PP 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
PP 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual adalah pelaksanaan amanat dari Beberapa Undang-Undang di bidang kekayaan intelektual mendelegasikan mengenai perlunya pencatatan Lisensi dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan pertimbangan untuk efisiensi, efektifitas, dan simplifikasi mengenai pencatatan perjanjian Lisensi kekayaan intelektual diatur dalam 1 (satu) Peraturan Pemerintah. Pengaturan mengenai Lisensi hak perlindungan varietas tanaman telah diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan di bidang varietas tanaman.
Apa itu Lisensi?
Lisensi adalah lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Bagaimanakah itu Pencatatan Perjanjian Lisensi?
Pencatatan perjanjian Lisensi dilakukan terhadap objek kekayaan intelektual di bidang hak cipta dan hak terkait; paten; merek; desain industri; desain tata letak sirkuit terpadu; rahasia dagang; dan varietas tanaman. Terhadap pencatatan perjanjian Lisensi di bidang varietas tanaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang varietas tanaman.
Penetapan PP 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Juli 2018 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 27 Juli 2018 di Jakarta.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115. Penjelasan Atas PP 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6229.
Jejak Lisensi yang Tercatat: Menelusuri Evolusi Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual dari Praktik Global hingga PP 36 Tahun 2018 di Nusantara
Perjanjian lisensi merupakan instrumen penting dalam mengalihkan hak pemanfaatan kekayaan intelektual tanpa melepaskan kepemilikan. Pencatatan perjanjian tersebut memberikan kepastian hukum terhadap pihak ketiga dan membangun database komersialisasi kekayaan intelektual. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (PP 36 Tahun 2018) menjadi payung pelaksana yang menyatukan kewajiban pencatatan di berbagai bidang kekayaan intelektual. Peraturan ini ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 Juli 2018 dan diundangkan pada 27 Juli 2018.
Artikel ini menelusuri sejarah praktik lisensi dan pencatatan di dunia serta di Nusantara, menganalisis isi serta perubahan mencolok PP 36 Tahun 2018 dibanding ketentuan sebelumnya yang tersebar, menyajikan tabel implementasi dan aturan pelaksanaan, mengurai paradoks serta isu yang ramai dibahas maupun yang disepelekan, memuat pandangan pakar dan kritik, serta meninjau posisi Indonesia saat ini serta kebutuhan perbaikan menghadapi tantangan baru.
Sejarah dan Pengembangan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual di Dunia
Praktik lisensi kekayaan intelektual tumbuh seiring berkembangnya sistem hak kekayaan intelektual modern. Konvensi Paris 1883 dan Konvensi Berne 1886 meletakkan fondasi perlindungan internasional yang kemudian memfasilitasi perjanjian lisensi lintas negara. Pada abad ke 20, lisensi menjadi alat utama transfer teknologi. Banyak negara mewajibkan pencatatan atau pendaftaran perjanjian lisensi agar berlaku terhadap pihak ketiga. Di Amerika Serikat, pencatatan lisensi paten dan merek memberikan constructive notice. Di Uni Eropa, praktik serupa berkembang melalui regulasi merek dan paten. Perjanjian TRIPs memperkuat kewajiban negara anggota menyediakan mekanisme yang efektif bagi pemanfaatan kekayaan intelektual, termasuk melalui lisensi. Database publik hasil pencatatan juga berfungsi sebagai alat transparansi dan promosi inovasi. Di banyak yurisdiksi, perjanjian yang tidak dicatat hanya mengikat para pihak dan tidak dapat dilawan pihak ketiga yang beritikad baik.
Sejarah Lokal Nusantara dan Era Kolonial Belanda
Di Nusantara pra kolonial, pemanfaatan pengetahuan tradisional sering terjadi melalui kesepakatan lisan atau adat dalam lingkup komunitas. Tidak ada sistem pencatatan formal. Pada era kolonial Belanda, hukum Eropa modern mulai diterapkan di Hindia Belanda, termasuk aspek kekayaan industrial. Praktik lisensi terbatas pada perusahaan kolonial yang menguasai metode produksi atau merek. Pencatatan formal jarang dilakukan karena infrastruktur hukum kekayaan intelektual masih berkembang. Setelah kemerdekaan, Indonesia mewarisi sebagian kerangka tersebut. Undang undang hak cipta, merek, dan paten pada dekade 1980 an hingga 2000 an mulai mengatur lisensi, namun kewajiban pencatatan masih tersebar dan belum memiliki tata cara yang seragam serta operasional penuh.
Menuju Kemerdekaan dan Perkembangannya sampai Hari Ini
Pasca 1945, kebutuhan industrialisasi mendorong pengaturan lisensi. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang Undang Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta undang undang paten dan merek selanjutnya mewajibkan pencatatan agar perjanjian berlaku terhadap pihak ketiga. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mendelegasikan pengaturan pencatatan. Sebelum PP 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 sudah mengatur syarat dan tata cara, namun mekanisme operasional di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual belum sepenuhnya berjalan. Banyak pihak hanya mengajukan surat niat pencatatan. PP 36 Tahun 2018 menyatukan dan menyempurnakan seluruh ketentuan tersebut menjadi satu peraturan pelaksana yang komprehensif.
Isi, Proses, dan Perubahan Mencolok PP 36 Tahun 2018 dibanding Regulasi Lama
PP 36 Tahun 2018 lahir untuk melaksanakan amanat berbagai undang undang kekayaan intelektual dan menciptakan efisiensi serta keseragaman. Perubahan mencolok meliputi penyatuan objek pencatatan yang sebelumnya tersebar, pengaturan sistem elektronik, serta kejelasan akibat hukum.
Pokok pengaturan meliputi:
- Objek pencatatan meliputi hak cipta dan hak terkait, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta varietas tanaman sesuai ketentuan tersendiri.
- Perjanjian lisensi wajib berbentuk tertulis dan paling sedikit memuat tanggal serta tempat penandatanganan, identitas para pihak, objek, sifat eksklusif atau noneksklusif termasuk sublisensi, jangka waktu, wilayah berlaku, dan pihak yang membayar biaya tahunan untuk paten.
- Pencatatan wajib dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Permohonan dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik, dalam bahasa Indonesia atau terjemahan resmi.
- Pihak asing atau yang berkedudukan di luar negeri wajib menggunakan kuasa konsultan kekayaan intelektual.
- Perjanjian yang tidak dicatat tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- Pencatatan dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan para pihak, putusan pengadilan, atau sebab lain yang dibenarkan undang undang.
- Ketentuan peralihan memberikan waktu dua tahun bagi perjanjian yang sudah ada untuk dicatatkan.
Dibanding peraturan menteri sebelumnya, PP ini memberikan dasar hukum yang lebih tinggi dan memperjelas prosedur serta akibat hukum.
Tabel Implementasi dan Aturan Pelaksanaan
| Aspek | Ketentuan Utama | Pelaksana | Catatan Implementasi |
|---|---|---|---|
| Kewajiban Pencatatan | Perjanjian wajib dicatat agar berlaku terhadap pihak ketiga | Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | Berlaku untuk berbagai jenis kekayaan intelektual |
| Syarat Dokumen | Perjanjian tertulis dengan elemen minimal, bukti kepemilikan, pembayaran biaya | Pemohon dan DJKI | Dokumen bahasa asing harus diterjemahkan |
| Cara Pengajuan | Elektronik melalui laman resmi atau nonelektronik | DJKI | Sistem elektronik semakin diandalkan |
| Jangka Waktu Proses | Surat pencatatan diterbitkan dalam waktu singkat setelah pemeriksaan lengkap | DJKI | Target dua hari kerja setelah lengkap |
| Pengumuman | Dicatat dalam daftar umum dan diumumkan | DJKI | Membangun database publik |
| Pembatalan | Berdasarkan kesepakatan, putusan pengadilan, atau sebab lain | Menteri atau pengadilan | Memberikan fleksibilitas |
| Masa Transisi | Perjanjian lama wajib dicatat dalam dua tahun sejak berlaku | Para pihak | Berakhir pada 2020 |
| Jenis Aturan Pelaksanaan | Contoh atau Referensi | Fungsi |
|---|---|---|
| Peraturan Pemerintah | PP Nomor 36 Tahun 2018 sendiri | Aturan utama pencatatan |
| Peraturan Menteri | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait biaya dan prosedur teknis | Detail administratif |
| Keputusan Direktorat Jenderal | Keputusan terkait sistem persetujuan otomatis pencatatan hak cipta | Percepatan proses |
| Sistem Elektronik | Laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | Pengajuan dan database |
Paradoks, Isu Ramai, Isu yang Disepelekan, Pandangan Pakar, dan Kritik
Paradoks utama terletak pada kewajiban pencatatan yang memberikan kepastian terhadap pihak ketiga, namun menambah beban administratif bagi pelaku usaha. Paradoks lain muncul ketika kebutuhan kerahasiaan dalam perjanjian tertentu (terutama rahasia dagang) bertemu dengan kewajiban pengumuman sebagian informasi. Di era digital, kecepatan transaksi bisnis seringkali tidak sejalan dengan waktu proses pencatatan.
Isu yang ramai dibahas meliputi kewajiban pencatatan sebagai syarat berlakunya terhadap pihak ketiga, permintaan pencatatan oleh lembaga lain seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau lembaga standardisasi, serta percepatan sistem elektronik. Banyak perusahaan multinasional dan pelaku usaha besar telah menyesuaikan diri. Isu yang disepelekan antara lain rendahnya kesadaran pelaku usaha kecil dan menengah, tantangan penerjemahan dokumen, serta potensi penumpukan permohonan jika sistem belum sepenuhnya optimal. Aspek penjaminan atau pembiayaan berbasis lisensi yang sudah dicatat juga masih kurang mendapat perhatian.
Pakar kekayaan intelektual menilai PP 36 Tahun 2018 sebagai langkah maju yang menyederhanakan regulasi yang sebelumnya tersebar dan memperkuat kepastian hukum. Database yang terbentuk dapat menjadi alat promosi komersialisasi. Kritik mengarah pada beban biaya dan prosedur yang masih dirasakan berat oleh usaha kecil. Beberapa praktisi menyebut bahwa sebelum 2018 mekanisme tidak berjalan penuh sehingga banyak perjanjian lama yang tertunda pencatatannya. Kritik lain menyoroti kebutuhan harmonisasi lebih lanjut dengan ketentuan persaingan usaha dan ekonomi digital. Beberapa pihak juga mengharapkan penyederhanaan lebih lanjut serta integrasi sistem yang lebih mulus.
Di Mana Kita Sekarang dan Kebutuhan Perbaikan untuk Tantangan Baru
Saat ini PP 36 Tahun 2018 telah berlaku penuh dan menjadi dasar operasional pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sistem elektronik semakin banyak digunakan. Permohonan pencatatan terus berlangsung, terutama untuk merek, paten, dan hak cipta. Lembaga lain mulai menjadikan bukti pencatatan sebagai salah satu syarat dalam proses perizinan atau standardisasi tertentu.
Perbaikan tetap diperlukan untuk menghadapi tantangan baru. Pertama, penyederhanaan prosedur dan biaya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar akses lebih merata. Kedua, penguatan sistem elektronik agar lebih cepat, aman, dan terintegrasi dengan sistem lain. Ketiga, edukasi masif tentang pentingnya pencatatan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum. Keempat, pengembangan database agar lebih bermanfaat sebagai alat analisis pasar dan promosi inovasi. Kelima, harmonisasi dengan regulasi terkait transfer teknologi, persaingan usaha, dan ekonomi kreatif. Keenam, evaluasi berkala terhadap efektivitas pencatatan dalam mengurangi sengketa dan meningkatkan komersialisasi. Tanpa langkah tersebut, potensi ekonomi dari lisensi kekayaan intelektual berisiko tidak optimal dimanfaatkan.
Pencatatan perjanjian lisensi mengubah kontrak yang semula hanya mengikat para pihak menjadi instrumen yang memiliki daya laku lebih luas. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 telah meletakkan fondasi yang lebih kokoh. Fondasi itu perlu terus diperkuat agar sistem kekayaan intelektual Indonesia mampu mendukung inovasi dan persaingan yang sehat di tengah arus digital yang semakin cepat.
PP 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
Latar Belakang
Pertimbangan dalam PP 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk menjalankan ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
Dasar Hukum
Dasar hukum PP 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual adalah:
- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
Penjelasan Umum PP Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hukum di bidang kekayaan intelektual, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.
Beberapa Undang-Undang di bidang kekayaan intelektual mendelegasikan mengenai perlunya pencatatan Lisensi dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun dengan pertimbangan untuk efisiensi, efektifitas, dan simplifikasi mengenai pencatatan perjanjian Lisensi kekayaan intelektual maka perlu diatur dalam 1 (satu) Peraturan Pemerintah. Pengaturan mengenai Lisensi hak perlindungan varietas tanaman telah diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan di bidang varietas tanaman.
Perlindungan terhadap perjanjian Lisensi yang dilakukan dengan pencatatan dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan dikemudian hari dan juga melindungi pihak ketiga jika terkait dengan perjanjian Lisensi. Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang kekayaan intelektual, sehingga dapat dihasilkan karya kekayaan intelektual yang sangat diperlukan masyarakat.
Pencatatan perjanjian Lisensi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dapat memudahkan pembuatan database kekayaan intelektual yang telah digunakan secara komersial. Database kekayaan intelektual tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alat promosi kekayaan intelektual.
Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Pemerintah ini memuat substansi terkait persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian Lisensi di bidang hak cipta dan hak terkait, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.
Isi PP tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
Berikut adalah isi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (bukan format asli):
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
- Lisensi adalah lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Kuasa adalah kuasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Pemohon adalah pemberi Lisensi, penerima Lisensi, atau Kuasanya.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Hari adalah hari kerja.
Pasal 2
- Pencatatan perjanjian Lisensi dilakukan terhadap objek kekayaan intelektual di bidang:
- hak cipta dan hak terkait;
- paten;
- merek;
- desain industri;
- desain tata letak sirkuit terpadu;
- rahasia dagang; dan
- varietas tanaman.
- Terhadap pencatatan perjanjian Lisensi di bidang varietas tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang varietas tanaman.
BAB II
PERJANJIAN LISENSI
Pasal 3
Pemegang hak kekayaan intelektual berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif yang dimilikinya.
Pasal 4
Pemberi Lisensi tidak dapat memberikan Lisensi kepada penerima Lisensi jika hak kekayaan intelektual yang dilisensikan:
- berakhir masa perlindungannya; atau
- telah dihapuskan.
Pasal 5
- Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan perjanjian Lisensi dalam bentuk tertulis antara pemberi Lisensi dan penerima Lisensi.
- Dalam hal perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa asing wajib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Pasal 6
Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat:
- merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia;
- memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi;
- mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
- bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
BAB III
PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI
Bagian Kesatu
Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi
Pasal 7
- Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dilakukan pencatatan oleh Menteri.
- Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian Lisensi ditandatangani;
- nama dan alamat pemberi Lisensi dan penerima Lisensi;
- objek perjanjian Lisensi;
- ketentuan mengenai Lisensi bersifat eksklusif atau noneksklusif, termasuk sublisensi;
- jangka waktu perjanjian Lisensi;
- wilayah berlakunya perjanjian Lisensi; dan
- pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten.
Pasal 8
Dalam hal pemberi Lisensi dan/atau penerima Lisensi:
- bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia; atau
- warga negara asing,
permohonan pencatatan perjanjian Lisensi harus diajukan melalui Kuasa.
Pasal 9
Dalam hal objek kekayaan intelektual berkaitan dengan hak cipta dan hak terkait yang terdiri dari beberapa judul atau karya atas objek kekayaan intelektual dengan para pihak yang sama dalam perjanjian Lisensi, permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dapat diajukan dalam satu permohonan.
Pasal 10
- Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri.
- Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media elektronik atau nonelektronik.
- Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerapkan sistem penggunaan data terintegrasi secara elektronik (dalam jaringan).
- Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen paling sedikit:
- salinan perjanjian Lisensi;
- petikan resmi sertifikat paten, sertifikat merek, sertifikat desain industri, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu, bukti kepemilikan ciptaan atau hak terkait, atau bukti kepemilikan rahasia dagang yang dilisensikan dan masih berlaku;
- surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
- bukti pembayaran biaya.
Bagian Kedua
Pemeriksaan Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi
Pasal 11
- Setiap permohonan pencatatan perjanjian Lisensi wajib dilakukan pemeriksaan.
- Pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
Pasal 12
- Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan pada saat pengajuan permohonan diterima.
- Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
Pasal 13
- Pemeriksaan permohonan terhadap kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap.
- Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk menyesuaikan dokumen.
Pasal 14
- Pemohon menyesuaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah tanggal pengiriman surat pemberitahuan.
- Apabila penyesuaian dokumen dengan batas jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa permohonan dianggap ditarik kembali dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
Bagian Ketiga
Pengumuman dan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi
Pasal 15
- Menteri menerbitkan surat pencatatan perjanjian Lisensi dan memberitahukan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai.
- Menteri mencatat perjanjian Lisensi dalam:
- daftar umum desain industri;
- daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu;
- daftar umum perjanjian Lisensi hak cipta; atau
- daftar umum perjanjian Lisensi hak kekayaan intelektual lainnya.
- Pencatatan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam:
- berita resmi desain industri;
- berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu;
- berita resmi rahasia dagang;
- berita resmi merek;
- berita resmi paten; atau
- daftar umum perjanjian Lisensi hak cipta.
- Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dan tidak diumumkan, tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga.
Pasal 16
- Setiap orang dapat mengajukan permohonan petikan pencatatan perjanjian Lisensi.
- Permohonan petikan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dilengkapi dokumen:
- fotokopi identitas Pemohon;
- keterangan mengenai uraian dan nomor pencatatan perjanjian Lisensi yang dimohonkan; dan
- bukti pembayaran biaya.
- Menteri menerbitkan petikan pencatatan perjanjian Lisensi dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan lengkap.
Bagian Keempat
Jangka Waktu Pencatatan Perjanjian Lisensi
Pasal 17
- Pencatatan perjanjian Lisensi berlaku untuk jangka waktu selama perjanjian Lisensi berlaku.
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.
Bagian Kelima
Perubahan Pencatatan Perjanjian Lisensi
Pasal 18
- Perjanjian Lisensi dapat diubah.
- Perubahan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- nama pemberi Lisensi atau penerima Lisensi, atau objek perjanjian Lisensi; atau
- perubahan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- Dalam hal perubahan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemberi Lisensi atau penerima Lisensi mengajukan permohonan baru pencatatan perjanjian Lisensi.
- Dalam hal perubahan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penerima Lisensi memberitahukan perubahan perjanjian Lisensi yang telah dicatatkan dan diumumkan dengan membayar biaya.
- Ketentuan mengenai pencatatan dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) berlaku pula terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Bagian Keenam
Pencabutan Pencatatan Perjanjian Lisensi
Pasal 19
- Pencatatan perjanjian Lisensi dapat dicabut berdasarkan:
- kesepakatan antara pemberi Lisensi dan penerima Lisensi;
- putusan pengadilan; atau
- sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
- permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pencatatan perjanjian Lisensi yang telah ditetapkan oleh Menteri, tetap berlaku sampai jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir.
Pasal 21
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual mengenai pencatatan perjanjian Lisensi tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Posting Komentar