbasis putusan pidana maupun yang tanpa putusan pidana. Amerika Serikat menerapkan Civil Asset Forfeiture Reform Act yang memungkinkan penyitaan harta tanpa harus menunggu vonis. Inggris melalui Proceeds of Crime Act 2002 membuka jalur civil recovery. Australia menggunakan Proceeds of Crime Act 2002 yang terbukti efektif menekan kejahatan ekonomi. Prinsip dasarnya sederhana: kejahatan tidak boleh mendatangkan keuntungan yang tetap dinikmati pelaku atau jaringannya.
Di Nusantara, praktik penyalahgunaan kekuasaan tercatat jauh sebelum kemerdekaan. Pada masa Vereenigde Oostindische Compagnie yang beroperasi sejak 1602 hingga dibubarkan 1799, korupsi merajalela di kalangan pegawai. Plakat “Vergaan Onder Corruptie” atau tenggelam karena korupsi menjadi plesetan yang menggambarkan kebobrokan perusahaan dagang tersebut. Manipulasi perdagangan rempah, suap kepada pejabat lokal, dan penggelapan pajak terjadi secara sistematis. Ketika kekuasaan beralih ke pemerintah kolonial Hindia Belanda, sistem Cultuurstelsel atau Tanam Paksa pada abad ke 19 menciptakan insentif bagi pejabat pribumi dan Eropa melalui cultuurprocenten. Hasil produksi tanaman ekspor dibagi, tetapi tekanan terhadap masyarakat desa meningkat. Arsip nasional menyimpan jejak manipulasi administrasi dan penyalahgunaan jabatan yang berlangsung hingga masa penjajahan berakhir.
Setelah kemerdekaan, pemberantasan korupsi menghadapi tantangan baru. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi landasan utama. Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan pada 2002. Namun, pemulihan aset sering terhambat ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau hartanya telah dialihkan. Gagasan undang undang khusus perampasan aset muncul dari kajian PPATK pada 2008, masuk Prolegnas berulang kali, dan baru disahkan setelah delapan belas tahun.
Kategori Tindak Pidana Korupsi dan Ruang Lingkup Undang Undang Baru
Menurut Undang Undang Tipikor, tindak pidana korupsi dikelompokkan ke dalam tujuh kategori utama yang mencakup sekitar tiga puluh delik. Pertama, kerugian keuangan negara melalui perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Kedua, suap menyuap, yaitu pemberian atau janji kepada pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Ketiga, penggelapan dalam jabatan, ketika pejabat menguasai atau mengambil aset yang berada di bawah tanggung jawab jabatannya. Keempat, pemerasan melalui tekanan atau ancaman. Kelima, perbuatan curang dalam pengadaan atau pekerjaan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Ketujuh, gratifikasi yang dianggap suap apabila tidak dilaporkan sesuai ketentuan.
Undang Undang Perampasan Aset memperluas cakupan menjadi tujuh kelompok tindak pidana. Selain korupsi, regulasi ini mencakup narkotika dan psikotropika, terorisme beserta pendanaannya, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Penjelasan pasal menyebutkan antara lain judi daring, investasi bodong, perjalanan haji dan umrah, serta kripto. Perampasan dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap atau tanpa putusan pidana terhadap pelaku.
| Kategori dalam UU Tipikor | Kategori dalam UU Perampasan Aset 2026 |
|---|---|
| Kerugian keuangan negara | Tindak pidana korupsi |
| Suap menyuap | Narkotika dan psikotropika |
| Penggelapan dalam jabatan | Terorisme dan pendanaan terorisme |
| Pemerasan | Penyelundupan manusia |
| Perbuatan curang | Penyelundupan senjata, amunisi, bahan berbahaya |
| Benturan kepentingan | Perdagangan orang |
| Gratifikasi | Penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas |
Proses Pembahasan, Perubahan, dan Ketentuan Baru yang Mencolok
Pembahasan melibatkan 397 daftar inventarisasi masalah. Dari jumlah tersebut, 160 tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru. Komisi III menggelar 87 kali rapat dengar pendapat. Jumlah pasal berkembang menjadi 74. Nama undang undang diubah untuk menegaskan cakupan korupsi dan tindak pidana lainnya.
Perubahan mencolok terletak pada pengenalan mekanisme tanpa putusan pidana atau Non Conviction Based. Negara dapat merampas aset ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui, dengan nilai minimal satu miliar rupiah saat diperoleh. Mekanisme ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan ke pengadilan. Untuk buronan, pengajuan paling cepat 60 hari setelah masuk daftar pencarian. Pemeriksaan pengadilan dibatasi 60 hari, dan upaya hukum hanya kasasi yang bersifat final.
Pengelolaan aset dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden. Pengawasan dilakukan badan independen yang juga dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR. Undang undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah kedua badan terbentuk. Ketentuan bersifat prospektif, hanya berlaku untuk tindak pidana setelah undang undang diberlakukan.
Tabel Implementasi dan Aturan Pelaksanaan
| Tahapan | Ketentuan | Batas Waktu |
|---|---|---|
| Penghentian transaksi | Untuk kepentingan penelusuran | Maksimal 5 hari, perpanjangan 15 hari |
| Pemblokiran | Izin ketua pengadilan | Izin 2 hari, durasi 7 hari plus perpanjangan 7 hari |
| Penyitaan | Berdasarkan izin | 15 hari plus perpanjangan 7 hari |
| Pengajuan NCB | Jaksa Pengacara Negara | Minimal 60 hari setelah DPO untuk buronan |
| Pemeriksaan pengadilan | Bukti keterkaitan aset dengan tindak pidana | Maksimal 60 hari |
| Upaya hukum | Hanya kasasi | Maksimal 60 hari |
| Aturan Pelaksanaan yang Diperlukan | Isi Pokok | Status |
|---|---|---|
| Peraturan Presiden tentang Badan Pengelola | Struktur, tugas, pengelolaan aset, sistem berbasis teknologi informasi | Belum ada, harus dibentuk sebelum berlaku |
| Peraturan Presiden tentang Badan Pengawas | Independensi, seleksi dengan persetujuan DPR, pengawasan berkala | Belum ada |
| Peraturan Pemerintah perubahan ambang batas | Penyesuaian nilai minimal satu miliar rupiah | Diatur jika diperlukan |
| Peraturan teknis penelusuran dan pengelolaan | Prosedur pemblokiran, penjualan aset mudah rusak, pengembalian kepada korban | Akan disusun |
Paradoks, Isu Ramai, dan Isu yang Disepelekan
Paradoks utama terletak pada penguatan instrumen pemulihan aset di satu sisi, tetapi penghapusan ketentuan harta tidak wajar atau illicit enrichment di sisi lain. Ketentuan tersebut pernah ada dalam draf sebelumnya dan sejalan dengan Pasal 20 Konvensi Antikorupsi. Ambang batas dinaikkan menjadi satu miliar rupiah, sehingga aset bernilai menengah berisiko tidak tersentuh. Ketentuan non retroaktif menutup pintu bagi kasus masa lalu, termasuk dugaan korupsi era Orde Baru. Isu yang ramai dibahas mencakup risiko penyalahgunaan kewenangan, lemahnya pengawasan, dan potensi kriminalisasi. Isu yang sering disepelekan meliputi perlindungan pihak ketiga beritikad baik secara nyata, prioritas pengembalian kepada korban ketimbang penerimaan negara, serta cakupan kejahatan lingkungan, kehutanan, pertambangan, dan pencucian uang yang belum dimasukkan secara eksplisit.
Pendapat Pakar, Kritik, dan Polemik
Yunus Husein, mantan Kepala PPATK, menyatakan substansi belum menggaruk di tempat yang gatal dan lebih cenderung menjadi komoditas politik. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menyebut regulasi ini macan ompong karena tidak mengatur perampasan harta yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya. Indonesia Corruption Watch menyoroti penghapusan illicit enrichment yang menjauh dari rekomendasi Konvensi Antikorupsi serta ketidakmampuan menjangkau kasus masa lalu. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengkritik lemahnya kontrol atas kekuasaan negara, risiko penggunaan terhadap pembela hak asasi manusia, ketentuan pidana mati yang dinilai tidak relevan untuk pemulihan aset, dan frasa yang terlalu longgar. Habiburokhman dari Komisi III berargumen bahwa keputusan diambil setelah menyerap aspirasi, mempertimbangkan hak asasi manusia, dan melihat praktik di Amerika Serikat serta Inggris yang menolak illicit enrichment. Koalisi advokasi menyampaikan tujuh poin kritik, termasuk kenaikan ambang batas dan penghapusan ketentuan kekayaan tidak wajar.
Posisi Saat Ini dan Kebutuhan Perbaikan
Undang undang telah disahkan, tetapi belum efektif. Penerapan menunggu 12 bulan setelah diundangkan dan pembentukan dua badan. Tantangan baru mencakup kejahatan berbasis teknologi yang berkembang cepat, aset yang dialihkan ke luar negeri, serta kebutuhan kerja sama internasional yang lebih kuat. Perbaikan diperlukan pada penguatan pengawasan independen dengan keterlibatan masyarakat sipil, penurunan atau fleksibilitas ambang batas, perlindungan yang lebih tegas bagi pihak ketiga, dan kemungkinan perluasan cakupan tanpa membuka ruang penyalahgunaan. Tanpa penyempurnaan melalui aturan pelaksanaan yang ketat dan evaluasi berkala, instrumen ini berisiko tidak mampu memulihkan kerugian negara secara optimal menghadapi bentuk kejahatan yang semakin kompleks.
Pengesahan ini menandai langkah maju setelah penantian panjang. Namun, keberhasilan diukur bukan dari palu yang diketuk, melainkan dari seberapa efektif harta hasil kejahatan kembali kepada rakyat dan seberapa kuat kontrol terhadap kekuasaan yang diberikan kepada negara.
Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya
Latar Belakang
Pertimbangan terbitnya UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya adalah:
- bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada keadilan dan pelindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Neagara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa perkembangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional, menimbulkan kerugian negara, serta mengurangi kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum, namun upaya perampasan aset terkait dengan tindak pidana masih menghadapi berbagai kendala sehingga pemulihan kerugian akibat tindak pidana tersebut belum optimal;
- bahwa pengaturan mengenai perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya masih belum diatur secara menyeluruh dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan perampasan aset yang lebih komprehensif guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya;
Dasar Hukum
Dasar hukum terbitnya UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Penjelasan Umum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkewajiban menjamin dan melindungi warga negara melalui kepastian hukum yang berlandaskan keadilan dan pelindungan hak asasi manusia. Pengaturan Perampasan Aset harus berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, prinsip hukum, dan pelindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Saat ini Indonesia menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional, menimbulkan kerugian negara, serta mengurangi kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Di sisi lain, mekanisme Perampasan Aset yang berlaku masih menghadapi hambatan prosedural dan substansial yang mengakibatkan pemulihan Aset Tindak Pidana belum optimal dilaksanakan. Hal itu disebabkan pelaksanaan Perampasan Aset di Indonesia menggunakan metode in personam dengan pendekatan conviction-based forfeiture (CBF) yang mensyaratkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, Undang-Undang ini diperlukan untuk memberikan landasan hukum pengaturan mekanisme perampasan aset melalui metode in rem dengan pendekatan non-conviction-based forfeiture (NCBF) yang memungkinkan Perampasan Aset tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
Selain itu, pembentukan Undang-Undang ini bertujuan guna memenuhi kebutuhan hukum pelaksanaan Perampasan Aset di Indonesia yang lebih efektif dan efisien melalui tahapan (a) penelusuran, Pemblokiran, dan Penyitaan; (b) pengajuan permohonan Perampasan Aset; (c) pemanggilan; (d) pemeriksaan di sidang pengadilan; (e) putusan; (f) pelaksanaan putusan; dan (g) upaya hukum agar pemulihan kerugian akibat tindak pidana dapat dilaksanakan secara optimal.
Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain adalah:
- ruang lingkup Perampasan Aset;
- Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas;
- tahapan Perampasan Aset yang meliputi, Penelusuran, Pemblokiran, Penyitaan, pengajuan permohonan Perampasan Aset, pemanggilan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan;
- Pengelolaan Aset oleh badan yang melaksanakan Pengelolaan Aset;
- pengawasan oleh badan yang melaksanakan pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset;
- sistem Pengelolaan Aset; dan
- pendanaan dalam mekanisme Perampasan Aset.
Isi UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya
Berikut adalah salinan isi UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, bukan format asli:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA LAINNYA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
- Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan mempunyai nilai ekonomis.
- Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang selanjutnya disebut Aset Tindak Pidana adalah Aset yang dapat dirampas oleh negara berdasarkan Undang-Undang ini.
- Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana, baik berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana maupun tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Penelusuran adalah serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan, dan kepemilikan Aset Tindak Pidana.
- Penghentian Transaksi adalah tindakan hukum untuk menghentikan suatu transaksi yang terkait dengan Aset yang diduga merupakan Aset Tindak Pidana.
- Pemblokiran adalah tindakan untuk mencegah akses penggunaan atau pemindahan Aset yang diduga merupakan Aset Tindak Pidana untuk sementara waktu.
- Penyitaan adalah tindakan Penyidik untuk mengambil alih sementara dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas Aset yang diduga merupakan Aset Tindak Pidana untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan perkara permohonan Perampasan Aset di sidang pengadilan.
- Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana.
- Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang diberi kewenangan untuk mewakili negara dalam perkara permohonan Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini.
- Pengelolaan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Pengelolaan Aset adalah kegiatan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pengembangan, penggunaan, penjualan melalui lelang atau penjualan tanpa melalui lelang, pemanfaatan, dan/atau pengembalian Aset Tindak Pidana.
- Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- tulisan, suara, atau gambar;
- peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan
- huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
- Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.
- Hari adalah hari kerja.
Pasal 2
Perampasan Aset dilaksanakan berdasarkan asas:
- kepastian hukum;
- keadilan;
- kemanfaatan;
- pelindungan hak asasi manusia;
- proporsionalitas; dan
- akuntabilitas.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Perampasan Aset dalam Undang-Undang ini dilakukan:
- berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana; atau
- tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Pasal 4
- Perampasan Aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi.
- Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Selain tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga dilakukan terhadap:
- tindak pidana narkotika dan psikotropika;
- tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme;
- tindak pidana penyelundupan manusia;
- tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
- tindak pidana perdagangan orang; dan/atau
- tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
BAB III
ASET TINDAK PIDANA YANG DAPAT DIRAMPAS
Pasal 5
- Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas meliputi:
- Aset hasil tindak pidana, termasuk yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi atau harta kekayaan Orang, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- Aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana berupa benda bergerak dan berwujud yang terkait langsung dengan tindak pidana;
- Aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana; dan/atau
- Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.
- Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mempertimbangkan nilai Aset tersebut berdasarkan prinsip kewajaran dan keseimbangan dengan nilai kekurangan atau ketidaksesuaian Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.
- Aset lainnya yang sah milik pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Perampasan terhadap Aset yang telah difungsikan atau dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat banyak dilakukan dengan tidak mengubah fungsi Aset tersebut sehingga tetap dapat dipergunakan oleh masyarakat.
Pasal 6
- Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap:
- tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia;
- tersangka atau terdakwa yang melarikan diri;
- tersangka atau terdakwa yang sakit permanen;
- pelaku yang tidak diketahui; atau
- pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.
- Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Dalam hal terjadi perubahan nilai minimum Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan nilai minimum Aset diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7
Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.
BAB IV
HUKUM ACARA PERAMPASAN ASET
Bagian Kesatu
Hukum Acara Perampasan Aset Berdasarkan Putusan Pidana yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pasal 8
- Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Perampasan Aset berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang hukum acara pidana, atau hukum acara dalam Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang ini.
- Perampasan Aset berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan mengikuti pidana pokok.
Bagian Kedua
Hukum Acara Perampasan Aset Tanpa Berdasarkan Putusan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pasal 9
- Permohonan Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara.
- Permohonan Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan pada setiap tahap pemeriksaan jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terpenuhi.
- Dalam hal proses pemeriksaan permohonan Perampasan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah berjalan dan tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b tertangkap, proses pemeriksaan permohonan Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dihentikan dengan penetapan hakim dan proses penyidikan terhadap tersangka dan penuntutan terhadap terdakwa dilanjutkan kembali sesuai dengan hukum acara pidana.
- Permohonan Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- Dalam hal putusan terhadap tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, proses pemeriksaan permohonan Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dihentikan.
Pasal 10
Dalam hal tersangka atau terdakwa melarikan diri, permohonan Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam jangka waktu paling cepat 60 (enam puluh) hari setelah tersangka atau terdakwa dimasukkan dalam daftar pencarian orang oleh Penyidik.
Pasal 11
Hukum acara mengenai Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 12
Tahapan Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
- Penelusuran, Pemblokiran, dan Penyitaan;
- pengajuan permohonan Perampasan Aset;
- pemanggilan;
- pemeriksaan di sidang pengadilan;
- putusan;
- upaya hukum; dan
- pelaksanaan putusan.
Bagian Ketiga
Penelusuran, Pemblokiran, dan Penyitaan
Paragraf 1
Penelusuran
Pasal 13
- Penelusuran atas Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Penyidik dalam hal perkara pidananya telah ditemukan dan/atau telah dilakukan penetapan tersangka.
- Dalam melakukan Penelusuran, Penyidik berwenang meminta Dokumen kepada setiap Orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lain.
- Dalam melakukan Penelusuran, Penyidik dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan analisis transaksi keuangan.
Pasal 14
- Setiap Orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib menyerahkan Dokumen asli kepada Penyidik.
- Penyerahan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembuatan berita acara penyerahan Dokumen yang ditandatangani oleh Penyidik, Orang, pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah, atau pejabat yang berwenang dari instansi terkait lain, dan 2 (dua) orang saksi.
- Setiap Orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lain wajib menyimpan surat permintaan Dokumen, fotokopi Dokumen yang diserahkan, dan berita acara penyerahan Dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
Setiap Orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lain yang memberikan informasi dengan beriktikad baik tidak dapat digugat secara perdata, tata usaha negara, atau dituntut secara pidana.
Pasal 16
- Untuk kepentingan Penelusuran, Penyidik berkoordinasi dengan lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan analisis transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) untuk meminta Penghentian Transaksi kepada lembaga yang berwenang.
- Penghentian Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak diterimanya surat permintaan Penghentian Transaksi oleh lembaga yang berwenang.
- Penghentian Transaksi dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya surat permintaan perpanjangan Penghentian Transaksi oleh lembaga yang berwenang.
- Surat permintaan perpanjangan Penghentian Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikirimkan kepada lembaga yang berwenang sebelum jangka waktu Penghentian Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan berita acara Penghentian Transaksi kepada Penyidik dan lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan analisis transaksi keuangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penghentian Transaksi dilaksanakan.
- Dalam hal lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan analisis transaksi keuangan menemukan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), lembaga yang berwenang melaksanakan analisis transaksi keuangan menyampaikan hal tersebut kepada Penyidik untuk dapat dilakukan Pemblokiran.
Pasal 17
- Dalam hal hasil Penelusuran diduga Aset yang bersangkutan merupakan Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Penyidik berwenang melakukan Pemblokiran dan/atau Penyitaan.
- Dalam hal Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan Pemblokiran karena sifat dan bentuknya, Aset Tindak Pidana tersebut dapat langsung dilakukan Penyitaan.
Paragraf 2
Pemblokiran
Pasal 18
- Permohonan izin Pemblokiran diajukan oleh Penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapat penetapan.
- Pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat Aset berada.
- Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengeluarkan penetapan izin Pemblokiran dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak permohonan izin diajukan.
- Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari Penyidik mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Penyidik menyampaikan surat perintah Pemblokiran kepada lembaga yang berwenang melakukan Pemblokiran dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak dikeluarkannya penetapan izin Pemblokiran oleh ketua pengadilan negeri.
- Surat perintah Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat:
- nama dan jabatan Penyidik;
- lembaga yang diminta melakukan Pemblokiran;
- bentuk, jenis, atau keterangan lain mengenai Aset yang akan dikenakan Pemblokiran;
- keterangan waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan Pemblokiran;
- tempat Aset berada;
- identitas Orang yang sedang menguasai atau memiliki Aset, jika Orang tersebut diketahui; dan
- uraian mengenai Aset yang bersangkutan merupakan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- Dalam hal pengajuan permohonan izin Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh ketua pengadilan negeri, Penyidik dapat mengajukan kembali permohonan izin Pemblokiran dengan memperbaiki permohonan.
- Pengajuan kembali permohonan izin Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak penolakan oleh ketua pengadilan negeri.
- Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melakukan Pemblokiran dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak diterimanya surat perintah Pemblokiran yang disampaikan oleh Penyidik.
Pasal 19
- Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali setelah mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- Dalam hal jangka waktu Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) berakhir dan tidak ditemukan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), Pemblokiran dinyatakan berakhir demi hukum.
- Dalam hal hasil Pemblokiran ditemukan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), Penyidik dapat melakukan Penyitaan.
Pasal 20
- Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disertai dengan pembuatan berita acara Pemblokiran yang ditandatangani oleh Penyidik dan lembaga yang berwenang melakukan Pemblokiran.
- Berita acara Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- surat perintah Pemblokiran dari atasan Penyidik;
- nama dan jabatan Penyidik;
- lembaga yang diminta melakukan Pemblokiran;
- bentuk, jenis, atau keterangan lain mengenai Aset yang akan dikenakan Pemblokiran;
- keterangan waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan Pemblokiran;
- tempat Aset berada;
- identitas Orang yang sedang menguasai atau memiliki Aset, jika Orang tersebut diketahui; dan
- uraian mengenai Aset yang bersangkutan merupakan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- Berita acara Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada lembaga yang berwenang melakukan Pemblokiran.
Paragraf 3
Penyitaan
Pasal 21
- Permohonan izin Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) diajukan oleh Penyidik kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum tempat terjadinya tindak pidana atau tempat Aset Tindak Pidana berada untuk mendapat penetapan.
- Permohonan izin Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi mengenai Aset yang akan disita minimal meliputi:
- bentuk atau jenis Aset;
- jumlah dan nilai Aset;
- lokasi Aset;
- uraian keterangan mengenai pihak yang sedang dalam penguasaan atau pemilikan Aset, jika Orang tersebut diketahui;
- kesesuaian nilai Aset pada saat perolehan dengan nilai kerugian akibat tindak pidana; dan
- uraian alasan Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- Penyitaan dilakukan setelah mendapat izin ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Dalam hal Penyidik melakukan Penyitaan, Penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya, surat perintah Penyitaan, dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada Orang yang memiliki atau menguasai Aset Tindak Pidana, ahli waris atau keluarga, kepala desa/lurah, atau lembaga yang berwenang jika Orang tersebut tidak diketahui keberadaannya.
- Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak izin ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan.
- Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang 1 (satu) kali setelah mendapat izin dari ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembuatan berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, Orang yang memiliki atau menguasai Aset yang disita, dan 2 (dua) orang saksi.
- Dalam hal Orang yang memiliki atau menguasai Aset tidak diketahui keberadaannya, pembuatan berita acara Penyitaan ditandatangani oleh Penyidik dan 2 (dua) orang saksi.
- Berita acara Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) minimal memuat:
- nama dan jabatan Penyidik;
- bentuk, jenis, atau keterangan lain mengenai Aset yang akan disita;
- keterangan waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan Penyitaan;
- tempat Aset berada;
- identitas Orang yang memiliki atau menguasai Aset, jika Orang tersebut diketahui; dan
- uraian mengenai Aset yang bersangkutan merupakan Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- Berita acara Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada Orang yang memiliki atau menguasai Aset yang disita, ahli waris atau keluarga, kepala desa/lurah, atau lembaga yang berwenang jika Orang tersebut tidak diketahui keberadaannya.
- Dalam hal Aset yang disita berupa tanah atau barang tidak bergerak lainnya, Penyidik segera memberitahukan, mendaftarkan, atau mencatatkan Penyitaan atas tanah atau barang tidak bergerak lainnya kepada pejabat yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan atau pejabat yang melaksanakan tugas di bidang pengurusan barang tidak bergerak tersebut, disertai dengan berita acara Penyitaan.
- Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap Aset yang telah dilakukan tindakan Penyitaan dalam rangka penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penagihan pajak dengan surat paksa.
Paragraf 4
Pemblokiran dan Penyitaan Aset di Luar Negeri
Pasal 22
- Dalam hal Aset yang akan diblokir atau disita berada di luar negeri, permintaan Pemblokiran atau Penyitaan Aset diajukan kepada lembaga yang berwenang di negara tersebut.
- Dalam hal permintaan Pemblokiran atau Penyitaan ditolak oleh lembaga yang berwenang di negara tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik dapat memblokir atau menyita Aset lainnya yang berada di Indonesia yang dimiliki atau dikuasai oleh Orang yang asetnya berada di luar negeri tersebut sebagai pengganti yang nilainya setara dengan nilai Aset Tindak Pidana yang akan diblokir atau disita.
- Dalam melakukan Pemblokiran atau Penyitaan terhadap Aset lainnya yang berada di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik mengajukan permohonan izin Pemblokiran atau Penyitaan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 21.
- Nilai Aset pengganti yang setara dengan nilai Aset Tindak Pidana yang akan diblokir atau disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu dilakukan penilaian secara profesional dan proporsional.
- Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik berkoordinasi dengan badan yang melaksanakan Pengelolaan Aset.
Pasal 23
- Penyidik melakukan penyusunan berkas perkara atas Aset Tindak Pidana yang telah diblokir atau disita.
- Penyidik wajib menyerahkan Aset Tindak Pidana yang telah diblokir atau disita dan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Jaksa Pengacara Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat (2) atau Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan/atau ayat (6).
Pasal 24
- Jaksa Pengacara Negara wajib melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- Dalam hal Jaksa Pengacara Negara berpendapat bahwa berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, berkas perkara segera dikembalikan kepada Penyidik disertai dengan petunjuk.
- Penyidik wajib melengkapi berkas perkara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Penyidik untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Jaksa Pengacara Negara.
- Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan Perampasan Aset kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukum tempat terjadinya tindak pidana atau tempat Aset Tindak Pidana berada dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Penyidik menyerahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 25
Selama masa Pemblokiran dan/atau Penyitaan, Aset Tindak Pidana tidak dapat dialihkan.
Bagian Keempat
Pengajuan Permohonan Perampasan Aset
Pasal 26
- Permohonan Perampasan Aset diajukan secara tertulis oleh Jaksa Pengacara Negara kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukum tempat terjadinya tindak pidana atau tempat Aset Tindak Pidana berada dilengkapi dengan berkas perkara.
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Jaksa Pengacara Negara minimal memuat:
- nama dan jabatan Jaksa Pengacara Negara;
- tempat, hari, dan tanggal Pemblokiran atau Penyitaan;
- nama dan jenis Aset;
- berat, ukuran, dan/atau jumlah menurut jenis Aset;
- nilai Aset dan nilai kerugian akibat tindak pidana;
- identitas Orang yang memiliki atau menguasai Aset yang disita, jika Orang tersebut diketahui keberadaannya;
- alasan dan dasar hukum pengajuan permohonan Perampasan Aset;
- identitas tersangka atau terdakwa dan uraian perkara pidananya; dan
- alat bukti dan Dokumen pendukung lainnya.
- Salinan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Orang yang memiliki atau menguasai Aset yang disita pada hari yang sama, jika Orang tersebut diketahui keberadaannya.
Pasal 27
- Dalam hal Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berada dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, permohonan Perampasan Aset dapat diajukan kepada salah satu dari ketua pengadilan negeri tersebut.
- Dalam hal pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk memeriksa perkara permohonan Perampasan Aset, Mahkamah Agung atas permintaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan menetapkan pengadilan negeri lain untuk memeriksa permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak permintaan ketua pengadilan negeri diterima.
- Dalam hal Aset Tindak Pidana yang menjadi objek permohonan berada di luar negeri, permohonan Perampasan Aset diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pasal 28
- Ketua pengadilan negeri menetapkan kewenangan pengadilan yang bersangkutan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Perampasan Aset dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ketua pengadilan negeri menerima permohonan.
- Ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa permohonan dan memerintahkan panitera untuk mengumumkan permohonan Perampasan Aset dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ketua pengadilan negeri menetapkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Ketua majelis hakim menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Ketua majelis hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan:
- waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- jarak antara tempat persidangan dan alamat instansi Jaksa Pengacara Negara; dan/atau
- alamat tempat tinggal Orang yang memiliki atau menguasai Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f.
Pasal 29
- Pengumuman permohonan Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan negeri yang bersangkutan dan pengadilan negeri lain yang dalam daerah hukumnya terdapat Aset yang dimintakan untuk dirampas serta melalui laman resmi pengadilan negeri yang bersangkutan, media cetak, dan media elektronik.
- Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat selama 3 (tiga) Hari berturut-turut terhitung sejak ketua pengadilan negeri memerintahkan panitera untuk mengumumkan permohonan Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
Pasal 30
- Setiap Orang yang merasa dirugikan haknya atas permohonan Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat mengajukan keberatan bahwa Aset yang dimohonkan untuk dirampas bukan merupakan Aset Tindak Pidana atau perolehan Aset yang dilakukan secara sah dan beriktikad baik menurut hukum.
- Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan permintaan ganti kerugian.
- Pengajuan keberatan Perampasan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan negeri yang menerima permohonan sejak permohonan Perampasan Aset diumumkan sampai sebelum putusan tingkat pertama dibacakan.
- Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebelum hari sidang, salinan keberatan disampaikan kepada Jaksa Pengacara Negara yang mengajukan permohonan Perampasan Aset.
- Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa yang melarikan diri dan/atau dengan status daftar pencarian orang, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadirannya, dan/atau advokatnya.
Pasal 31
- Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak melebihi besaran Aset Tindak Pidana yang diblokir atau disita berdasarkan penilaian Aset Tindak Pidana.
- Pembayaran ganti kerugian yang telah ditetapkan pengadilan bersumber dari dana abadi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Pemanggilan
Pasal 32
- Ketua pengadilan negeri menyampaikan surat panggilan kepada Jaksa Pengacara Negara yang mengajukan permohonan untuk hadir pada hari sidang.
- Dalam hal Orang yang memiliki atau menguasai Aset diketahui keberadaannya dan/atau terdapat Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), surat panggilan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan melalui alamat tempat tinggal atau kediamannya yang terakhir.
- Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari sidang.
- Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berada di tempat, surat panggilan disampaikan kepada anggota keluarganya atau kepala desa, lurah atau nama lainnya, yang wilayah kerjanya meliputi alamat tempat tinggal atau kediaman terakhir pihak yang bersangkutan.
- Dalam hal pihak yang bersangkutan sedang berada dalam rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan.
- Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Korporasi, surat panggilan ditujukan kepada pengurus di tempat kedudukan Korporasi.
- Penerimaan surat panggilan disertai dengan pembuatan tanda penerimaan.
Bagian Keenam
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Pasal 33
Pemeriksaan permohonan Perampasan Aset di sidang pengadilan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara perdata, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
Pasal 34
Pemeriksaan permohonan Perampasan Aset dilakukan oleh majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum.
Pasal 35
- Pada hari sidang yang ditetapkan, majelis hakim memeriksa kehadiran Jaksa Pengacara Negara yang mengajukan permohonan.
- Dalam hal terdapat Orang yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Orang yang bersangkutan dapat dihadirkan pada hari sidang.
- Dalam hal Jaksa Pengacara Negara tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil secara patut 1 (satu) kali, permohonan Perampasan Aset dinyatakan gugur.
- Dalam hal Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir, pemeriksaan perkara ditunda dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak perkara disidangkan dan dapat dipanggil kembali paling banyak 3 (tiga) kali.
- Dalam hal Orang yang mengajukan keberatan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara patut paling banyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan keberatan dinyatakan gugur dan pemeriksaan permohonan Perampasan Aset tetap dilanjutkan.
Pasal 36
Dalam pemeriksaan perkara permohonan Perampasan Aset, Jaksa Pengacara Negara yang mengajukan permohonan wajib menyampaikan dalil yang menjadi dasar permohonan dan wajib membuktikan bahwa Aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan Aset Tindak Pidana.
Pasal 37
- Dalam hal pemeriksaan perkara terdapat Orang yang mengajukan keberatan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk menyampaikan dalil dalam mengajukan keberatan.
- Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuktikan bahwa Aset yang diblokir atau disita merupakan miliknya secara sah atau Aset yang dimintakan untuk dirampas bukan merupakan Aset Tindak Pidana.
- Dalam hal Orang yang mengajukan keberatan didasarkan pada perolehan yang sah dan beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Orang tersebut untuk membuktikan perolehan Aset yang diblokir atau disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan iktikad baik.
- Dalam hal pengajuan keberatan oleh lebih dari satu Orang, masing-masing pihak dapat membuktikan perolehan Aset tersebut secara sah dan beriktikad baik.
Pasal 38
- Jaksa Pengacara Negara wajib menghadirkan Aset yang dimohonkan untuk dirampas dalam pemeriksaan di persidangan.
- Dalam hal Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di persidangan, pemeriksaan dilakukan di tempat Aset tersebut berada atau dengan menggunakan sarana elektronik.
- Dalam hal Aset yang dimohonkan berupa benda tidak berwujud, yang diperiksa di persidangan dapat berupa pernyataan tertulis yang diucapkan oleh pihak penyedia layanan dengan sumpah di hadapan pejabat yang berwenang.
Pasal 39
- Alat bukti terdiri atas:
- surat;
- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- barang bukti;
- bukti elektronik; dan
- segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.
- Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan autentifikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.
- Hakim berwenang menilai autentifikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan.
- Alat bukti yang oleh hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.
Bagian Ketujuh
Putusan
Pasal 40
- Putusan pengadilan terhadap permohonan Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat berupa:
- putusan mengabulkan permohonan Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana; atau
- putusan menolak permohonan Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
- Putusan yang mengabulkan permohonan Perampasan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa putusan yang mengabulkan seluruhnya atau putusan yang mengabulkan sebagian.
- Putusan pengadilan memuat:
- kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- nama, jenis, berat, ukuran, jumlah, nilai Aset, dan/atau tempat Aset berada;
- kewenangan mengadili pengadilan negeri;
- duduk perkara yang berisi uraian permohonan Perampasan Aset;
- uraian pengajuan keberatan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan;
- pertimbangan hukum yang memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan dan analisa hakim terhadap alat bukti;
- hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim;
- amar putusan yang berisi pernyataan diterima atau ditolaknya permohonan Perampasan Aset;
- pernyataan Aset yang dirampas untuk masuk ke dalam kas negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada korban atau pihak yang berhak;
- pernyataan untuk pengembalian selisih dari nilai Aset untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak, dalam hal terdapat kelebihan nilai Aset;
- pihak yang dibebankan biaya perkara dengan menyebutkan jumlah yang pasti;
- hari dan tanggal putusan, nama Jaksa Pengacara Negara, nama hakim yang memutus, dan nama panitera;
- nama pihak yang mengajukan keberatan jika ada; dan/atau
- nama pihak yang sedang menguasai atau memiliki Aset jika ada; dan/atau
- putusan mengenai ganti kerugian, dalam hal dimintakan oleh pihak ketiga yang mengajukan keberatan.
Pasal 41
- Putusan majelis hakim menyatakan permohonan Perampasan Aset diterima jika Jaksa Pengacara Negara dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dapat membuktikan Aset yang dimintakan untuk dirampas merupakan Aset Tindak Pidana.
- Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyatakan bahwa keberatan ditolak.
- Dalam hal putusan Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyatakan permohonan Perampasan Aset dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, amar putusan memuat:
- penetapan Aset Tindak Pidana yang disita sebagai Aset yang dinyatakan dirampas;
- pernyataan Aset yang disita dirampas untuk negara, dirampas untuk dikembalikan kepada korban, atau dirampas untuk dimusnahkan;
- perintah untuk memasukkan Aset yang dirampas untuk negara ke dalam kas negara atau untuk pembayaran kerugian korban melalui badan yang melaksanakan Pengelolaan Aset atau lembaga yang mengelola dana abadi untuk pembayaran ganti kerugian, rehabilitasi, dan restitusi; dan/atau
- perintah untuk pengembalian selisih nilai Aset kepada pihak yang berhak oleh badan yang melaksanakan Pengelolaan Aset, dalam hal terdapat kelebihan nilai Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf k.
- Dalam hal putusan pengadilan menyatakan permohonan Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan terdapat keberatan yang dikabulkan, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), amar putusan juga memuat pernyataan Aset yang dikembalikan atau nilai ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.
Pasal 42
- Dalam hal pihak yang mengajukan keberatan terhadap Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat membuktikan bahwa Aset yang diblokir, disita, atau Aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan miliknya yang sah dan/atau bukan merupakan Aset Tindak Pidana, putusan majelis hakim menyatakan bahwa permohonan Perampasan Aset yang diajukan Jaksa Pengacara Negara ditolak dan keberatan tersebut diterima.
- Dalam hal putusan Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana menyatakan permohonan Perampasan Aset ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, amar putusan memuat:
- penetapan Aset Tindak Pidana yang diblokir atau disita bukan merupakan Aset Tindak Pidana;
- perintah untuk mengembalikan Aset kepada pihak yang berhak; dan
- perintah untuk membayar ganti kerugian, dalam hal diminta oleh pihak yang mengajukan keberatan.
Pasal 43
Putusan pengadilan dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Pasal 44
Pemeriksaan permohonan Perampasan Aset di pengadilan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.
Pasal 45
- Petikan putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera, segera setelah putusan diucapkan.
- Panitera atas perintah ketua pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada Jaksa Pengacara Negara dan/atau pihak yang mengajukan keberatan.
- Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.
Bagian Kedelapan
Upaya Hukum
Pasal 46
- Terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.
- Putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
Pasal 47
- Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan pengadilan yang dimintakan kasasi tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Orang yang mengajukan keberatan dalam persidangan pengadilan negeri.
- Dalam hal permohonan kasasi diajukan oleh Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitera wajib memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara.
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan tidak ada pengajuan permohonan kasasi, putusan dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 48
Dalam hal pemilik Aset tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan atau Orang yang mengajukan keberatan tidak mengajukan upaya hukum, putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 49
Pengajuan permohonan dan pemeriksaan kasasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 50
Pemeriksaan di tingkat kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.
Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Putusan
Pasal 51
- Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara.
- Dalam hal putusan menyatakan Aset dirampas negara, pelaksanaan putusan dilakukan dengan menyerahkan Aset yang dirampas kepada badan yang melaksanakan Pengelolaan Aset.
- Dalam hal putusan menyatakan Aset dikembalikan kepada korban atau pihak yang berhak, pelaksanaan putusan dilakukan dengan menyerahkan Aset kepada badan yang melaksanakan Pengelolaan Aset atau lembaga yang mengelola dana abadi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Penyerahan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan dibacakan.
- Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Jaksa Pengacara Negara dan badan yang melaksanakan Pengelolaan Aset dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
Pasal 52
Penyidik atau Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya melampaui atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik dikenai sanksi administratif, sanksi etik, atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
PENGELOLAAN ASET
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 53
- Pengelolaan Aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden.
- Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan terbuka berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 54
- Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) wajib melaksanakan tugas Pengelolaan Aset.
- Tugas Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- Pengelolaan Aset sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- Pengelolaan Aset setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- penyimpanan Aset Tindak Pidana;
- pengamanan Aset Tindak Pidana;
- pemeliharaan Aset Tindak Pidana; dan
- penilaian Aset Tindak Pidana.
- Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- pengembangan Aset Tindak Pidana;
- penggunaan Aset Tindak Pidana;
- penjualan melalui lelang atau penjualan tanpa melalui lelang terhadap Aset Tindak Pidana;
- pemanfaatan Aset Tindak Pidana; dan
- pengembalian Aset Tindak Pidana.
- Tugas pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik negara.
Pasal 55
Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) melaksanakan kewenangan untuk melakukan Pengelolaan Aset.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pengelolaan Aset
Pasal 56
- Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) bertanggung jawab atas penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Tindak Pidana yang berada di bawah penguasaannya.
- Penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjaga dan/atau mempertahankan nilai Aset Tindak Pidana.
- Dalam rangka melakukan pengamanan Aset Tindak Pidana, badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, atau institusi lain yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana.
Pasal 57
- Pengamanan Aset Tindak Pidana meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, pengamanan hukum, dan pengamanan atas risiko ekonomi.
- Dalam rangka melakukan penilaian terhadap Aset Tindak Pidana, badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga yang berwenang melakukan penilaian Aset atau pihak lain untuk melakukan penilaian terhadap valuasi Aset Tindak Pidana pada saat diperoleh, disita, dan/atau dinyatakan dirampas oleh pengadilan.
- Dalam rangka penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Aset Tindak Pidana, badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dapat melakukan pengembangan Aset Tindak Pidana, menetapkan penggunaan Aset Tindak Pidana, atau menetapkan pemanfaatan Aset Tindak Pidana.
- Dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan dan/atau melakukan pemulihan kerugian, badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dapat melakukan pengembangan, menetapkan penggunaan dan/atau pemanfaatan, dan/atau melakukan penjualan melalui lelang atau penjualan tanpa melalui lelang terhadap Aset Tindak Pidana, dengan ketentuan:
- Aset Tindak Pidana atau bagian Aset Tindak Pidana yang berdasarkan amar putusan dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara yang menimbulkan kerugian keuangan negara dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Aset Tindak Pidana atau bagian Aset Tindak Pidana yang berdasarkan amar putusan dinyatakan dikembalikan kepada korban atau pihak yang berhak, atau diperuntukkan bagi pemulihan kerugian korban, pihak Korporasi, dan/atau masyarakat, dikelola oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sesuai dengan amar putusan.
- Dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) melakukan pengembalian Aset Tindak Pidana kepada korban, pihak yang mengajukan keberatan, atau pihak yang berhak mendapat pengembalian selisih nilai Aset Tindak Pidana, termasuk dalam hal terdapat keuntungan yang diperoleh pada saat Pengelolaan Aset tersebut.
- Dalam rangka melakukan penjualan melalui lelang terhadap Aset Tindak Pidana, badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) bekerja sama dengan instansi penyelenggara lelang negara dan dapat melibatkan badan penyelenggara lelang.
- Penjualan melalui lelang atau penjualan tanpa melalui lelang terhadap Aset Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan secara terbuka dan transparan.
- Penyidik, Jaksa Pengacara Negara, hakim yang memeriksa perkara, juru sita terkait, pejabat lelang, badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dan badan yang melaksanakan pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset, serta keluarga sedarah dan semenda sampai dengan derajat kedua dilarang membeli Aset Tindak Pidana yang dijual melalui lelang atau dijual tanpa melalui lelang.
Pasal 58
- Dalam hal Aset Tindak Pidana yang diblokir atau disita cepat rusak, nilainya cepat menurun, dan/atau biaya penyimpanannya tidak sebanding dengan nilainya, Aset tersebut dapat dijual melalui lelang atau tanpa melalui lelang sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atas permintaan Jaksa Pengacara Negara berdasarkan penetapan hakim yang memeriksa permohonan.
- Hasil penjualan melalui lelang atau tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggantikan Aset Tindak Pidana sebagai objek permohonan dan disimpan dalam rekening penampungan.
- Dalam hal permohonan Perampasan Aset ditolak, hasil penjualan melalui lelang atau tanpa melalui lelang beserta hasil pengelolaannya dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Pasal 59
- Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pengelolaan Aset dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Pengelolaan Aset secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- menerbitkan laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan terkait Pengelolaan Aset;
- menerbitkan laporan tahunan Pengelolaan Aset; dan
- membuka akses informasi Pengelolaan Aset.
Pasal 60
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 61
- Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden.
- Anggota badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.
- Anggota badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pasal 62
- Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.
- Tugas pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik dan Jaksa Pengacara Negara sesuai Undang-Undang ini;
- mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1);
- memastikan terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun kode etik;
- menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset;
- menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik;
- memberikan sanksi kepada Penyidik dan Jaksa Pengacara Negara yang melanggar kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;
- melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan Perampasan Aset; dan
- melakukan evaluasi kinerja dalam Perampasan Aset, baik mekanisme permohonan maupun pengelolaannya.
- Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tugas pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Pasal 63
Untuk dapat diangkat sebagai anggota badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- warga negara Indonesia;
- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- sehat jasmani dan rohani;
- memiliki keahlian dalam bidang hukum, keuangan, atau akuntansi pemeriksaan;
- berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) di bidang terkait;
- berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pemilihan;
- tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik.
Pasal 64
Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
Pasal 65
- Anggota badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Presiden mengusulkan anggota badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak surat presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan persetujuan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengangkat anggota badan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan calon pengganti paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penolakan diterima.
- Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon yang diusulkan oleh Presiden dianggap disetujui.
- Pimpinan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.
Pasal 66
- Keanggotaan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) berhenti atau diberhentikan karena:
- meninggal dunia;
- berakhir masa jabatannya;
- melakukan perbuatan tercela;
- melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya; atau
- mengundurkan diri.
- Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.
Pasal 67
Ketentuan lebih lanjut mengenai badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB VII
SISTEM PENGELOLAAN ASET
Pasal 68
- Pelaksanaan Pengelolaan Aset dilakukan melalui sistem Pengelolaan Aset berbasis teknologi yang terintegrasi dengan lembaga pemangku kepentingan.
- Sistem Pengelolaan Aset berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam setiap tahapan Perampasan Aset.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sistem Pengelolaan Aset berbasis teknologi diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 69
Pendanaan penyelenggaraan Perampasan Aset bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 70
- Pengelolaan pendanaan penyelenggaraan Perampasan Aset dilakukan secara akuntabel, transparan, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- Pertanggungjawaban penggunaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Aset dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 72
Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dalam Undang-Undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah Undang-Undang ini diberlakukan.
Pasal 73
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 74
Undang-Undang ini mulai berlaku dan dilaksanakan terhitung setelah 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan dan setelah terbentuknya badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1).
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Posting Komentar