Beranda 2026 Iklim Komunitas LHKBPLH Permen Perubahan Proklim

Permen LHKBPLH 9 tahun 2026 tentang Proklim

Updated: • 0 • min read
Table of Contents
Permen LHKBPLH 9 tahun 2026 tentang Proklim

Apa itu Proklim?

Proklim ialah singkatan dari Program Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat adalah program yang dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim. Demikian definisi yang diberikan oleh Permen LHKBPLH 9 tahun 2026 tentang Proklim.

Permen LHKBPLH 9 tahun 2026 tentang Proklim adalah kependekan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Program Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat.

Apa itu Kampung Iklim?

Permen LHKBPLH 9 tahun 2026 tentang Proklim menyebutkan bahwa Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah kelurahan, desa atau yang disebut dengan nama lain, atau satu tingkat di bawahnya yang masyarakatnya telah melakukan pengendalian perubahan iklim secara berkesinambungan.

Penetapan Permen Proklim

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Program Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat pada tanggal 2 Juli 2026 di Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Program Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 448. Agar setiap orang mengetahuinya.

Gelombang Hijau dari Tapak: Membongkar Transformasi Proklim Lewat Permen LH BPLH 9 Tahun 2026 di Tengah Badai Iklim Global

Di tengah gelombang panas yang memecahkan rekor, banjir yang datang di luar musim, dan kebakaran hutan yang menyelimuti langit, Indonesia kembali menegaskan komitmen melalui regulasi terbaru. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Program Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat, yang diundangkan pada 6 Juli 2026, mencabut dan menggantikan aturan lama dari tahun 2016. Program yang dikenal sebagai Proklim ini kini diperluas, diperketat, dan diintegrasikan lebih dalam dengan sistem nasional. Artikel ini mengupas sejarah panjang program tersebut, perubahan mencolok, proses implementasi, tabel perbandingan dan aturan pelaksanaan, paradoks yang muncul, isu yang ramai maupun yang terabaikan, pandangan pakar, kritik serta polemik, posisi Indonesia saat ini di arena global, hingga kebutuhan perbaikan menghadapi tantangan baru. Di bagian akhir, pembahasan dilanjutkan dengan evolusi hak keuangan dan administratif pemimpin tertinggi dari masa kerajaan Nusantara, penjajahan kolonial Belanda, kemerdekaan, hingga perbandingan dunia modern.

Sejarah dan Proses Lahirnya Proklim

Gagasan menggerakkan aksi iklim dari tingkat kampung bukan lahir mendadak. Pada tahun 2011, Kementerian Lingkungan Hidup mulai merintis program yang kemudian diresmikan lewat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim. Tujuan awal sederhana namun ambisius: meningkatkan kapasitas masyarakat menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca di tingkat lokal. Setelah penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan pada 2015, aturan diperbarui melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84 Tahun 2016. Program tersebut menekankan wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun hingga kelurahan atau desa, dengan kategori penghargaan Pratama, Madya, Utama, dan Lestari.

Hingga akhir 2025, ribuan lokasi telah terdaftar. Di Kalimantan Selatan saja tercatat 567 lokasi sejak 2014 dengan 646 penghargaan. Kota Malang memiliki 32 lokasi yang menembus level nasional. Proses lama melibatkan identifikasi potensi, pengusulan, verifikasi lapangan, penilaian, dan pemberian apresiasi. Pedoman teknis dari Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim pada 2017 memperkuat pelaksanaan. Namun, perkembangan hukum, organisasi kelembagaan, kebutuhan data yang lebih akurat melalui Sistem Registri Nasional, serta tuntutan integrasi dengan kontribusi nasional yang ditetapkan secara nasional membuat aturan 2016 dinilai tidak lagi memadai. Alhasil, pada 2 Juli 2026 Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menetapkan regulasi baru yang berlaku sejak tanggal diundangkan.

Perubahan Dibanding Regulasi Lama dan Hal Mencolok yang Baru

Peraturan lama hanya mengenal Kampung Iklim berbasis wilayah administrasi. Regulasi 2026 memperkenalkan dua pelaksana utama: Kampung Iklim yang tetap berbasis wilayah administrasi, dan Komunitas Iklim yang berbasis lanskap, unit pengelolaan, atau jenis aktivitas tertentu. Komunitas Iklim membuka peluang bagi kelompok di luar batas administratif desa atau kelurahan, misalnya komunitas di kawasan hutan, pesisir, atau aktivitas spesifik seperti pengelolaan sampah terpadu. Perubahan ini memperluas jangkauan dan mengakomodasi realitas sosial yang lebih kompleks.

Tahapan kini lebih terstruktur: perencanaan melalui dokumen perencanaan yang memuat profil lokasi, kerentanan dan risiko, sumber emisi serta serapan gas rumah kaca, kelembagaan, prioritas aksi, serta rencana pemantauan. Pelaksanaan mencakup aksi adaptasi (ketahanan pangan, pengendalian bencana iklim, pengelolaan ekosistem), aksi mitigasi (pengelolaan sampah, energi terbarukan, pertanian rendah emisi, peningkatan vegetasi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan), pengembangan kapasitas masyarakat, dan peningkatan akses sumber daya. Registrasi wajib melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRN PPI. Kriteria penghargaan tetap meliputi sertifikat Pratama, Madya, Utama, hingga trofi dan sertifikat Lestari serta Utama, dengan persyaratan lebih ketat seperti pembinaan minimal sepuluh lokasi lain untuk kategori tertinggi, plus penghargaan lingkungan di tingkat provinsi. Insentif tambahan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pendanaan diatur lebih jelas. Penghargaan juga diberikan kepada pemerintah daerah dan pendukung Proklim seperti dunia usaha atau perguruan tinggi.

Hal mencolok lainnya adalah pengakuan pengetahuan lokal dalam dokumen perencanaan, persyaratan aksi berkelanjutan lebih dari dua tahun, serta keterkaitan lebih erat dengan inventarisasi emisi dan target nasional. Peraturan ini secara eksplisit mencabut aturan 2016.

Implementasi dan Tabel Pelaksanaan

Implementasi dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan sesuai format lampiran. Untuk Kampung Iklim, prasyarat mencakup lokasi minimal dua tingkat administratif di bawah kecamatan, kelompok masyarakat yang sah, dukungan pemerintah atau masyarakat, serta aksi berkelanjutan. Komunitas Iklim memiliki prasyarat berbeda tergantung basis: legalitas dan luas minimal lima hektare dengan lebih dari lima puluh anggota untuk lanskap, atau struktur organisasi dan keanggotaan tercatat untuk jenis aktivitas. Registrasi diunggah ke portal SRN PPI, dilanjutkan verifikasi oleh tim provinsi atau pusat yang memeriksa kelengkapan data umum, teknis, dan sumber daya, kemudian penyusunan rekomendasi melibatkan pakar, dan penetapan oleh menteri atau kepala. Pemerintah daerah menyusun rencana pengembangan lima tahun dalam bentuk matriks lokasi, kegiatan, mitra, dan pendanaan. Di lapangan, Dinas Lingkungan Hidup daerah aktif melakukan sosialisasi, pembinaan, dan verifikasi. Contoh nyata terlihat di Kalimantan Selatan yang menyusun peta jalan 2026 hingga 2030 dan mendorong 114 lokasi terdaftar pada 2026, dengan usulan enam kategori Lestari dan dua puluh Utama, terutama di zona rawan kebakaran hutan dan lahan. Kota Malang menggelar lokakarya pengembangan dan mengusulkan lokasi untuk kategori Lestari.

Tabel Implementasi Tahapan Proklim Berdasarkan Regulasi 2026
Tahap Kegiatan Utama Pelaku Output
Perencanaan Identifikasi risiko emisi, penyusunan dokumen, prioritas aksi Masyarakat, komunitas, pemerintah daerah Dokumen perencanaan Proklim
Pelaksanaan Aksi adaptasi mitigasi, peningkatan kapasitas, akses sumber daya Kampung Iklim dan Komunitas Iklim Aksi nyata berkelanjutan
Registrasi Unggah data ke SRN PPI, verifikasi administratif dan lapangan Pengusul dan verifikator Status terdaftar
Penilaian dan Penghargaan Rekomendasi, penetapan kategori Pratama hingga Lestari Tim pusat dan menteri Sertifikat atau trofi, insentif
Pembinaan Pemantauan Evaluasi Pendampingan, evaluasi keberlanjutan, pelaporan Pemerintah daerah, pendukung, pusat Laporan kemajuan dan perbaikan

Tabel Aturan Pelaksanaan dan Perbandingan dengan Regulasi Lama

Perbandingan Aspek Kunci Regulasi Lama 2016 dan Regulasi Baru 2026
Aspek Regulasi 2016 Regulasi 2026
Pelaksana Kampung Iklim berbasis administrasi Kampung Iklim dan Komunitas Iklim berbasis administrasi atau lanskap unit aktivitas
Registrasi Sistem yang berkembang kemudian Wajib melalui SRN PPI
Dokumen Perencanaan Ada namun kurang detail Format baku mencakup risiko emisi kelembagaan pengetahuan lokal
Kategori Penghargaan Pratama Madya Utama Lestari Sama dengan kriteria lebih ketat termasuk pembinaan dan penghargaan provinsi untuk Lestari
Insentif Terbatas pada apresiasi Sertifikat trofi plus insentif tambahan
Pendanaan dan Pembinaan Umum Diatur eksplisit termasuk untuk pemerintah daerah dan pendukung

Paradoks, Isu Ramai, dan Isu yang Disepelekan

Paradoks utama terletak pada keberhasilan administratif yang tinggi namun dampak nyata yang belum merata. Jumlah lokasi terdaftar terus bertambah, penghargaan dibagikan, namun sebagian kritik menyebut banyak papan nama tanpa aksi berkelanjutan yang kuat. Di sisi lain, aksi swadaya masyarakat seperti pencegahan kebakaran atau penanaman pohon di zona rawan justru dapat dikategorikan sebagai mitigasi atau adaptasi, membuka peluang pengakuan. Isu yang ramai meliputi integrasi dengan target emisi nasional, akses pendanaan iklim yang sering tidak sampai ke masyarakat penjaga ekosistem, serta keadilan bagi masyarakat adat dan pesisir. Pada COP31 di Antalya Turkiye November 2026, Indonesia membawa lima pilar termasuk solusi berbasis alam dan Proklim sebagai contoh aksi lokal, namun organisasi masyarakat sipil mengkritik bahwa komitmen belum menjamin keadilan, pendanaan mengalir ke pihak yang merusak, dan konflik kepentingan dari kepentingan energi fosil. Isu yang sering disepelekan adalah penghitungan manfaat ekonomi karbon yang akurat di tingkat tapak, keberlanjutan setelah penghargaan, serta kapasitas administrasi masyarakat yang terbatas dalam menyusun dokumen kompleks. Tantangan mengubah pola pikir bahwa kegiatan sehari hari seperti bank sampah atau urban farming merupakan aksi iklim juga masih besar.

Pandangan Pakar, Kritik, dan Polemik

Pakar lingkungan dan praktisi daerah melihat regulasi baru sebagai langkah maju karena memperluas pelaku dan memperkuat data melalui sistem registri. Pembinaan bertahap seperti program Kampung Bersinar di tingkat lokal dinilai membantu. Namun, kritik dari koalisi masyarakat sipil menyoroti bahwa aksi iklim harus berpihak pada rakyat yang menjaga hutan dan pesisir, bukan sekadar administrasi atau proyek besar. Polemik muncul seputar apakah penghargaan benar benar mendorong kemandirian atau hanya kompetisi simbolik. Beberapa daerah seperti Pontianak dan Barito Utara menekankan bahwa Proklim membangun kemandirian pangan dan energi, bukan lomba. Di tingkat global, Indonesia menawarkan proyek karbon dan menegaskan net zero 2060 atau lebih cepat, namun desakan agar delegasi bersih dari kepentingan ekstraktif terus bergema.

Posisi Saat Ini dan Kebutuhan Perbaikan

Saat ini, ribuan lokasi aktif, peta jalan daerah disusun, dan Proklim menjadi bagian narasi Indonesia di COP31. Regulasi baru telah berlaku dan diimplementasikan. Namun, untuk menghadapi tantangan baru seperti cuaca ekstrem yang makin sering, kebutuhan pendanaan yang adil, serta integrasi dengan pasar karbon berintegritas tinggi, perbaikan tetap diperlukan. Penguatan kapasitas masyarakat dalam data dan keuangan, jaminan manfaat langsung ke komunitas, pengurangan birokrasi, serta pemantauan dampak nyata di luar angka registrasi menjadi prioritas. Sinergi dengan dunia usaha, akademisi, dan pemerintah daerah harus lebih substantif agar gelombang hijau dari tapak benar benar menahan laju krisis iklim.

Dengan demikian, regulasi Proklim 2026 dan sejarah hak pemimpin sama sama menyentuh inti tata kelola: bagaimana kekuasaan dan sumber daya dikelola agar berkelanjutan dan adil. Transformasi dari tapak kampung hingga kebijakan nasional dan global memerlukan komitmen yang lebih dari sekadar dokumen, melainkan aksi nyata yang merata.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Program Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat

Latar Belakang

Pertimbangan munculnya Permen LHKBPLH 9 tahun 2026 tentang Proklim adalah:

  1. bahwa untuk meningkatkan pengendalian perubahan iklim serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu menyelenggarakan program pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat;
  2. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/ KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Penyelenggaraan Program Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permen LHKBPLH 9 tahun 2026 tentang Proklim adalah:

  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  3. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
  4. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);

Isi Permen Proklim

Berikut adalah salinan isi Permen LHKBPLH 9 tahun 2026 tentang Proklim, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

  1. Program Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Proklim adalah program yang dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim.
  2. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah kelurahan, desa atau yang disebut dengan nama lain, atau satu tingkat di bawahnya yang masyarakatnya telah melakukan pengendalian perubahan iklim secara berkesinambungan.
  3. Komunitas Iklim adalah kumpulan individu atau kelompok masyarakat yang telah melakukan pengendalian perubahan iklim secara berkesinambungan.
  4. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
  5. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim adalah tindakan menyesuaikan diri untuk mengantisipasi pengaruh buruk iklim nyata, dengan cara membangun strategi antisipasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang menguntungkan.
  6. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
  7. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
  8. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan Emisi GRK atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
  9. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon, dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.
  10. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN PPI adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi tentang aksi serta sumber daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia pada tingka Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau Nationally Determined Contribution.
  11. Pendukung Proklim adalah badan usaha, perguruan tinggi, organisasi/lembaga masyarakat, dan mitra pembangunan yang membentuk dan/atau mengembangkan Kampung Iklim dan/atau Komunitas Iklim.
  12. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
  13. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
  14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
  15. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
  16. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian perubahan iklim dan tata kelola nilai ekonomi karbon.

Pasal 2

  1. Proklim dilaksanakan oleh:
    1. Kampung Iklim; dan
    2. Komunitas Iklim.
  2. Proklim yang dilaksanakan oleh Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berbasis wilayah administrasi.
  3. Proklim yang dilaksanakan oleh Komunitas Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berbasis wilayah kerja berdasarkan:
    1. lanskap;
    2. unit pengelolaan; dan/atau
    3. jenis aktivitas.

BAB II
TAHAPAN PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Proklim dilakukan melalui tahapan:

  1. perencanaan; dan
  2. pelaksanaan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

  1. Perencanaan Proklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Proklim.
  2. Penyusunan dokumen perencanaan Proklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    1. identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim;
    2. identifikasi sumber Emisi GRK dan serapan GRK;
    3. identifikasi potensi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
    4. identifikasi kondisi dan kebutuhan penguatan kelembagaan Proklim;
    5. penentuan prioritas Aksi Adaptasi Perubahan Iklim berdasarkan tingkat kerentanan dan risiko perubahan iklim dan prioritas Aksi Mitigasi Perubahan Iklim berdasarkan potensi Emisi GRK;
    6. penyusunan rencana aksi dan penganggaran kegiatan prioritas Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, serta penguatan kelembagaan terkait pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat; dan
    7. penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta penguatan kelembagaan terkait pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat.
  3. Format dokumen perencanaan Proklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 5

  1. Pelaksanaan Proklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui:
    1. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
    2. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
    3. pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan; dan
    4. peningkatan akses sumber daya.
  2. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
    1. peningkatan ketahanan pangan;
    2. pengendalian kekeringan, banjir, longsor, cuaca ekstrem, rob, dan abrasi;
    3. perbaikan efisiensi energi dan pola konsumsi;
    4. pengendalian penyakit terkait iklim;
    5. pengelolaan ekosistem dan keanekaragaman hayati; dan/atau
    6. kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.
  3. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
    1. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair;
    2. pemanfaatan energi baru terbarukan;
    3. penerapan budidaya pertanian rendah Emisi GRK;
    4. peningkatan tutupan vegetasi;
    5. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
    6. kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan Emisi GRK dan upaya peningkatan serapan Emisi GRK.
  4. Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dilaksanakan oleh Kampung Iklim dilakukan melalui:
    1. penguatan kelembagaan Kampung Iklim;
    2. pemberian dukungan kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim;
    3. partisipasi masyarakat dengan memperhatikan aspek gender dan keterlibatan kelompok rentan;
    4. peningkatan kemampuan masyarakat membangun jejaring;
    5. pemberian dukungan sumber daya eksternal;
    6. pengembangan kegiatan;
    7. pengelolaan data aksi;
    8. penghitungan manfaat terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan
    9. kegiatan lain yang terkait dengan upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat di Kampung Iklim.
  5. Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dilaksanakan oleh Komunitas Iklim dilakukan melalui:
    1. penguatan kelembagaan Komunitas Iklim;
    2. pemberian dukungan sumber daya eksternal;
    3. pengelolaan data aksi; dan
    4. kegiatan lain yang terkait dengan upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat di Komunitas Iklim.
  6. Peningkatan akses sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:
    1. pemberian dukungan pendanaan;
    2. pengembangan teknologi Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim;
    3. peningkatan kapasitas; dan
    4. kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan akses sumber daya.

BAB III
REGISTRASI

Pasal 6

  1. Kampung Iklim dan Komunitas Iklim yang telah melakukan tahapan perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat melakukan registrasi melalui SRN PPI.
  2. Registrasi melalui SRN PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Kampung Iklim memuat informasi:
    1. gambaran umum lokasi;
    2. data kejadian bencana terkait iklim;
    3. pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
    4. pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
    5. hasil penghitungan Emisi GRK berbasis masyarakat yang menggunakan metodologi penghitungan Emisi GRK untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim berbasis masyarakat yang mengacu pada standar nasional, standar Intergovernmental Panel on Climate Change, atau standar internasional lainnya; dan
    6. kapasitas masyarakat dan dukungan keberlanjutan.
  3. Registrasi melalui SRN PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Komunitas Iklim memuat informasi:
    1. profil komunitas;
    2. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
    3. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan
    4. kelembagaan komunitas.
  4. Tata cara registrasi melalui SRN PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB IV
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

  1. Pemberian penghargaan diberikan kepada Kampung Iklim dan Komunitas Iklim yang telah melakukan registrasi melalui SRN PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
  2. Pemberian penghargaan kepada Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. trofi dan sertifikat Proklim Lestari;
    2. trofi dan sertifikat Proklim Utama;
    3. sertifikat Proklim Utama;
    4. sertifikat Proklim Madya; dan
    5. sertifikat Proklim Pratama.
  3. Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    1. trofi dan sertifikat Proklim Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam hal:
      1. usulan Proklim telah mendapatkan penghargaan sebagai Proklim utama;
      2. melakukan pengayaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan pengayaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan, serta peningkatan akses sumber daya yang tertuang dalam dokumen perencanaan Proklim;
      3. melakukan pembinaan; dan
      4. memperoleh penghargaan terkait pengelolaan lingkungan hidup minimal di tingkat provinsi;
    2. trofi dan sertifikat Proklim Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam hal:
      1. usulan Proklim telah memenuhi persyaratan sertifikat Proklim Utama; dan
      2. memiliki dokumen perencanaan proklim yang memuat profil lokasi dan pelaksana rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan, dan peningkatan akses sumber daya, serta rencana pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian ketahanan iklim, pengurangan Emisi GRK, dan dukungan keberlanjutan;
    3. sertifikat Proklim Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir Proklim ≥ 81% (lebih dari atau sama dengan delapan puluh satu persen);
    4. sertifikat Proklim Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir Proklim > 50% (lebih dari lima puluh persen) sampai dengan < 81% (kurang dari delapan puluh satu persen); dan
    5. sertifikat Proklim Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir Proklim sampai dengan 50% (lima puluh persen).
  4. Pemberian penghargaan kepada Komunitas Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat Komunitas Iklim.
  5. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan penetapan Proklim.

Pasal 8

  1. Kampung Iklim dan Komunitas Iklim yang telah melakukan registrasi dilakukan penilaian.
  2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
    1. verifikasi; dan
    2. penyusunan rekomendasi.

Pasal 9

  1. Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administratif meliputi:
    1. data umum;
    2. data teknis; dan
    3. data sumber daya.
  2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Kampung Iklim dilakukan oleh:
    1. verifikator Proklim tingkat provinsi; dan
    2. verifikator Proklim tingkat pusat.
  3. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Komunitas Iklim dilakukan oleh verifikator Proklim tingkat pusat.
  4. Verifikator Proklim tingkat provinsi melaksanakan penilaian berdasarkan penugasan dari pimpinan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
  5. Verifikator Proklim tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melakukan penilaian calon penerima sertifikat Proklim Utama, sertifikat Proklim Madya, dan sertifikat Proklim Pratama.
  6. Verifikator Proklim tingkat pusat melaksanakan penilaian berdasarkan penugasan dari sekretariat Proklim.
  7. Sekretariat Proklim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Deputi.
  8. Verifikator Proklim tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melakukan penilaian calon penerima trofi dan sertifikat Proklim Lestari, trofi dan sertifikat Proklim Utama, dan sertifikat Komunitas Iklim.

Pasal 10

  1. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi.
  2. Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada sekretariat Proklim.
  3. Format berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 11

  1. Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan oleh sekretariat Proklim berdasarkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
  2. Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
    1. verifikator Proklim tingkat provinsi atau verifikator Proklim tingkat pusat; dan/atau
    2. pakar atau praktisi yang mempunyai keahlian di bidang iklim.
  3. Sekretariat Proklim menyampaikan hasil penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Deputi.

Pasal 12

Deputi menyampaikan hasil penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada Menteri/Kepala untuk ditetapkan.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan penilaian dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB V
PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DAN PENDUKUNG PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 14

  1. Selain diberikan kepada Kampung Iklim dan Komunitas Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri/Kepala dapat memberikan penghargaan kepada:
    1. pemerintah daerah; dan
    2. Pendukung Proklim.
  2. Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. pemerintah daerah provinsi; dan
    2. pemerintah daerah kabupaten/kota.
  3. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat.
  4. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintah daerah dan Pendukung Proklim yang telah melakukan registrasi melalui SRN PPI.

Pasal 15

  1. Kriteria pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dan Pendukung Proklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
    1. penyusunan dokumen perencanaan; dan
    2. pelaksanaan pembinaan Proklim.
  2. Pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dan Pendukung Proklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan penetapan.
  3. Format dokumen perencanaan bagi pemerintah daerah dan Pendukung Proklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 16

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:

  1. verifikasi; dan
  2. penyusunan rekomendasi.

Pasal 17

  1. Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh verifikator Proklim tingkat pusat.
  2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembinaan Proklim.
  3. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi.
  4. Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada sekretariat Proklim.
  5. Format berita acara verifikasi bagi pemerintah daerah dan Pendukung Proklim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 18

  1. Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh sekretariat Proklim berdasarkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
  2. Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
    1. verifikator Proklim tingkat pusat; dan/atau
    2. pakar atau praktisi yang mempunyai keahlian di bidang iklim.
  3. Sekretariat Proklim menyampaikan hasil penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Deputi.

Pasal 19

Deputi menyampaikan hasil penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Menteri/Kepala untuk ditetapkan.

Pasal 20

Tata cara pelaksanaan penilaian dan penetapan kepada pemerintah daerah dan Pendukung Proklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 21

  1. Dalam menyelenggarakan Proklim, Menteri/Kepala dapat melakukan kerja sama dengan menteri/kepala lembaga terkait dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
  2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 22

  1. Pembinaan penyelenggaraan Proklim dilakukan oleh:
    1. Menteri/Kepala; dan
    2. gubernur.
  2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Deputi.
  3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
  4. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan meliputi:
    1. sosialisasi;
    2. penyuluhan;
    3. pelatihan;
    4. pendampingan;
    5. bimbingan teknis;
    6. pemberian fasilitasi; dan/atau
    7. kegiatan lainnya.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

  1. Menteri/Kepala melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Proklim.
  2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Deputi.
  3. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  4. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    1. pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
    2. penurunan Emisi GRK;
    3. pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta menjaga keberlanjutan;
    4. penyusunan dokumen perencanaan Proklim; dan
    5. pelaksanaan pembinaan Proklim.
  5. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan.
  6. Tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Proklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan Proklim bersumber dari:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Selain memberikan penghargaan berupa sertifikat dan/atau trofi, Menteri/Kepala dapat juga memberikan insentif.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/ KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dokumen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaraan Program Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat

Demikianlah Sobat Aturlah.ID salinan isi Permen LHKBPLH 9 tahun 2026 tentang Proklim. Tulisan ini untuk informasi, bukan opini hukum dan bukan pengganti konsultasi dengan profesional. Selalu cek naskah resmi di JDIH, JDIHN, dan Peraturan.go.id, terima kasih.

Posting Komentar