Permendikdasmen 17 Tahun 2026 tentang SKL Pendidikan Kursus

Table of Contents

Apa itu Lembaga Kursus?

Lembaga Kursus dalam Permendikdasmen 17 Tahun 2026 tentang SKL Pendidikan Kursus adalah satuan pendidikan nonformal yang melaksanakan layanan program pendidikan kursus.

Apa itu Pendidikan Kursus?

Definisi Pendidikan Kursus dalam Permendikdasmen 17 Tahun 2026 tentang SKL Pendidikan Kursus adalah program layanan pendidikan nonformal untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional.

Apa itu SKL?

SKL adalah kependekan dari Standar Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan dalam Permendikdasmen 17 Tahun 2026 tentang SKL Pendidikan Kursus adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik kursus dari hasil pembelajarannya pada akhir Pendidikan Kursus.

Penetapan Permendikdasmen

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Kursus ditetapkan Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada tanggal 29 Juli 2026 di Jakarta. Permendikdasmen 17 Tahun 2026 tentang SKL Pendidikan Kursus diundangkan di Jakarta oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan pada tanggal 6 agustus 2026.

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Kursus ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 552. Agar setiap orang mengetahuinya.

Jejak Kompetensi Mandiri dari Pesantren ke Sertifikat Digital Analisis Lengkap Permendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 tentang SKL Pendidikan Kursus

Permendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Kursus hadir sebagai payung baru yang mengatur kriteria minimal sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik kursus. Regulasi ini ditetapkan di Jakarta pada 29 Juli 2026 sebagai pelaksanaan Pasal 27 Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 tentang Lembaga Kursus. Tujuannya memastikan lulusan pendidikan kursus memiliki kesiapan menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia sesuai nilai Pancasila, sekaligus kompeten untuk mandiri atau memasuki dunia kerja.

Artikel ini menelusuri sejarah panjang standar kompetensi dari praktik global, warisan Nusantara, masa kolonial Belanda, hingga perkembangan pasca kemerdekaan dan tantangan 2026. Analisis mencakup perubahan dibanding regulasi lama, implementasi, paradoks, isu yang ramai dibahas maupun yang kurang diperhatikan, serta rekomendasi perbaikan.

Sejarah dan Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Kursus di Dunia

Konsep kompetensi dalam pelatihan kerja sudah berakar sejak sistem magang kuno di Eropa abad pertengahan, di mana guild mengatur keterampilan praktis melalui praktik langsung. Di Tiongkok kuno, tradisi kerajinan Confusian menekankan penguasaan metode dan etika kerja. Revolusi industri memaksa formalisasi pelatihan kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pabrik.

Setelah Perang Dunia II, model dual system Jerman menggabungkan sekolah dan magang di industri. Amerika Serikat mengembangkan competency based training sejak 1960an dengan fokus hasil yang dapat diukur. Di Asia, Jepang melalui reformasi Meiji mengadopsi sistem kejuruan modern, sementara Singapura membangun SkillsFuture untuk pembelajaran sepanjang hayat. UNESCO melalui World Reference Levels dan Shanghai Consensus 2012 mendorong kerangka kualifikasi global yang membandingkan hasil belajar. ILO dan OECD juga mendorong pendekatan berbasis kompetensi agar lulusan siap kerja di pasar global yang berubah cepat karena teknologi.

Inti sejarah global adalah pergeseran dari input (berapa lama belajar) ke outcome (apa yang mampu dilakukan). Standar kompetensi menjadi jembatan antara pendidikan dan dunia kerja, dengan penjenjangan yang memungkinkan pengakuan lintas batas.

Sejarah Lokal Nusantara dan Masa Penjajahan Kolonial Belanda

Di Nusantara, pendidikan keterampilan sudah hidup dalam pesantren, surau, dan bengkel tradisional. Santri mempelajari Al Quran sekaligus keterampilan pertanian, pertukangan, atau dagang. Sistem ini terbuka dan berbasis komunitas, menekankan karakter serta kemandirian.

Kedatangan VOC dan kemudian pemerintah kolonial Belanda mengubah lanskap. Pendidikan formal awalnya eksklusif untuk anak Eropa. Politik Etis awal abad 20 memperkenalkan Sekolah Rakyat (Volkschool) tiga tahun untuk rakyat biasa, HIS untuk elite pribumi, serta sekolah kejuruan seperti STOVIA untuk dokter pribumi. Tujuan utamanya menghasilkan tenaga kerja terdidik yang loyal pada pemerintahan kolonial, bukan membangun kemandirian penuh. Sekolah kejuruan kolonial fokus keterampilan praktis untuk administrasi, kesehatan, dan teknik terbatas. Akses pribumi sangat terbatas dan terpisah berdasarkan status sosial.

Respons pribumi muncul melalui Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara pada 1922. Gerakan ini menolak model kolonial dan menekankan pendidikan yang memerdekakan, berakar budaya lokal, serta menanamkan semangat nasionalisme dan kemandirian. Muhammadiyah juga membangun sekolah modern yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan nilai Islam. Masa ini menunjukkan paradoks: sistem kolonial memperkenalkan formalitas, namun membatasi, sementara gerakan lokal mempertahankan akar kompetensi berbasis karakter.

Menuju Kemerdekaan dan Perkembangan hingga Hari Ini

Proklamasi 1945 membawa misi membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif. Sekolah Rakyat menyebar untuk menanamkan semangat kebangsaan. Pendidikan kejuruan berkembang melalui Sekolah Teknik dan program kesetaraan. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan pendidikan nonformal, termasuk kursus, sebagai jalur penting pendidikan sepanjang hayat.

Perkembangan standar kompetensi lulusan kursus dimulai dari Permendiknas Nomor 47 Tahun 2010, kemudian disempurnakan melalui Permendikbud Nomor 31 Tahun 2012, Nomor 131 Tahun 2014, Nomor 5 Tahun 2016, Nomor 27 Tahun 2017, dan Nomor 11 Tahun 2019. Regulasi ini mengatur berbagai bidang keterampilan dengan pendekatan yang semakin rinci. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 menjadi acuan penjenjangan. BNSP juga berperan dalam sertifikasi kompetensi. Hingga 2025, Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 tentang Lembaga Kursus menetapkan dasar baru, yang kemudian dijabarkan oleh Permendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026.

Isi dan Struktur Permendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026

SKL didefinisikan sebagai kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik kursus pada akhir Pendidikan Kursus. Pendidikan Kursus sendiri menekankan penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan kewirausahaan, dan kepribadian profesional.

Muatan SKL memuat secara terpadu dua deskripsi: kesiapan menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berkarakter sesuai nilai Pancasila; serta kompetensi sesuai program untuk menguatkan kemandirian dan atau kesiapan memasuki dunia kerja.

Unsur SKL terdiri atas tiga elemen. Sikap merupakan penghayatan terhadap nilai, norma, dan aspek yang tumbuh dari proses belajar. Keterampilan mencakup kemampuan psikomotorik serta kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen. Pengetahuan mencakup penguasaan teori, konsep, fakta, informasi, metodologi, dan prosedur pada bidang tertentu.

Jenis SKL dibagi tiga. Pertama, SKL kursus keterampilan yang disusun berjenjang berdasarkan KKNI atau kualifikasi internasional, terstruktur dengan profil lulusan, capaian pembelajaran, dan struktur kompetensi, serta mengacu SKKNI atau standar internasional. Penyusunan dilakukan organisasi profesi berkoordinasi dengan direktorat, kemudian ditetapkan Menteri. Kedua, SKL kursus bimbingan belajar yang mendukung capaian pendidikan formal, disusun dan ditetapkan lembaga kursus lalu dilaporkan melalui sistem informasi. Ketiga, SKL kursus kecakapan hidup yang mencakup kecakapan personal, sosial, estetis, kinestetis, intelektual, dan vokasional, juga disusun lembaga kursus.

Perubahan Dibanding Regulasi Lama dan Perubahan Mencolok

Regulasi lama seperti Permendikbud Nomor 5 Tahun 2016 dan seri sebelumnya lebih fokus pada daftar kompetensi per bidang keterampilan dengan pendekatan yang relatif seragam. Permendikdasmen 17 Tahun 2026 mencabut sejumlah peraturan lama termasuk Permendiknas Nomor 70 Tahun 2008, Permendiknas Nomor 47 Tahun 2010, Permendikbud Nomor 31 Tahun 2012, Nomor 131 Tahun 2014, Nomor 5 Tahun 2016, Nomor 27 Tahun 2017, dan Nomor 11 Tahun 2019.

Perubahan mencolok meliputi pembedaan tegas tiga jenis program (keterampilan, bimbingan belajar, kecakapan hidup), penguatan peran organisasi profesi untuk keterampilan, pelimpahan penyusunan SKL bimbingan belajar dan kecakapan hidup ke lembaga kursus dengan pelaporan digital, serta integrasi eksplisit nilai Pancasila dan kemandirian. Penjaminan mutu dibedakan: sertifikasi kompetensi untuk keterampilan oleh lembaga terakreditasi, serta sertifikat ketuntasan belajar untuk yang lain. Pemantauan dilakukan Kementerian dan pemerintah daerah minimal sekali setahun.

Proses dan Implementasi

Proses penyusunan SKL keterampilan melibatkan koordinasi organisasi profesi dengan direktorat, penyusunan berjenjang dan terstruktur, lalu penetapan Menteri. Untuk bimbingan belajar dan kecakapan hidup, lembaga kursus menyusun sesuai kebutuhan masyarakat kemudian menyampaikan melalui sistem informasi Kementerian. Penjaminan mutu dilakukan melalui sertifikasi atau evaluasi hasil belajar. Pemantauan dan evaluasi mencakup sistem informasi dan kunjungan lapangan. Ketentuan peralihan memberikan masa transisi: SKL keterampilan lama tetap berlaku sampai diganti, sementara lembaga bimbingan belajar dan kecakapan hidup wajib menyesuaikan paling lambat dua tahun sejak diundangkan.

Tahap Implementasi	Pelaksana	Keterangan
Penyusunan SKL Keterampilan	Organisasi Profesi atau Direktorat	Berkoordinasi, mengacu KKNI dan SKKNI
Penetapan SKL Keterampilan	Menteri	Per jenis keterampilan
Penyusunan SKL Bimbingan dan Kecakapan Hidup	Lembaga Kursus	Sesuai kebutuhan, dilaporkan digital
Penjaminan Mutu	Lembaga Terakreditasi atau Lembaga Kursus	Sertifikasi atau sertifikat ketuntasan
Pemantauan dan Evaluasi	Kementerian dan Pemerintah Daerah	Minimal sekali setahun

Tabel Aturan Pelaksanaan

Aspek	Ketentuan	Waktu
Berlakunya Regulasi	Mulai tanggal diundangkan	Setelah 29 Juli 2026
SKL Keterampilan Lama	Tetap berlaku sampai diganti	Transisi
Penyesuaian Bimbingan Belajar dan Kecakapan Hidup	Wajib sesuai regulasi baru	Paling lambat dua tahun
Pelaporan SKL	Melalui sistem informasi Kementerian	Berkelanjutan
Sertifikasi Kompetensi	Oleh lembaga terakreditasi untuk keterampilan	Sesuai tata cara Menteri

Paradoks dalam Regulasi

Paradoks pertama adalah desentralisasi penyusunan SKL bimbingan belajar dan kecakapan hidup yang memberi fleksibilitas, namun berisiko ketimpangan mutu antar lembaga karena kapasitas berbeda. Paradoks kedua, penguatan nilai Pancasila dan karakter bersamaan dengan tekanan dunia kerja yang menuntut keterampilan teknis cepat. Paradoks ketiga, masa transisi dua tahun memberi ruang adaptasi, tetapi lembaga yang sudah beroperasi lama mungkin menunda perubahan substansial. Paradoks keempat, acuan standar nasional dan internasional sekaligus menuntut relevansi lokal yang kuat.

Isu yang Ramai Dibahas

Isu yang paling ramai adalah kejelasan sertifikasi kompetensi untuk lulusan keterampilan agar diakui dunia kerja dan BNSP. Banyak pihak menyoroti kesiapan lembaga kecil menyusun SKL sendiri serta integrasi dengan sistem informasi Kementerian. Relevansi dengan kebutuhan industri digital dan kewirausahaan juga menjadi pembicaraan hangat, mengingat pendidikan kursus diharapkan mendukung kemandirian ekonomi.

Isu yang Disepelekan

Isu yang kurang mendapat perhatian adalah dukungan pendanaan dan pelatihan bagi instruktur di lembaga kecil, terutama di daerah terpencil. Aspek inklusi bagi peserta dengan kebutuhan khusus, serta mekanisme pengakuan pembelajaran sebelumnya (recognition of prior learning), masih kurang dibahas secara mendalam. Dampak jangka panjang pada kesenjangan akses antara kota dan desa juga sering terlewat.

Apa Kata Pakar dan Kritik terhadap Regulasi

Pakar pendidikan umumnya menyambut penguatan karakter dan diferensiasi jenis program sebagai langkah maju. Namun kritik muncul terkait beban administrasi pelaporan digital yang mungkin memberatkan lembaga kecil. Beberapa pengamat menilai perlu pendampingan intensif agar fleksibilitas tidak menjadi ketidakseragaman mutu. Kritik lain menyoroti perlunya sinkronisasi lebih kuat dengan kebijakan ketenagakerjaan agar sertifikat benar benar membuka peluang kerja. Evaluasi berkala terhadap efektivitas SKL yang disusun lembaga juga disarankan agar tidak hanya formalitas.

Dimana Kita Sekarang dan Apakah Harus Ada Perbaikan

Pada November 2026, regulasi telah berlaku dan masa transisi sedang berjalan. Lembaga kursus keterampilan masih menggunakan SKL lama sambil menunggu penetapan baru, sementara lembaga lain mulai menyesuaikan. Sistem informasi diharapkan menjadi tulang punggung pemantauan.

Perbaikan diperlukan untuk menghadapi tantangan baru seperti disrupsi teknologi kecerdasan artifisial, perubahan kebutuhan keterampilan hijau, dan tuntutan pendidikan sepanjang hayat yang lebih fleksibel. Rekomendasi mencakup penyusunan panduan praktis untuk lembaga kecil, penguatan kapasitas instruktur, pengembangan mekanisme RPL yang sederhana, serta evaluasi dampak nyata terhadap penyerapan kerja dan kemandirian lulusan dalam dua tahun ke depan. Kolaborasi lebih erat antara Kemendikdasmen, Kemnaker, organisasi profesi, dan dunia industri akan memperkuat relevansi.

Permendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 menandai langkah penting dari warisan kolonial yang membatasi menuju sistem yang mendorong kompetensi mandiri dan berkarakter. Keberhasilan akhirnya bergantung pada implementasi yang adil, pendampingan yang memadai, dan kesediaan terus beradaptasi dengan tantangan zaman.

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Kursus

Latar Belakang

Pertimbangan keluarnya Permendikdasmen 17 Tahun 2026 tentang SKL Pendidikan Kursus adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Lembaga Kursus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Kursus.

Dasar Hukum

Dasar hukum keluarnya Permendikdasmen 17 Tahun 2026 tentang SKL Pendidikan Kursus adalah:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Lembaga Kursus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1075);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 375);

Isi Permendikdasmen Standar Kompetensi Lulusan Kursus

Berikut adalah salinan isi Permendikdasmen 17 Tahun 2026 tentang SKL Pendidikan Kursus, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN KURSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kursus adalah satuan pendidikan nonformal yang melaksanakan layanan program pendidikan kursus.
2. Pendidikan Kursus adalah program layanan pendidikan nonformal untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional.
3. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disebut SKL adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik kursus dari hasil pembelajarannya pada akhir Pendidikan Kursus.
4. Peserta Didik Kursus adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Lembaga Kursus.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan termasuk bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Pasal 2

SKL Pendidikan Kursus memuat secara terpadu deskripsi kompetensi yang terdiri atas:

1. menunjukkan kesiapan Peserta Didik Kursus menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
2. menunjukkan kompetensi sesuai dengan Pendidikan Kursus untuk menguatkan kemandirian dan/atau kesiapan memasuki dunia kerja.

Pasal 3

1. SKL Pendidikan Kursus terdiri atas unsur:
   1. sikap;
   2. keterampilan; dan
   3. pengetahuan.
2. Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penghayatan terhadap nilai, norma, dan aspek yang tumbuh dari proses Pendidikan Kursus.
3. Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen yang diperoleh dari proses Pendidikan Kursus.
4. Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penguasaan teori pada suatu bidang keilmuan dan keahlian tertentu atau pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, metodologi, dan prosedur pada bidang pekerjaan tertentu yang diperoleh dari proses Pendidikan Kursus.

Pasal 4

SKL Pendidikan Kursus meliputi:

1. SKL kursus keterampilan;
2. SKL kursus bimbingan belajar; dan
3. SKL kursus kecakapan hidup.

BAB II
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS KETERAMPILAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

1. SKL kursus keterampilan merupakan kriteria minimal yang harus tercapai untuk Peserta Didik Kursus pada layanan program keterampilan.
2. SKL kursus keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
   1. acuan penyusunan kurikulum kursus keterampilan;
   2. acuan evaluasi hasil belajar kursus keterampilan; dan
   3. kriteria minimal kelulusan sertifikasi kompetensi Peserta Didik kursus keterampilan.

Pasal 6

SKL kursus keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirumuskan berdasarkan:

1. kerangka kualifikasi; dan
2. standar kompetensi,

yang berlaku nasional atau internasional.

Bagian Kedua
Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Kursus Keterampilan

Pasal 7

SKL kursus keterampilan disusun secara:

1. berjenjang; dan
2. terstruktur.

Pasal 8

1. Berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berdasarkan penjenjangan kualifikasi pada KKNI dan/atau ketentuan kualifikasi internasional.
2. Penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan kompetensi tiap jenis keterampilan yang diselenggarakan Lembaga Kursus.
3. Kebutuhan kompetensi tiap jenis keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau dunia kerja.

Pasal 9

Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

1. profil lulusan;
2. capaian pembelajaran; dan
3. struktur kompetensi lulusan.

Pasal 10

1. Profi1 lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dideskripsikan dengan mengacu pada deskripsi umum dan deskripsi dalam setiap jenjang KKNI.
2. Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mendeskripsikan capaian kompetensi berdasarkan profil lulusan yang terdiri atas:
   1. sikap dan tata nilai;
   2. kemampuan di bidang kerja; dan
   3. pengetahuan yang dikuasai.

Pasal 11

Muatan profil lulusan, capaian pembelajaran, dan struktur kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mengacu pada kompetensi yang termuat dalam:

1. standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
2. standar kompetensi khusus; dan/atau
3. standar kompetensi internasional.

Pasal 12

1. SKL kursus keterampilan disusun oleh organisasi profesi pengampu jenis keterampilan.
2. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pen5rusunan SKL kursus keterampilan setelah berkoordinasi dengan direktorat jenderal yang membidangi kursus.

Pasal 13

Dalam hal jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh Kementerian tidak memiliki organisasi profesi pengampu, penyusunan SKL kursus keterampilan dilakukan oleh direktorat yang membidangi kursus.

Bagian Ketiga
Penetapan Standar Kompetensi Lulusan Kursus Keterampilan

Pasal 14

1. Menteri menetapkan SKL kursus keterampilan untuk masing-masing jenis keterampilan.
2. Penetapan SKL kursus keterampilan dilakukan berdasarkan hasil penyusunan SKL kursus keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

BAB III
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS BIMBINGAN BELAJAR

Pasal 15

1. SKL kursus bimbingan belajar merupakan kriteria minimal yang harus tercapai untuk Peserta Didik Kursus pada layanan program bimbingan belajar.
2. SKL kursus bimbingan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
   1. acuan dalam pelaksanaan pembelajaran di Lembaga Kursus; dan
   2. acuan evaluasi akhir belajar Peserta Didik Kursus bimbingan belajar oleh Lembaga Kursus.

Pasal 16

SKL kursus bimbingan belajar dirumuskan berdasarkan standar kompetensi yang berlaku nasional atau internasional.

Pasal 17

1. SKL kursus bimbingan belajar dikembangkan untuk mendukung dan/atau melengkapi capaian pembelajaran untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan formal.
2. SKL kursus bimbingan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan capaian kompetensi atau hasil belajar yang akan diperoleh Peserta Didik Kursus.

Pasal 18

1. SKL kursus bimbingan belajar disusun dan ditetapkan oleh Lembaga Kursus sesuai jenis bimbingan akademik yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. SKL kursus bimbingan belajar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.

BAB IV
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS KECAKAPAN HIDUP

Pasal 19

1. SKL kursus kecakapan hidup merupakan kriteria minimal yang harus tercapai untuk Peserta Didik Kursus pada layanan program kecakapan hidup.
2. SKL kursus kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
   1. acuan dalam pelaksanaan pembelajaran layanan program kecakapan hidup di Lembaga Kursus; dan
   2. acuan evaluasi akhir belajar Peserta Didik Kursus kecakapan hidup oleh Lembaga Kursus.

Pasal 20

SKL kursus kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:

1. kecakapan personal;
2. kecakapan sosial;
3. kecakapan estetis;
4. kecakapan kinestetis;
5. kecakapan intelektual; dan/atau
6. kecakapan vokasional,

yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.

Pasal 21

Layanan program kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan Pendidikan Kursus yang memberikan:

1. pendidikan pengembangan diri;
2. pendidikan keolahragaan;
3. pendidikan kesenian;
4. pendidikan kepemudaan;
5. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
6. Pendidikan Kursus lainnya yang berorientasi pada kecakapan hidup.

Pasal 22

SKL kursus kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dirumuskan berdasarkan:

1. kerangka kualifikasi; dan/atau
2. standar kompetensi,

yang berlaku nasional atau internasional.

Pasal 23

1. SKL kursus kecakapan hidup dikembangkan untuk mendukung dan/atau melengkapi kompetensi masyarakat di berbagai layanan pendidikan.
2. SKL kursus kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan capaian kompetensi atau hasil belajar yang akan diperoleh Peserta Didik Kursus.

Pasal 24

1. SKL kursus kecakapan hidup disusun dan ditetapkan oleh Lembaga Kursus sesuai jenis kecakapan hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. SKL kursus kecakapan hidup yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.

BAB V
PENJAMINAN MUTU LULUSAN

Pasal 25

Penjaminan mutu lulusan Pendidikan Kursus merupakan upaya untuk memastikan Peserta Didik Kursus memiliki kompetensi sesuai dengan masing-masing SKL Pendidikan Kursus yang telah ditetapkan.

Pasal 26

1. Penjaminan mutu lulusan layanan program keterampilan dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
2. Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Kursus yang terakreditasi dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi.
3. Lembaga sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

Tata cara pelaksanaan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud daiam Pasal 26 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 28

1. Penjaminan mutu lulusan layanan program bimbingan belajar dan kecakapan hidup dilakukan melalui evaluasi hasil belajar oleh Lembaga Kursus.
2. Hasil evaluasi belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat ketuntasan belajar.
3. Sertifikat ketuntasan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah mengikuti evaluasi akhir belajar yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Lembaga Kursus.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

1. Pemantauan dan evaluasi penerapan SKL pada Lembaga Kursus dilakukan oleh:
   1. Kementerian; dan/atau
   2. Pemerintah Daerah.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

1. Kementerian dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan SKL paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   1. pemantauan pada sistem informasi data Lembaga Kursus; dan
   2. pemantauan lapangan.

Pasal 31

1. Berdasarkan hasil pemantauan, Kementerian dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.
2. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terdapat ketidaksesuaian penerapan SKL, Kementerian dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. SKL Pendidikan Kursus keterampilan yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya SKL Pendidikan Kursus keterampilan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
2. Lembaga Kursus yang menyelenggarakan Pendidikan Kursus bimbingan belajar dan kecakapan hidup wajib menetapkan SKL sesuai dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 696);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2012 lentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 494);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1662);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 349);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Kepemanduan Wisata, Pemeliharaan Taman, Pekarya Kesehatan, Petukangan Kayu Konstruksi, Pemasangan Bata, Perancah, Pemasangan Pipa, Mekanik Alat Berat, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, Pembuatan Batik dengan Pewarna Ramah Lingkungan, Pembuatan Malam Batik, Pembuatan Batik dengan Pewarna Sintetis, Pembuatan Alat Canting Tulis, dan Pembuatan Canting Cap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1124); dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Perbaikan AC, Tari odern Indonesia, Pengembangan Gim, Desain Web, Pemrograman Web, Desain dengan Bantuan Komputer, Komputer Aplikasi Perkantoran, Pengasuhan Anak, Perbaikan Telepon Seluler, Elektronika Industri Pengendali Logika Terprogram, Perakitan Pipa Bahan Logam, Pengoperasian Alat Berat, Akupresur, Penyutradaraan Televisi, Penyiaran Radio, Tari Tradisional, Bahasa Inggris untuk Pekarya Kesehatan, Jurnalistik, Desain Interior, Perbaikan Sepeda Motor, Robotika, Awak Kabin Pesawat Udara, Tata Operasi Darat, Pijat Urut Tradisional, dan Pemasaran Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 425),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dokumen Permendikdasmen 17 Tahun 2026 tentang SKL Pendidikan Kursus

Demikianlah Sobat Aturlah.ID salinan isi Permendikdasmen 17 Tahun 2026 tentang SKL Pendidikan Kursus. Tulisan ini untuk informasi, bukan opini hukum dan bukan pengganti konsultasi dengan profesional. Selalu cek naskah resmi di JDIH, JDIHN, dan Peraturan.go.id, terima kasih.